Kumpulan Opini Kompas: Menemukan Tabiat Indonesia

Radhar Panca Dahana

Soal sikap insan Indonesia belakangan ini , yang negatif , destruktif , kriminal , penuh nafsu , bahkan telengas , sudah cukup banyak di analisis. Pada umumnya mereka melihat hal itu antara lain jawaban naluri dasar insan (bangsa) Indonesia yang—ternyata—mengandung semua hal negatif di atas. Benarkah demikian?

Sebagian dari amatan itu juga mencoba melihat , mempelajari , atau bahkan meneladani gimana bangsa-bangsa lain memperadabkan dirinya. Beberapa bangsa/negara , yang sebelumnya justru mencar ilmu dari kita , dijadikan acuan.

Dalam pergaulan internasional , semangat koreksi diri yaitu hal yang wajar. Namun , apa pun hasil amatan dan analisis itu tetap meninggalkan pertanyaan dasar yang—pada akhirnya—menentukan pertanyaan dan jawaban berikutnya: apa dan gimana kita melihat diri sendiri , dan kesudahannya juga melihat orang lain?

Semua kecenderungan mental dan sikap insan yang destruktif dan instingtif primitif sesungguhnya bukan milik spesifik bangsa kita. Logika psikososial dan psikokultural semacam ini bahwasanya sudah umum dipahami. Setiap bangsa punya riwayat kekerasan insan , sikap negatif yang bahkan kadang begitu mengerikan. Adab keras dan negatif yaitu sisi lain dari mata uang kebudayaan: di mana pun dan kapan pun.

Persoalannya tinggal gimana (produk) kebudayaan positif sanggup jadi penyeimbang atau alat/mekanisme untuk mencegah , menanggulangi , atau memberi hukuman bagi negativitas destruktif di atas. Tak sanggup dielak , bangsa Indonesia juga memiliki warisan kekerasan yang merusak. Namun , harus diakui juga , bahkan di tingkat kekerabatan (komunitas) terkecil , bahwasanya bagian-bagian dari bangsa ini memiliki alat dan mekanismenya masing-masing menghadapi kecenderungan negatif dan destruktif tersebut.

Tuntutan Material dan Lupa Diri

Karena itu , taklah anggun bila kita melihat kedegilan insan Indonesia kini dari faktor intrinsik alamiahnya saja. Jika dengan jernih dan jujur kita identifikasi , di tingkat pertama penyebab dari semua kekerasan , tindak negatif dan destruktif sebagian dari saudara-saudara kita itu bahwasanya ada pada tuntutan (kebutuhan) material yang kian besar dan menekan. Situasi psikologis dari budpekerti modern inilah yang ada di balik korupsi , manipulasi , kongkalikong , perampokan , pembunuhan , penjarahan , hingga kekerasan institusional (baik negara maupun non-negara). Bahkan pada beberapa tindakan super-ekstrem menyerupai separatisme atau terorisme.

Tentu ini bukan simplifikasi yang meniadakan beberapa faktor non-material , menyerupai ideologi , agama , dan adat-tradisi. Namun , tanpa kelindan faktor material di atas , kondisinya tak bakal mencapai tingkat kerumitan dan kesulitan setinggi apa yang terjadi dikala ini. Faktor atau tuntutan material di sini sanggup ditegaskan bermuara pada problem finansial , dasar ekonomi dari mulai tingkat personal hingga komunal atau institusional.

Setiap orang di negeri ini , terutama di kawasan urban , sub-urban dan sekitarnya , setiap hari disodori tawaran-tawaran mencengangkan dari gaya hidup yang berkembang dikala ini. Dengan semua proposal yang tak terbendung oleh tanggul moral (agama , adat , aturan , dan lain-lain) itu sesungguhnya telah menguras lebih separuh dari penghasilan rutin kita.

Katakanlah dari penggunaan telepon. Jika dahulu cukup hanya satu telepon dari Telkom , kini satu keluarga sanggup memiliki 10 , yang semua dibayar oleh orangtua penghasil uangnya. Dengan angka absurd 175 juta pelanggan seluler , puluhan triliun kita habiskan setiap tahunnya hanya untuk pulsa dari miliaran SMS , yang sebagian besar tidak produktif.

Mereka yang kaya raya mengganti mobilnya setiap tahun (bisa beberapa kali) , yang menengah mengganti televisi atau stereonya , yang lebih bawah mengganti telepon seluler , busana , atau sandalnya beberapa kali dalam setahun. Bayangkan juga konsumsi produk-produk impor , barang dan jasa yang harganya berlipat-lipat dari nilai produksinya.

Tidak mengherankan bila kita hingga kehilangan peluang Rp 26 ,42 triliun lebih dari bisnis buah , atau hilang 2 ,34 juta lapangan kerja alasannya yaitu kegilaan kelas menengah-atas pada buah dan sayuran impor. Tak mengherankan pula bila kita yaitu negara unggul dalam kanal pelbagai media umum global. Juga tak mengherankan lebih banyak turis kita pergi ke satu negara ketimbang sebaliknya.

Mengapa kita begitu lupa diri? Tampaknya semua itu bukti kegagalan kita , sebagai bangsa dan negara , menyiapkan modal mental dan kultural yang tangguh untuk menghadapi kekuatan yang mengglobal itu. Harus diakui , ini bukan kegagalan di tingkat sub-sistem atau etnik , tapi kegagalan di tingkat nasional , sebagai universe dari lokal-lokal yang ada.

Sebagai bangsa , juga negara sebagai obligor utama , kita belum berhasil membangun dasar-dasar moral , nilai , dan peradatan—juga peradaban—yang membuat tiap warga negara tahu gimana merespons semua infiltrasi dan intervensi kultural di atas. Bahkan untuk soal sepenting ini kita serahkan kepada pasar.

Adab Indonesia

Untuk mengatasinya , negara melalui pemerintah patut menjadi inisiator utama dan pertama. Kementerian Informasi , bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan , contohnya , sanggup menyebarluaskan wacana nilai-nilai utama hingga praksisnya dari budaya hidup di alam posmodern ini. Dari melihat nilai guna sebuah barang dan jasa , trik dan pola konsumsi , laba dan kerugiannya , trik berkonflik , kesantunan dalam bersosialisasi , hingga berlalu lintas.

Ini beban kerja lintas sektoral/kementerian. Setiap kementerian mengeluarkan semacam kode etik yang sanggup berlaku umum. Persoalan ini harus diatasi dan diselenggarakan setrik komprehensif di mana semua instansi terlibat.

Di belahan utama , kebudayaan , kementerian yang membawahinya mesti segera menemukan atau mengidentifikasi nilai-nilai utama dari adat dan istiadat lokal kita yang sanggup dipekerjakan setrik nasional/universal. Lalu , agarkan publik memprosesnya setrik alamiah melalui proses akulturasi yang sudah mereka kukuhi semenjak usang , untuk menimbulkan semua itu sebuah kultur dan budpekerti baru: kultur dan budpekerti Indonesia , yang (maaf!) memang belum kita miliki.