Kumpulan Opini Kompas: Politik Perbincangan Dan Matinya Bahasa

Acep Iwan Saidi

Mencoba memahami lebih dalam tata laris penguasa dan politisi dalam perspektif kebudayaan hari ini kian mendekatkan saya pada kesimpulan bahwa watak politisi kita telah kian erat ke arah katastrofe kemanusiaan: nilai-nilai insan yang menempel pada dirinya sebagai makhluk beradab runtuh.

Kiamat kemanusiaan sedemikian mula-mula diniscayakan oleh matinya politik dan hukum. Matinya politik dan aturan terjadi dikala keduanya tak bisa mencapai kiprah yang diembankan kepadanya: menata negara-bangsa dengan baik (politik) yang berfondasi pada keadilan hakiki atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab (hukum).

Ilmu politik modern , segimana jauh-jauh hari dikatakan Vaclav Havel (1992) , kiranya telah melucuti subyek politisi sebagai insan berhati nurani di satu sisi dan menjadikannya robot yang piawai mengelola kepentingan dengan menggunakan aturan sebagai alibi obyektivitas. Lihatlah , politisi yang diindikasikan korupsi atau melaksanakan kejahatan lain selalu gampang menyampaikan , ”saya serahkan masalah kepada penegak hukum” , ”jangan intervensi hukum” , ”kita lihat saja faktanya di pengadilan”.

Alibi atas nama obyektivitas itu hasilnya bisa dilihat sebagai modus operandi yang gampang dibaca. Pernyataan seorang politikus teridentifikasi korupsi di ujung kamera televisi hanyalah sebuah rangkaian dalam narasi politik tanpa nurani yang bakal bersambung pada narasi aturan yang buta terhadap keadilan. Bukankah kita terbiasa menyaksikan bahwa ”perkara yang telah diserahkan kepada penegak hukum” itu luar biasa membias.

Kini kita tak lagi melihat apa wujud ”fakta dalam persidangan”. Yang ada ”fakta yang telah disubyektivikasi oleh aturan kepentingan” , baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Kaprikornus , ruang sidang hanya daerah pembuangan final bagi sampah wangi politik yang telah mengendap di banyak sekali daerah insiden perkara: di forum administrator dan legislatif , dan jangan-jangan KPK , juga hanya jadi daerah pembuangan sementara.

Politik Omong Kosong

Ketika situasi politik dan aturan telah sekarat , pada titik itulah bahasa mengalami kematian. Maknanya , bahasa tak lagi memiliki kekuatan mengusung nilai keadaban manusia. Bahasa sudah sangat dikotori sehingga sebagai alat ia sudah macet , sementara sebagai entitas budaya yang semestinya dihormati telah menjadi sampah (disampahkan). Bahasa yang mati tidak lagi mengonstruksi pengetahuan , tetapi hanya menimbulkan kegaduhan.

Terjadi paradoks di sini: kematian bahasa terjadi bukan alasannya yaitu sudah tak ada lagi penuturnya , melainkan justru alasannya yaitu ia telah kelebihan tuturan. Jika bahasa ilmiah mengandaikan satu kalimat satu informasi (efektif) , dalam bahasa yang mati , 1.000 kalimat hanyalah omong kosong.

Di dalam kematian bahasa sedemikian , kegiatan insan terhenti pada perbincangan tak bermakna. Aktivitas politik dan aturan , segimana sanggup kita saksikan bersama , hanya sebuah dagelan. Bahasa menjadi steril dari realitas dan alasannya yaitu itu hanya menjadi ”sengkarut linguistik” yang saling bertegangan , tetapi tak merujuk pada substansi.

Menarik jikalau situasi ini dianalogikan pada linguistik struktural Saussurian yang melihat makna bahasa hanya dibangun oleh korelasi di dalam bahasa itu sendiri , bukan dengan sesuatu di luar dirinya. Kata bernafsu , contohnya , bermakna semata-mata terdapat kata lain yang berbunyi kasur dan kasir , demikian selanjutnya. Ini tampak berbanding lurus dengan situasi semacam ”perbincangan wacana Anas Urbaningrum diangkat hanya alasannya yaitu diinterpelasi Nazaruddin , Anggie menjadi tersangka semata-mata alasannya yaitu disebut Rosalina , Miranda Goeltom alasannya yaitu Nunun Nurbaeti”.

Semua korelasi itu , segimana kita saksikan , sejauh ini tak kuat apa pun pada upaya penegakan aturan di satu sisi dan penyelesaian masalah korupsi itu sendiri di sisi lain. Semua berhenti sebagai ujaran , sebagai bahasa tak bermakna. Di luar itu , kematian bahasa tampak tengah terjadi pula di televisi. Berbagai perbincangan memperlihatkan gimana gosip politik diumbar nyaris ”tanpa batas”. Dalam program ini kesantunan berbitrik sering diabaikan. Seolah-olah ada arahan etik jurnalistik bahwa seorang presenter bisa seenaknya memotong pembitrikan narasumber.

Pada masalah lain , perbincangan yang menghadirkan dua pihak berseberangan sering diagarkan pula ”adu jotos bahasa” lengkap dengan segala unsur suprasegmentalnya. Alih-alih informasi utuh dan seimbang sebagai syarat pemberitaan tersampaikan , yang terjadi malah bias informasi , bahkan mempertontonkan ketidakadaban berbahasa.

Bagaimanakah Agar bahasa kembali dihidupkan? Dalam konteks matinya politik , kiranya pernyataan John F Kennedy layak diingat kembali: ”Ketika kekuasaan menyimpang , puisi membersihkan.” Bagi saya , pesan ini mula-mula bisa dibaca bahwa kebusukan politik dan kekuasaan meniscayakan kebusukan bahasa atau kebusukan politik tampak dari gimana bahasa dipakai (dimatikan). Puisi itu sendiri per definisi yaitu penggunaan bahasa (Wellek dan Warren , 1949)—tentu saja yang estetik dan karnanya bertenaga.

Dalam puisi , kata Chairil Anwar , makna harus digali hingga ke akar kata. Sebab itulah , Kennedy beropini bahwa kebusukan politik (kematian bahasa) hanya bisa disembuhkan dengan kembali memberi roh pada bahasa. Namun , apakah kita bisa berharap pada ”politik perpuisian” hari ini? Dengan agak berat saya harus menyampaikan , cita-cita itu sangat tipis. Dalam amatan saya , puisi (umumnya kesenian) kita hari ini terlalu asyik dengan diri sendiri. Sejumlah penyair dan seniman memang melaksanakan eksplorasi bahasa , tetapi lebih pada fungsi bahasa untuk bahasa (bandingkan dengan ”seni untuk seni” dalam modernisme).

Barangkali jalan puisi yang ditempuh Rendra atau Taufik Ismail (pada masa mudanya) tak pas untuk hari ini. Perlu dipikirkan dan ditempuh seni administrasi bahasa puisi dan kesenian setrik berbeda , yang bisa menggetarkan nurani publik dan kebebalan politikus busuk. Bersama kita harus selalu ingat: jikalau salah satu ciri yang membedakan insan dengan hewan yaitu bahasa , kematian bahasa meniscayakan kematian subyek manusia. Alih-alih berharap muncul negarawan sebagai insan setengah tuhan , yang lahir justru penguasa dan politisi setengah binatang.

Acep Iwan Saidi; Ketua Forum Studi Kebudayaan; Fakultas Seni Rupa Dan Desain , ITB Bandung