Kumpulan Opini Kompas: Dilema Buruh Migran

Anis Hidayah

2 Mei 2012

Peringatan Hari Buruh Sedunia merupakan momentum kebangkitan gerakan buruh di seluruh dunia.

Di Indonesia , peringatan Hari Buruh kembali menegaskan pemagaran negara terhadap penindasan buruh pada aneka macam level , mulai dari praktik outsourcing , union busting , diskriminasi buruh wanita , sampai upah. Tidak berbeda dengan nasib buruh di dalam negeri , buruh migran Indonesia juga masih mengalami eksploitasi , diskriminasi , perbudakan , dan pelanggaran HAM serius.

Beberapa hari terakhir Pemerintah Indonesia bahkan kalang-kabut menyikapi tuntutan keluarga tiga buruh migran asal Nusa Tenggara Barat yang jadi korban penembakan polisi Malaysia. Upaya Kementerian Luar Negeri mengirim tim ke Malaysia untuk mengumpulkan informasi—padahal Kedubes RI di Kuala Lumpur semenjak 3 April sudah mendapatkan informasi kematian tiga buruh migran tersebut—ditambah proses otopsi yang lambat , kian memperlihatkan perilaku pemerintah yang reaktif , sporadis , dan selalu tak tuntas dalam menghadapi problem buruh migran.

Dianggap Musibah

Kalau tidak ada tuntutan keluarga , mungkin saja Pemerintah Indonesia tidak mengupayakan protes kepada Malaysia , apalagi memeriksa penembakan tiga warga negaranya. Sungguh ini sebuah kelalaian fatal yang tidak hanya berdampak pada hilangnya penghormatan negara lain terhadap buruh migran Indonesia , tetapi juga melecehkan martabat dan kedaulatan bangsa.

Ironis memang! Kematian buruh migran selalu saja dilihat sebagai tragedi alam semata. Setidaknya itulah salah satu pernyataan dari pejabat Kemenlu RI ketika mendapatkan keluarga tiga buruh migran , Koslata , dan Migrant Care pada 23 April 2012. Padahal , dalam ketentuan UU No 39/2004 Pasal 73 Ayat (2) wacana penempatan dan santunan TKI , aturan wacana mekanisme tetap penanganan buruh migran yang meninggal di luar negeri sangat jelas.

Pertama , kewajiban untuk memberitahukan kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 x 24 jam semenjak kematiannya diketahui. Kedua , mencari informasi wacana sebab-sebab kematian. Ketiga , memulangkan mayat TKI ke kawasan asal setrik layak serta menanggung semua biaya , termasuk biaya penguburan. Keempat , memperlihatkan santunan terhadap seluruh harta TKI untuk kepentingan anggota keluarga. Kelima , mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

Mengikuti klarifikasi di atas , tampaklah kelalaian KBRI Kuala Lumpur dalam menangani ketiga buruh migran tersebut. Pemulangan mayat diurus oleh perusahaan jasa di Malaysia dan masing-masing keluarga harus membayar Rp 13 juta.

Melalui surat KBRI Nomor 0817-0818-0819/SK-JNH/04/2012 yang ditandatangani Heru Budiarso , sekretaris kedua konsuler , dinyatakan bahwa KBRI , lantaran kondisi yang tidak memungkinkan , tidak melaksanakan pengecekan atas sebab-sebab kematian.

Diplomasi Tidak Tegas

Ini bukan kali pertama polisi Diraja Malaysia bertindak represif terhadap buruh migran Indonesia. Tindakan tersebut yakni kelanjutan dari stigmatisasi Malaysia terhadap buruh migran Indonesia sebagai kriminal dan terus-menerus menyebut buruh migran Indonesia dengan sebutan ”indon”. Sikap Pemerintah Indonesia yang terlalu lembek dan toleran bahwasanya menjadi akar dari terus berulangnya insiden yang sama. Menurut catatan Migrant Care , selama pemerintahan SBY terjadi tiga insiden penembakan terhadap buruh migran yang proses penegakan hukumnya tidak tuntas.

Pada 9 Maret 2005 , polisi Diraja Malaysia menembak empat buruh migran , yakni Gaspar , Dedi , Markus , dan Reni di Sungai Buloh , Selangor , atas dugaan kriminalitas. Lima tahun berikutnya , 16 Maret 2010 , tiga buruh migran asal Sampang , yakni Musdi , Abdul Sanu , dan Muklis , ditembak polisi Malaysia di Danau Putri dengan dugaan serupa. Lalu , pada 24 Maret 2012 , tiga buruh migran asal NTB , yakni Herman , Abdul Kadir Jaelani , dan Mad Noor juga ditembak.

Peristiwa yang sama sanggup saja terjadi lagi selama Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan diplomasi lembek menghadapi Malaysia. Kasus ini sudah selayaknya menjadi materi penilaian terhadap model diplomasi RI dengan Malaysia.

Penanganan problem buruh migran yang masih berlangsung menyerupai kini bakal kontraproduktif terhadap akad Pemerintah Indonesia yang gres saja meratifikasi International Convention 1990 on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families pada Sidang Paripurna dewan perwakilan rakyat , 12 April 2012.

Konvensi tersebut sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar penegakan HAM buruh migran , yakni tanggung jawab negara , nondiskriminasi , kesamaan di hadapan aturan , dan kesetaraan dalam penerimaan hak. Dengan demikian , tidak relevan mempersoalkan status keimigrasian ketiga buruh migran yang tidak berdokumen.

Tindak Lanjuti Ratifikasi

Komitmen pengesahan harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi kasatmata untuk santunan hak-hak buruh migran. Setidaknya ada tiga langkah penting yang harus dilakukan pemerintah.

Pertama , mengkaji ulang dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang ada di Indonesia terkait santunan buruh migran. Kebijakan yang tidak selaras harus diganti kebijakan gres , termasuk UU No 39/2004 wacana Penempatan dan Perlindungan TKI. UU yakni regulasi paling utama yang isinya harus diubahsuaikan dengan konvensi lantaran UU ini merupakan payung aturan dalam penempatan dan santunan buruh migran.

Kedua , meninjau ulang semua kelembagaan yang relevan dengan kiprah pokok dan fungsi santunan buruh migran , terutama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Salah satu ketentuan dalam konvensi: negara pihak harus membentuk badan-badan yang layak untuk memastikan implementasi konvensi.

Ketiga , membangun mekanisme santunan bagi buruh migran pada keseluruhan tahapan migrasi dari pra- , selama bekerja , sampai purnamigrasi.

Pemerintah juga harus memperbaiki sumber daya manusia. Sebaik apa pun aturan dan sistemnya , tanpa sumber daya insan yang jujur dan berdedikasi , nasib buruh migran tidak bakal pernah menjadi lebih baik. Presiden SBY perlu berani mengevaluasi kinerja birokrasi setrik fundamental. Hal ini penting untuk mengurangi beban dan derita masyarakat lantaran birokrasi yang tidak mendukung.

Akhirnya , semoga Hari Buruh kali ini tidak hanya menjadi milik buruh , tetapi juga negara yang berani ambil belahan setrik aktif untuk memperbaiki politik ketenagakerjaan di Indonesia , baik perbaikan nasib buruh di dalam maupun di luar negeri.

Anis Hidayah , Direktur Eksekutif Migrant Care