Kumpulan Opini Kompas: Subsidi Bbm Dan Kompensasi Blt

Arianto A Patunru

Subsidi materi bakar minyak keliru , paling tidak dalam tiga hal: tidak produktif , tidak tepat target , dan tidak ramah lingkungan.

Tidak produktif sebab jumlah dana yang begitu besar seharusnya lebih bermanfaat jikalau dipakai untuk membantu mengatasi problem paling krusial Indonesia: infrastruktur. Dokumen perencanaan pembangunan pemerintah , menyerupai Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) maupun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah dengan benar mengidentifikasi tantangan utama sisi penawaran ekonomi Indonesia , yaitu infrastruktur.

Sayangnya , APBN masih belum tampak mendukung prioritas ini: pembangunan infrastruktur hanya 8 persen dari total belanja pemerintah , sementara 13 persen dialokasikan untuk subsidi energi , yang lebih banyak didominasi masuk ke BBM. Saat pMaknasipasi swasta masih terkendala , bakal lebih produktif jikalau dilakukan realokasi sebagian anggaran dari subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur.

Praktik subsidi BBM ketika ini juga tidak tepat target sebab hampir setengahnya ternyata dinikmati oleh mereka yang berada di desil teratas (10 persen teratas) masyarakat menurut pendapatan dan hanya 2 persen dikonsumsi desil terbawah (10 persen terbawah). Dengan kata lain , lebih dari 90 persen subsidi BBM bersama-sama dinikmati oleh yang bukan golongan termiskin.

Terakhir , subsidi BBM menyerupai ketika ini menekan insentif bagi dunia perjuangan untuk masuk ke sektor energi terbarukan. Seruan pemerintah untuk mulai beralih dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan hanya jadi retorika jikalau produk-produk energi terbarukan tak bisa bersaing dengan harga bensin yang dipatok terlalu rendah.

Indonesia salah satu penghasil emisi karbon dioksida berbasis bensin terbesar: emisi per kapitanya melebihi India dan China. Jakarta yang macet , contohnya , tak hanya mengkremasi bensin sia-sia , tetapi juga mengisi paru-paru dengan karbon dioksida.

Kompensasi?

Isu berikutnya yaitu kompensasi. Mengapa perlu ada kompensasi? Idealnya , jikalau terjadi guncangan dalam perekonomian dan biro ekonomi serta faktor produksi beradaptasi dengan cepat , tak perlu ada kompensasi. Namun , kenaikan harga—seperti kenaikan harga Premium sebab subsidinya dikurangi—dapat mengubah pendapatan relatif konsumen (walaupun pendapatan nominal tetap , ia merasa seolah berpendapatan lebih rendah sebab dengan uang yang sama kini ia hanya bisa membeli lebih sedikit).

Butuh waktu untuk kembali pada tingkat konsumsi optimal menyerupai semula. Mereka yang berpendapatan nominal tinggi bakal cepat beradaptasi dengan trik realokasi konsumsi. Namun , mereka yang miskin bakal kesulitan sebab opsi buat mereka lebih sedikit. Di sini prosedur kompensasi dimaksudkan untuk membantu kelompok kedua ini untuk bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru.

Untuk memperjelas , bayangkan ada lima konsumen Premium: dua kaya (A dan B) dan tiga miskin (C , D , dan E). Semua membeli Premium bersubsidi pada harga sama per liter. Kenaikan harga bensin bakal menurunkan kesejahteraan kelima orang ini tanpa kecuali , tetapi derajatnya berbeda-beda. A dan B bakal eksklusif menyesuaikan teladan konsumsi (mengurangi rekreasi , menjadi lebih ekonomis , dan sebagainya). Tidak demikian halnya dengan C , D , dan E yang dihadapkan pada opsi konsumsi yang terbatas.

Jika prosedur pengawasan berjalan tepat , seharusnya A dan B saja yang membeli bensin tanpa subsidi. Yang miskin tetap boleh membeli pada harga subsidi. Namun kita telah menyaksikan , praktik harga berbeda untuk barang yang sama yaitu makanan empuk bagi spekulan dan biaya pengawasan bisa menjadi mahal sekali. Jika ini terjadi , tujuan penghematan untuk realokasi anggaran pada hal-hal yang lebih konstruktif pun sirna.

Di sini prosedur kompensasi menyerupai proteksi eksklusif tunai (BLT) bekerja sebagai berikut. Subsidi dikurangi (atau dicabut). Akibatnya , harga Premium ”terpaksa” naik. Semua (A , B , C , D , dan E) harus membeli pada harga yang lebih tinggi. Lalu pemerintah mengambil sebagian dari uang yang di-”hemat” (dari subsidi yang berkurang) untuk diberikan kepada yang miskin (C , D , dan E). Kompensasi tidak diberikan kepada A dan B , orang kaya yang tadinya menikmati subsidi salah target tersebut.

Pertanyaan berikutnya yaitu mengapa kompensasi BLT hanya diberikan dalam dua atau tiga bulan? Segimana namanya , kompensasi bersifat sementara: hanya diberlakukan untuk meredam guncangan , dalam hal ini kenaikan harga. Data empiris menunjukkan , inflasi yang timbul sehabis kenaikan harga bensin bakal berangsur normal dalam tiga bulan. Maka , kompensasi kepada si miskin juga dilakukan dalam tiga bulan.

Selanjutnya , aktivitas pengentasan orang miskin dilakukan dengan kebijakan yang lebih bersifat jangka panjang , menyerupai proteksi sekolah miskin , aktivitas keluarga keinginan , dan jaminan kesehatan masyarakat. Program-program tersebut juga terus disempurnakan.

Tentu saja goresan pena ini menyederhanakan masalah. Politik BBM yang maju-mundur telah meningkatkan ketakpastian dan harga barang-barang lain telah mulai naik. Ini yaitu informasi yang berbeda. Ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat mengambil keputusan tegas. Semakin usang keputusan tidak diambil , kian tinggi ketidakpastian. Jika ini berjalan terus , argumen ekonomi di atas bisa gagal , terlibas tarik-menarik politik.

Arianto A Patunru , Dosen FEUI; Peneliti LPEM-FEUI