Budiarto Shambazy
Bravo untuk KPK yang mengawali debut pemberantasan korupsi high profile dengan tetapkan MSG sebagai tersangka skandal cek perjalanan. Ini momentum gres yang idealnya diikuti penetapan tersangka-tersangka korupsi lain , terutama korupsi wisma atlet dan Hambalang.
Salut untuk MSG yang berdasarkan pengakuannya sendiri telah menunjukkan kolaborasi yang membantu kiprah pengusutan semenjak ia berstatus sebagai saksi pada 2008. Tercatat cuma dua kali MSG tak sempurna waktu menghadiri persidangan dan itu pun alasannya persoalan jadwal semata.
Perilaku MSG yang bersikap kooperatif selama proses persidangan kontras dengan yang ditunjukkan mereka yang menjalani pemeriksaan. Hal-hal kecil tetapi penting ini yang menyebabkan rasa gerah dan murka masyarakat seolah orang-orang berpengaruh bisa above the law.
Semoga saja sikap MSG menjadi pintu masuk KPK semoga tidak bersikap diskriminatif dalam memperlakukan calon-calon tersangka baru. Keraguan masyarakat terhadap tekad pimpinan KPK—terutama Ketua KPK Abraham Samad—untuk sementara agak sirna.
Dalam dialog beberapa pekan kemudian dengan Ketua KPK , ada kesan sikap serius seorang pengatrik muda yang masih memiliki idealisme tinggi untuk membasmi korupsi. Dan , semestinya masyarakat lebih aktif dan kasatmata lagi menunjukkan tunjangan tabiat dan materiil kepada Ketua KPK.
Memang prinsip kepemimpinan KPK primus inter pares yang mengedepankan kolegialisme. Akan tetapi , peranan dan tanggung jawab Ketua KPK jauh lebih besar daripada empat Wakil Ketua KPK alasannya berjalan paling depan sekaligus menggembala dari belakang.
Kurang etis kalau keempat Wakil Ketua KPK bersembunyi di balik punggung Ketua KPK. Apa pun jadwal dan siasat pimpinan KPK cepat atau lambat niscaya bakal diketahui publik.
Tentunya harus diakui pula masih ada saja banyak sekali kendala politis dan psikologis alasannya sosok , kiprah , dan tanggung jawab Ketua KPK ibaratnya ”melebihi kemampuan insan biasa”. Di lain pihak ada ganjaran tabiat , sosial , dan politik yang bisa dipetik Ketua KPK pada masa mendatang.
Tak tidak mungkin Ketua KPK ditinggalkan teman-teman , ketambahan musuh , dan kehilangan waktu untuk keluarga. Namun , mirip kata pemberantas kejahatan cecunguk di Amerika Serikat , Eliot Ness , ”Never stop fighting till the fight is done.”
Setiap langkah pimpinan KPK terus disorot masyarakat yang semakin gundah dengan korupsi yang semakin merajalela. Tak ada keuntungannya bagi pimpinan KPK berjalan sendiri-sendiri sehingga melahirkan kesan terjadinya perpecahan internal di antara kelima ketua/wakil ketua.
Tidak boleh ada kesan , contohnya , penetapan setiap tersangka didasarkan pada skor 4-1 atau 3-2 untuk kemenangan tersangka koruptor. Sudah seharusnya skor telak selalu 5-0 untuk kemenangan pembasmian korupsi!
Tuntutan pemberantasan korupsi setuntas-tuntasnya sekarang telah menjadi public domain yang dilampiaskan lewat dialog langsung , media umum , ataupun atrik-atrik interaktif lewat mainstream media. Sementara tingkat dogma terhadap pegawanegeri penegak aturan terus melorot.
Semua orang yang punya hati merasa berhak tahu dari pemberitaan setiap hari siapa-siapa saja yang menilap uang rakyat.
Publik sudah merebut opini , prakarsa , dan kendali pemberantasan korupsi dari tangan pegawanegeri hukum. Sebagian besar publik telah usang menilai skeptis dengan janji-janji pembasmian korupsi yang diucapkan pemimpin , pejabat , dan politisi.
Rasa skeptis itu malah sudah berubah dengan kemarahan yang dilampiaskan sebagian kalangan di sejumlah daerah. Tidak heran belakangan ini setiap potensi konflik gampang terpicu menjadi amok yang merugikan semua pihak.
Bisa dipahami ada rasa resah di kalangan elite yang memerintah (the ruling elite). Akan tetapi , tak semua pemimpin , pejabat , birokrat , dan politisi melaksanakan korupsi alasannya masih lebih banyak lagi warga yang jujur di negeri ini.
Citra sebagian besar warga jujur itu dirusak oleh setitik nila. Dan , itulah yang kita saksikan setiap hari di televisi dan koran: toilet , dingklik , hingga gorden dewan perwakilan rakyat pun dikorupsi!
Kita makin getol membangkang terhadap korupsi. Pembangkangan itu bukan monopoli negeri ini saja , melainkan juga terjadi di mancanegara yang demokratis dan yang represif.
Pesan sentral kita , nakal korupsi sosial cuma satu dan konsisten: para pemimpin gagal menunjukkan kita rasa keadilan. Ketidakadilan sumber keresahan , keresahan berkembang menjadi pembangkangan.
Pembangkangan berbahaya kalau jadi kekerasan , sebaliknya bermanfaat untuk meMenghapuskan ketidakadilan. Pembangkangan berkurang kalau muncul impian yang oleh KPK kembali dihidupkan.
Jangan hingga kita hidup tanpa harapan. Sekali lagi , bravo KPK!
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Bravo” Kpk!"