Kumpulan Opini Kompas: Naratologi Kekuasaan

Acep Iwan Saidi

Tulisan ini diinspirasi dua narasi. Pertama , narasi Roland Barthes dalam bukunya , Mythologies , wacana banyak sekali adegan kekerasan dalam film gangster. Kedua , narasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 beberapa waktu lalu. Terdapat dua hal yang seakan-bakal pada keduanya: soal gimana dunia dipersepsi para pelakunya.

Dalam film-film gangster , tulis Barthes , seorang wanita manis sanggup dengan damai meniupkan asap rokok ke wajah orang yang hendak menyerangnya. Istri seorang gangster bisa dengan terus merajut kain di tengah-tengah kekacauan , dalam kecamuk bunyi pistol yang , bagi penonton , sangat mengerikan.

Bagi para gangster , kekacauan yaitu hal biasa. Realitas di luar diri yaitu sesuatu yang terpisah. Dalam kegangsteran diri menjadi steril , tak ada dilema , semua bisa berjalan biasa-biasa saja.

Sementara itu , dalam narasi perombakan kabinet oleh SBY , melalui layar televisi setidaknya kita menonton empat adegan. Pertama , pemanggilan tokoh yang didefinisikan pemerintah sebagai ”yang kredibel” ke rumah pribadi SBY di Cikeas.

Kedua , pernyataan perilaku beberapa calon menteri terpilih sehari sebelum diumumkan setrik resmi. Ketiga , pembacaan pengumuman oleh Presiden SBY. Keempat , upatrik peresmian dan pengangkatan sumpah pejabat.

Keempat adegan itu mengalir dan mengalur dalam suasana yang sama: berlangsung dengan ceria. Pada adegan pertama , contohnya , tampil beberapa sosok dengan wajah penuh pesona , tersenyum , dan melambaikan tangan di ujung kamera. Pada adegan kedua , kecuali Dahlan Iskan , semua senang dan tentu saja mengucap syukur.

Pada adegan ketiga , Jero Wacik bahkan merasa perlu nonton bersama keluarga menyaksikan di depan kamera pengumuman untuk para pemenang kuasa sebelum kemudian bertempik sorak atas kemenangan dirinya. Terakhir , adegan keempat , yaitu sebuah panorama wacana gimana roh kuasa ditiupkan di bawah panji keagungan Tuhan (kitab suci yang diangkat ke atas kepala pada sumpah jabatan). Seperti tiga adegan sebelumnya , adegan ini pun penuh senyum , tentu saja senyum lebih formal.

”Mal” Tanpa Jendela

Kecuali keceriaan sedemikian , tak ada yang luar biasa pada semua adegan itu. Semua berjalan indah , padahal lakonnya dipentaskan dalam situasi ”gawat darurat”. Ini berMakna bahwa lakon itu berbanding lurus dengan film gangster. Keduanya sama-sama berada di dalam sebuah ”studio narasi” sehingga terpisah dari realitas.

Jika narasi gangster merupakan ”realitas baru” yang dilahirkan sebagai representasi dari realitas bekerjsama , narasi kuasa yaitu realitas dalam ”mal” tanpa jendela , daerah di dalamnya orang lupa pada realitas di luar gedung.

Seperti dalam narasi gangster yang tokoh-tokohnya harus selalu bertempur , saling serang meniadakan lawan , narasi kuasa juga menempatkan pemangkunya terus-menerus dalam situasi bahaya. Perombakan kabinet kemarin pada ekonomis saya terjadi lebih lantaran ”kekacauan di dalam” akhir banyak sekali pertempuran hingga berujung pada keputusan: ada yang harus ”diselamatkan” di satu sisi dan ”dicelakakan” di sisi lain.

Sebagai penonton , yang tentu saja melihat dari arah depan layar , kita menyaksikan keanehan- kecacatan yang dirasionalkan. Kita mengikuti jalan ceritanya sehingga dengan begitu kita bisa menerima—paling tidak untuk sementara—perasionalan itu.

Kita memaklumi dengan mengurut dada sebelum kemudian menarik simpulan: demikianlah , dalam narasi kuasa para tokoh harus memainkan perannya. Pertanyaannya , mengapa narasi penuh ancaman itu didambakan? Bagi sebagian orang , menjadi gangster yaitu sebuah pencapaian. Tak semua orang berani dan bisa melakukannya. Menjadi gangster yaitu prestasi tersendiri. Gangster yaitu sebuah dunia daerah kekuasaan memperlihatkan wujudnya dengan sangat eksplisit.

Hal ini lagi-lagi berbanding lurus dengan narasi kuasa: gimana kekuasaan dalam dunia politik memperlihatkan posisi kepada para pelakunya. Kursi kuasa (jabatan politik) yaitu representasi dari prestasi. Dipanggil untuk menduduki sebuah dingklik kuasa berMakna diposisikan sebagai yang mumpuni.

Ketika dingklik kekuasaan dipersepsi sebagai pahala dari prestasi , terang kekuasaan (jabatan) menjadi ruang lain yang berbeda dengan realitas. Jabatan yaitu realitas prestasi yang ”dibendakan”. Itu sebabnya , para tokoh yang di- minta menduduki jabatan kuasa terjebak pada keyakinan bahwa jabatan yang diberikan kepada dirinya yaitu untuk dirinya yang ”dianggap mumpuni” itu.

Kekuasaan telah menariknya dari ”realitas comberan” , khalayak yang tak berprestasi. Akibatnya , tak pernah ada yang menolak jabatan yang ditawarkan SBY. Ketimbang menolak , orang yang ditawari malah mensyukuri , menyambut dengan tepuk tangan anggota keluarga juga. Untuk orang tertentu , dikala animo pembentukan kabinet gres datang , panggilan dari istana yaitu sesuatu yang sangat ditunggu.

Naratologi Gangster

Padahal , dingklik kuasa mestinya tak dipersepsi demikian , tetapi harus diposisikan sebagai ”jembatan” yang menghubungkan penguasa dengan rakyat banyak. Kursi kuasa harus bangun di tengah-tengah khalayak sebagai perekam bunyi kompleksitas. Maka , kekuasaan yaitu alat , bukan tujuan. Para pemangku kuasa harus menggunakan kekuasaan sebagai alat memfasilitasi bunyi bersama , bukan sebaliknya: diperalat kekuasaan menjadi budaknya sehingga ia hanya berpikir wacana diri sendiri , bukan kepentingan khalayak.

Dalam konteks itu , dikala seorang individu dipanggil dari kerumunan untuk menduduki sebuah jabatan , mestinya ia melaksanakan refleksi: mampukah ia mengakibatkan kekuasaan sebagai jembatan khalayak? Kemampuan ini tak bisa diukur diri sendiri , tetapi harus menurut pertimbangan khalayak jua.

Itu berMakna , dikala diangkat jadi menteri , contohnya , ia harus segera membuka diri dan ”bertanya kepada khalayak”. Walhasil , dingklik kuasa yang diberikan bukan sebuah pahala yang harus disyukuri dengan segera , apalagi disambut tepuk tangan. Ia justru awal dari sebuah proses usaha menjadi ”jembatan”.

Jika lulus hingga di ujung jembatan , Maknanya bisa mengemban amanah hingga tamat jabatan , barulah ia berhak bersyukur. Jika tidak , di tengah jalan ia harus berani mengundurkan diri. Pengunduran diri pejabat yang diminta khalayak atau yang disebabkan oleh pengukuhan diri yaitu prestasi moral yang harus disyukuri juga.

Situasi itu sepertinya tak pernah terjadi dalam konstelasi politik dan kekuasaan di negeri ini. Di sini , sekali lagi , jabatan dipersepsi sebagai anugerah , penghargaan atas kemampuan diri. Kekuasaan berpusat pada diri , bukan khalayak. Alih-alih jadi corong khalayak , ia malah memperalat khalayak demi kelanggengan kuasanya. Walhasil , naratologi politik dan kekuasaan kita identik dengan naratologi gangster.

Acep Iwan Saidi , Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB