Azyumardi Azra
Di bandara tersua jubelan insan , khususnya di animo libur dan selesai pekan panjang , untuk menggunakan transportasi udara yang tidak lagi murah. Selanjutnya , begitu keluar dari bandara , memasuki jalan susukan ke dalam kota , mereka segera terjebak dalam kemacetan atau kepadatan kemudian lintas dengan mobil-mobil mengilap dan kerumunan motor.
Jubelan kendaraan yang kian memadati jalan di hampir seluruh kota Tanah Air mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia terus bertumbuh. Hal ini menjadi indikasi yang didaku rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai prestasi utama pemerintahannya.
Pendakuan itu menerima ratifikasi belaka dari banyak kalangan mancanegara antara lain dengan mengikutsertakan Indonesia dalam G-20 , barisan negara-negara berekonomi besar.
Degradasi Pelayanan Publik
Akan tetapi , pada ketika yang sama kenyataan itu setrik kontradiktif menjadi menunjukan kegagalan pemerintah sentra dan kawasan membuatkan infrastruktur jalan raya yang memadai guna mengimbangi peningkatan kemampuan warga memiliki kendaraan bermotor. Ia sekaligus mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah menyediakan transportasi publik yang memadai , kondusif , dan nyaman. Bahkan , terlihat terang adanya degradasi pelayanan publik dalam bidang ini.
Degradasi pelayanan publik ialah satu dari 12 indikator yang digunakan forum Fund for Peace yang bisa membuat terjerumusnya Indonesia—berada di peringkat ke-63 dari 178—ke tubir negara gagal. Segera terang bahwa kemerosotan pelayanan publik di Tanah Air tidak hanya menyangkut transportasi publik , tetapi juga bisa ditemukan dalam banyak sekali bidang kehidupan lain , termasuk di kantor- kantor pemerintah. Kontradiktif dan ironis , banyak pegawai pemerintah masih lebih merupakan representasi kekuasaan daripada pelayan publik.
Terkait dengan degradasi pelayanan publik—tetapi termasuk ke dalam indikator bidang sosial—adalah ketidakmampuan pegawanegeri keamanan dan penegak aturan mencegah agresi kekerasan di antara satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain. Setrik telanjang , publik menyaksikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam agresi balas-membalas kekerasan yang tak jarang menjadikan korban jiwa.
Mereka yang setrik eufemistik disebut media sebagai ”ormas” terlibat kekerasan dalam kudeta atas lahan parkir , tempat hiburan semacam diskotek , lapak pedagang kaki lima , lokasi pembangunan gedung , dan seterusnya.
Kekerasan juga terus berlanjut sewaktu-waktu dalam tawuran antarkelompok mahasiswa , antarkampung , antarsuku ibarat terjadi di Papua , atau antarfaksi eks GAM di Aceh. Juga masih terjadi kekerasan kelompok tertentu atas nama agama terhadap kelompok lain , baik intraagama maupun antaragama berbeda.
Kekerasan sering menghasilkan mereka yang dalam kategori PBB termasuk ke dalam the displaced , orang-orang yang terusir dari kediaman dan kampung halaman mereka , ibarat warga Ahmadiyah di NTB dan beberapa tempat lain di Tanah Air.
Meski agresi kekerasan hasilnya bisa dipadamkan oleh pegawanegeri kepolisian , apakah melalui tindakan represif atau persuasif lewat akad perdamaian tidak terdapat tanda meyakinkan bahwa bakal tidak ada lagi kejadian-kejadian ibarat itu. Sebaliknya , potensi kekerasan antarkelompok warga itu menjadi laten , yang tersimpan di bawah permukaan , tetapi siap meledak sewaktu-waktu.
Potensi laten kekerasan antarkelompok massa berganda dengan kian meluasnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Meski lebih dari separuh penduduk Indonesia sekarang disebut termasuk kelas menengah , terang kemiskinan dan pengangguran tetap merajalela di banyak tempat Indonesia. Kaum miskin yang jumlahnya berkisar seperempat hingga sepertiga dari total penduduk Indonesia yang 240 juta jiwa sangat laten memunculkan ledakan kekerasan.
Delegitimasi Politik
Kita sering dengan gembira menyatakan Indonesia dalam masa pasca-Soeharto ialah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sehabis India dan Amerika Serikat. Bahkan , di tengah gejolak Musim Semi Arab yang sangat sulit menuju demokrasi , Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia , di mana demokrasi tidak ada duduk kasus dengan Islam.
Akan tetapi , kontradiktif dan ironis , kebanyakan elite politik , baik legislatif maupun direktur , mulai dari tingkat nasional , provinsi , hingga kota/kabupaten terus mengalami delegitimasi politik. Kian banyak warga kehilangan iktikad kepada elite politik dan pejabat publik yang tidak menjaga iktikad warga alasannya ialah melaksanakan banyak sekali bentuk pelanggaran aturan dan moral , ibarat korupsi yang terus saja mewabah mulai dari tingkat sentra hingga daerah.
Delegitimasi politik yang sanggup menjerumuskan Indonesia menjadi negara gagal juga bertumpuk dengan pertentangan lainnya , yaitu ketidaksesuaian antara pernyataan para elite politik yang sekaligus pejabat publik serta tindakan dan sikap mereka.
Para elite politik tidak menawarkan teladan yang baik kepada publik perihal akuntabilitas , dapat dipercaya , dan integritas yang sangat mutlak tidak hanya untuk membangun kohesi sosial-politik , sekaligus guna membentuk negara yang kokoh setrik aturan dan moral.
Proses delegitimasi politik sepertinya bakal terus berlanjut alasannya ialah pada ketika yang sama faksionalisasi di antara para elite dan kubu politik berbeda masih belum menunjukkan gejala berakhir. Faksionalisasi dan kontestasi politik terus berlanjut alasannya ialah konflik kepentingan.
”Koalisi” politik yang ada tidak lebih daripada sekadar ”kebersamaan” sangat ringkih yang segera merosot dalam momen tertentu terkait gosip politik dan ekonomi semacam rencana pembancuhan kabinet atau naik-tidak-naiknya harga BBM.
Kontradiksi Indonesia terus pula berlanjut selama kepemimpinan dan elite politik tidak melaksanakan upaya serius untuk mengatasinya. Di sini dibutuhkan kepemimpinan visioner , kreatif , berani , dan berintegritas: tidak hanya sibuk dengan rutinitas dan pencitraan.
Azyumardi Azra , Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International IDEA Stockholm
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Pertentangan Indonesia"