Budiarto Shambazy
Pada Pemilu 2009 , perolehan bunyi PD meningkat sekitar tiga kali lipat. Ini rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik dunia di sebuah negara demokratis. Namun , di satu pihak gambaran PD terpuruk alasannya aneka macam kasus korupsi elite partai. Di pihak lain popularitas SBY juga terus menurun.
Mana penyebab dan mana akhir keterpurukan , korupsi PD atau kinerja SBY , takkan pernah terjawab. Sama menyerupai teka-teki ”ayam atau telur”. Teka-teki itu makin sukar dijawab dikala SBY mengambil alih jabatan ketua umum , Februari 2013.
Sebagai ketua umum , SBY mematok sasaran meningkatkan gambaran dan elektabilitas partai. Namun , berhubung kesibukan sebagai kepala negara , ia kurang memiliki waktu dan perhatian mengurus partai. Terlihat terperinci , SBY berjuang habis-habisan.
Namun , mengelola krisis partai berkuasa tak menyerupai membalikkan tangan. Sebab , tagline PD pada Pemilu 2009 ”Katakan Tidak pada Korupsi”. Kenyataan menyampaikan sebaliknya. Betul , tak hanya PD yang dirundung korupsi , partai-partai lain juga. Namun , itulah kodrat partai yang berkuasa yang menjadi barometer politik.
Kontradiksi korupsi itu membuat gambaran PD makin terpuruk. Apalagi narasi korupsi yang melibatkan tokoh , menyerupai Muhammad Nazaruddin atau Angelina Sondakh , mengundang cibir. Selain itu , konsentrasi SBY melulu pada mengangkat gambaran dan elektabilitas. Seolah gangguan isu-isu korupsi sanggup dijinakkan dengan langkah-langkah mekanikal dan prosedural saja.
Sumber penurunan elektabilitas juga keretakan internal partai. Perlawanan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menjadi bukti konkret. Bagi kalangan berpandangan ekstrem , predikat yang sempurna bagi PD the party is kelewat / over (pesta sudah usai). Bagi yang moderat yang terjadi sejatinya krisis berskala besar.
Dalam posisi limbung , SBY menemukan jalan keluar yang ampuh , yaitu menyelenggarakan konvensi. Konvensi dibutuhkan tak hanya mengangkat gambaran dan elektabilitas saja , tetapi juga menutup malu korupsi selama-lamanya.
Perhatian memang pribadi teralih ke konvensi. Masyarakat dan pers terpukau pada sebelas nama akseptor konvensi/capres. Dan , sebagian dari sebelas nama itu berkualitas presiden. Keragaman latar belakang , jabatan , dan politik (politisi/akademisi/pejabat) menjadi daya tarik tersendiri.
Konvensi diliput antusias media massa. Data menyampaikan pada medio 2013 peliputan konvensi mencapai tiga ribuan news item. Ini angka yang tinggi yang cuma dikalahkan news item peliputan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Namun , jumlah itu setrik sedikit demi sedikit menurun drastis bulan per bulan hingga Desember 2013 yang hanya di bawah 300-an news item. Kesimpulannya , konvensi kurang menarik perhatian. Apa pasal? Salah satunya alasannya jumlah akseptor terlalu banyak.
Media dan masyarakat tak disuguhkan kompetisi. Sebagian akseptor bahkan tak dikenal masyarakat. Dan , hampir semua akseptor ewuh pakewuh mengkritisi SBY. Padahal , kampanye perlu menarik batas politik dari petahana meski dari partai sama.
Hampir semua akseptor enggan bersikap realistis , mengambil posisi melanjutkan kesinambungan rekor petahana yang seolah manis semua. Akibat kultur ewuh pakewuh itu tampaklah keseragaman visi , misi , dan agenda ke 11 peserta. Namun , mesti diakui , belakangan ini keseragaman itu mulai pudar.
Masalahnya , apakah cukup waktu bagi PD menguber perbaikan gambaran dan kenaikan elektabilitas? Apalagi , suka atau tidak , penahanan Anas Urbaningrum bukan an isolated incident yang terpisah dari peran PD dalam beberapa tahun terakhir.
PD partai nasionalis yang andal. Bagi sebuah partai , sepuluh tahun meniti buih kekuasaan sejatinya masih tergolong masa seumur jagung. Partai yang mengalami krisis sesekali perlu menggeliat , tetapi perlu waktu lebih panjang untuk bangun lagi.
Budiarto Shambazy , Wartawan Senior Kompas
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Geliat Demokrat"