Kumpulan Opini Kompas: Demokrasi Gerutu

Rene L Pattiradjawane

MENDIANG PM Inggris Margareth Thatcher mungkin benar ketika menyampaikan , ”In politics , if you want anything said , ask a man. If you want it done , ask a woman.” Dan ini dibuktikan Thatcher , PM Golda Meir dari Israel , Kanselir Angela Merkel dari Jerman , Eva Perón dari Argentina , atau mendiang Indira Gandhi dari India. Di Asia Tenggara fenomena ini hampir benar , ketika para perempuan dipercaya memimpin negara menyerupai Megawati Soekarnoputri , Gloria Macapagal dari Filipina , Presiden Korsel Park Geun-hye , atau PM Thailand Yingluck Shinawatra.

Di Thailand mungkin menjadi berbeda ketika kelompok oposisi menjadi keras kepala menolak semua proposal politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Berbagai tuduhan saling dilempar oleh Partai Demokrat yang menguasai jalan-jalan di Bangkok , dan Thailand mengalami fase ketidakpuasan demokrasi dan mulai kehilangan dogma atas demokrasi yang membentuk aneka macam pemerintahan berkuasa.

Yang menarik , kericuhan politik Thailand yang sudah dimulai semenjak tahun 2008 mencerminkan pertikaian serius dalam lingkup lebih luas bukan hanya antara PM Yingluck dari Partai Pheu Thai berhadapan dengan Sekjen Partai Demokratik Suthep Thaugsuban yang menjadi pemimpin para pengunjuk rasa melumpuhkan kota Bangkok , tetapi menjadi perkara kericuhan politik kelas menengah kaum urban berhadapan dengan kelas bawah di pedesaan.

Dalam pengamatan setrik prima facie , apa yang diucapkan Margareth Thatcher ternyata tidak sepenuhnya benar dan tampaknya berlaku bagi sistem politik yang sudah matang. Buat Thailand , persoalannya PM Yingluck yang menjadi perempuan pertama di pucuk pemerintahan bukan alasannya yakni kewanitaannya , melainkan kekhawatiran lawan politik dari Partai Demokratik yang tidak pernah bisa memenangkan pemilu sebelumnya.

Ada kekhawatiran tersembunyi para demonstran yang menuntut membatalkan pemilu bulan depan dan menunjuk anggota dewan legislatif tanpa proses demokrasi. Demokrasi di Thailand ”menggerutu” alasannya yakni tidak bisa berhadapan dengan PM Yingluck didukung kakaknya , mantan PM Thaksin Shinawatra.

Ada beberapa faktor dalam politik Thailand berdampak luas , pertama , terkait politik uang yang memang menjadi bab tidak terpisahkan dalam politik Asia Tenggara. Kalau saja PM Yingluck bukan adik kandung Thaksin dan bukan berasal dari keluarga kaya yang sangat populis di pedesaan , mungkin politik Thailand tidak serumit ini. Tujuan oposisi yakni menyingkirkan Yingluck tanpa pemilu.

Kedua , pertikaian politik Thailand tidak memiliki jalan tengah , Yingluck harus mencari alternatif menggunakan sikap populisnya di kalangan rakyat melalui pilihan menguasai pemerintahan tempat atau minta restu Raja Bhumibol Adulyadej menyelenggarakan pemilu. Atau agarkan militer Thailand perebutan kekuasaan yang sudah dilakukan sebanyak 18 kali semenjak 1932 pada ketika berdirinya monarki diktatorial , dan memagarkan tekanan internasional untuk segera mengadakan pemilu.

Persoalan bakal menjadi semakin rumit bagi Thailand pasca-Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati aneka macam pihak. Bagi Yingluck , ternyata menjadi perempuan pertama di Thailand yakni pekerjaan tidak gampang di tengah demokrasi yang menggerutu terus-menerus.