Sukardi Rinakit
Anda boleh tidak oke dengan pendapat penulis. Kini , sulit sekali mencari pemimpin politik menyerupai Megawati. Selain kaya pengalaman dan matang setrik politik , ia juga meletakkan seluruh hatinya untuk Republik. Sejujurnya , saya tidak tahu siapa di antara para kandidat presiden yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilu 2014 yang bakal menjawab dengan impulsif ”Indonesia Raya” jikalau kepada mereka ditanyakan cita-citanya.
Oleh sebab itu , siapa pun yang akrab dengan Megawati , sama menyerupai siapa pun yang dulu akrab dengan ketiga bung besar (Bung Karno , Bung Hatta , dan Bung Sjahrir) , sejauh ia mau membuka diri dan mata hati , maka transfer aliran , keinginan , sikap politik , dan ideologi kebangsaan otomatis terjadi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo , contohnya , merupakan salah satu tumpuan dalam cakupan ini. Pada sosok menyerupai ia , harapan ihwal kesejahteraan rakyat sanggup diletakkan.
Indonesia yang dangkal
Sulitnya mencari elite di Tanah Air yang dengan ikhlas berkehendak mewujudkan Indonesia Raya menyampaikan bahwa Indonesia dikala ini yakni Indonesia yang dangkal. Ini terjadi hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada tingkat partai politik , contohnya , gampang sekali elite partai mengubah akad yang sudah dilontarkan kepada publik. Sebagai tumpuan yakni Partai Demokrat. Sejak awal penyelenggaraan konvensi , mereka menyatakan bahwa pemenang konvensi calon presiden dari partai itu bakal ditentukan oleh dua variabel , yaitu hasil jajak pendapat tiga forum survei yang mereka kontrak dan pertimbangan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun , tiba-tiba ada pernyataan dari salah seorang petinggi partai bahwa apabila hasil jajak pendapat ketiga forum independen itu berbeda satu dan yang lain , bakal diabaikan dan dipergunakan mekanisme yang lain. Praktis ditebak , mekanisme tersebut tentu bermuara pada hak istimewa Majelis Tinggi , dalam hal ini pertimbangan mutlak SBY.
Dilihat sekilas , tidak ada yang salah dari rencana partai itu untuk mengabaikan hasil survei tersebut. Namun , sulit untuk tidak menyampaikan bahwa langkah politik semacam itu yakni dangkal. Politik hanya dilihat sebatas kudeta dengan trik memunculkan kandidat presiden yang setrik subyektif mereka pilih. Politik tidak mereka lihat sebagai sesuatu yang lebih bernyawa , yaitu seni mempergunakan kekuasaan demi kepentingan umum.
Praktik politik dangkal tersebut , apabila dijalankan , dipastikan bakal semakin memerosotkan pemberian masyarakat terhadap Partai Demokrat. Selain itu , juga berpotensi memunculkan musuh-musuh gres , terutama dari para penerima konvensi sebab merasa keputusan Majelis Tinggi tidak adil. Ini belum lagi jikalau manuver Anas Urbaningrum dan para loyalisnya ikut diperhitungkan.
Situasi politik menyerupai itu tidaklah sederhana. Demokrasi dangkal (prosedural) yang berlaku selama ini menyimpan keputusasaan publik dan bara konflik. Rakyat yang setrik umum kecewa kepada partai , pejabat publik , dan birokrasi yang miskin akuntabilitas kesannya terpaksa berperilaku tidak demokratis. Mereka bersandar pada ikatan-ikatan primordial.
Seperti dicatat oleh Michael Johnston , mereka bakal menentukan politisi yang berasal dari kawasan sendiri. Meskipun dari segi kualitas dan kapabilitas kepemimpinan rendah , politisi tersebut diharapkan bakal sedikit memperhatikan tanah kelahirannya. Maka , kalau ia kalah , kecurigaan terjadinya kecurangan dan politik transaksional dari oponen cepat menyebar dan memanaskan suhu politik.
Kedangkalan politik tersebut ketika bertemu dengan budaya pop yang berkembang setrik ekstrem dalam satu dekade terakhir maka yang terjadi yakni penguatan pencitraan dan pragmatisme. Selain itu , menyerupai dinyatakan Hayono Isman dalam kuliah umum yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi Syndicate , Kamis (9/1) , pragmatisme politik tersebut telah mengikis bersama-sama sebagai jiwa bangsa.
Karena itu , gerakan nasional untuk menghidupkannya mutlak diharapkan dan dimotori oleh kepemimpinan nasional.
Dengan demikian , kerja politik tidak terjebak pada pencitraan yang ditandai dominasi rapat dan bincang-bincang politik elite , menyerupai yang selama ini berlangsung. Jika hal itu terus berlaku , ranah politik bakal sering terguncang oleh simpang siur pernyataan para menteri , presiden , dan pejabat publik lain tanpa mereka sendiri tahu kebatinan publik sebenarnya.
Tujuan bernegara
Setrik teoretis , kedangkalan politik di Tanah Air sanggup dibalik menjadi kebajikan politik masif. Di sini yang diharapkan yakni tumpuan hidup dan ketokohan sehingga optimisme publik bangkit. Tokoh yang sudah digembleng ideologi dan keinginan mewujudkan Indonesia Raya yakni simbol yang sempurna untuk itu.
Setrik prediktif ia bakal konsisten mempergunakan kekuatan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , meningkatkan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , serta ikut serta dalam perdamaian dunia yang menurut kemerdekaan awet dan keadilan sosial. Itulah Indonesia Raya!
Sukardi Rinakit , Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Indonesia Raya"