Kumpulan Opini Kompas: Generasi Lupa Sejarah

Sarlito Wirawan Sarwono

Dalam siaran dari salah satu stasiun televisi , John Pantau pernah mewawantriki beberapa anggota dewan perwakilan rakyat di Senayan. John Pantau yaitu tokoh jahil yang sudah mengajukan aneka macam pertanyaan ke bermacam-macam anggota masyarakat.

Pertanyaannya simpel sekali buat anak SD , tetapi tidak terjawab oleh anggota-anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat itu. Lupa , barangkali. Terus dilanjutkan menyanyi ”Indonesia Raya”. Mula-mula semangat , tetapi di tengah-tengah mereka lupa lagi.

Saya menonton adegan itu sudah agak usang , tetapi teringat kembali menjelang Hari Sumpah Pemuda , 28 Oktober 2011 ini. Saya jadi teringat juga pada pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah).

Ketika itu hampir setahun pasca-peristiwa G30S. Kondisi perekonomian dan politik Indonesia morat-marit. Kata anak sekarang: ”Galau!”

Namun , Jas Merah menyambungkan kembali sejarah yang hampir putus dari era Orde Lama dengan Orde Baru. Akhirnya , walaupun nasib Soekarno kurang baik , bangsa dan negara Indonesia berlanjut. NKRI tetap utuh bersatu di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan pernah diperhitungkan sebagai salah satu ”macan Asia” dalam ekonomi.

Orde Baru ke Reformasi

Lain halnya dengan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi. Elite politik generasi Reformasi sepertinya tidak suka pada sejarah. Tidak mau menengok pada sejarah. Dengan kata lain: mereka asejarah.

Semua yang berbau Orde Baru ditinggalkan , termasuk ajaran-ajarannya. Undang-Undang Dasar 1945 pun diamandemen hingga dua kali. Maka saya tidak heran mengapa hingga ada anggota-anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak hafal Pancasila dan ”Indonesia Raya”. Mungkin buat mereka itu tidak penting.

Namun , tanda-tanda asejarah ini bukan khas Indonesia. Seluruh dunia kini ingin sesuatu yang baru. Tinggalkan semua masa kemudian yang kelam. Unjuk rasa , perang , teror , revolusi di mana-mana. Setelah reformasi Indonesia , Timur Tengah menyusul , Eropa Barat , bahkan kini Amerika Serikat. Ribuan orang berdemo ke Wall Street di New York dan baku pukul dengan polisi. Suatu pemandangan yang pada tahun 1998-1999 biasa kita saksikan di sekitar Semanggi , Bundaran Hotel Indonesia , dan Cendana (sekarang sudah menyebar ke daerah-daerah juga).

Semua mau baru. Malah Pemerintah Indonesia yang gres (Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono) sudah dituntut untuk diganti lagi. Padahal , berdasarkan konstitusi yang juga masih gres , presiden dipilih eksklusif lima tahun sekali. Hanya gara-gara presiden kurang tegas , kurang cepat , dan dinilai salah menyusun kabinet gres , ia harus turun , walau dengan trik yang inkonstitusional.

Terus yang gres itu menyerupai apa? Soeharto masih dapat menjaga kesinambungan dengan menyerahkan kekuasaan kepada wapres BJ Habibie. Sekarang? Boediono juga diminta turun dalam satu paket dengan SBY. Makara gimana? Saya yakin bila pertanyaan ini disampaikan kepada yang kini ribut-ribut minta SBY-Boediono mundur , jawabannya bakal simpang siur , alias tidak ada jawaban.

Tidak punya tanggapan , tidak dipikir dulu , pokoknya asal baru. Inilah yang jadi tren generasi sekarang. Kalau ada ponsel gres , pokoknya harus punya! Yang usang diganti sama yang baru. Tidak perlu dipikir apakah yang usang masih dapat digunakan dan untuk beli gres duitnya dari mana.

Mau serba gampang

Generasi kini , alasannya yaitu kemajuan teknologi yang begitu pesat , berpikir bahwa semua dapat dilakukan dengan simpel , Nyaris tanpa perjuangan , menyerupai membalik telapak tangan. Karena itu , setiap ada pergantian pejabat , eksklusif ada ultimatum: 100 hari. Maknanya , bila tidak dapat membereskan semua problem dalam 100 hari , kau mundur saja lagi!

Saya jadi bertanya-tanya , dengan generasi yang kini (bukan hanya generasi muda , melainkan juga semua yang hidup pada masa ini) , yang cuma mau melihat ke depan dan tidak mau melihat sejarah , apakah Sumpah Pemuda masih punya makna untuk keabadian NKRI?

Tanpa mengingat sejarah , gimana kita mempertahankan NKRI dalam kasus Abepura atau NII atau sengketa perbatasan dengan Malaysia?

Sarlito Wirawan Sarwono , Psikolog Sosial Universitas Indonesia