Kumpulan Opini Kompas: Menyongsong Kurun Sulit

Anwar Nasution

PEMERINTAH kini ini belum mengambil tindakan mendasar untuk menghadapi kasus ekonomi nasional yang semakin sulit di masa depan. Entah apa yang mereka maksud , pemerintah selalu mendengungkan bahwa mendasar ekonomi kita cukup berpengaruh untuk menghadapi krisis global.

Di masa depan itu , Indonesia bakal menghadapi setidaknya empat kasus regional dan internasional. Pertama , berakhirnya boom atau kenaikan harga komoditas primer yang merupakan porsi terbesar dari ekspor kita. Kedua , pemulangan TKI dari luar negeri yang mengurangi kiriman mereka ke kampung halaman (remittances) dan sekaligus menjadikan duduk kasus gres di dalam negeri alasannya ialah keterbatasan lapangan kerja.

Media massa telah memberitakan bahwa ribuan TKI tinggal di kolong jembatan di Jeddah menunggu deportasi pulang ke Tanah Air. Di Malaysia , ratusan TKI terancam dieksekusi di tiang gantungan alasannya ialah tuduhan perbuatan kriminal. Kiriman TKI merupakan sumber pembelanjaan konsumsi barang tahan usang (durable goods) menyerupai untuk membeli sepeda motor , ponsel , atau rumah di tempat asalnya.

Masalah ketiga ialah peningkatan tingkat suku bunga internasional berkaitan dengan pengurangan ataupun penghentian kebijakan pemompaan likuiditas (quantitative easing) oleh bank sentral Amerika Serikat , Jepang , dan Uni Eropa. Tujuannya ialah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara-negara maju itu melalui penurunan tingkat suku bunga. Perbedaan yang mencolok antara tingkat suku bunga di Indonesia dan di pasar dunia telah mendorong terjadinya pedoman modal jangka pendek ke Indonesia.

Dewasa ini , modal abnormal jangka pendek tersebut merupakan sumber utama likuiditas di bursa imbas alasannya ialah menguasai kira-kira sepertiga dari transaksi pasar: obligasi dan SBI maupun saham. Aliran modal ke luar negeri bakal menurunkan harga efek-efek yang merupakan aset lembaga-lembaga keuangan kita sehingga mengganggu kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan dan mengempaskan industri reksa dana yang aktivitas usahanya ialah memperjualbelikan surat-surat berharga.

Kebijakan ecek-ecek

Ketiga hal tersebut—boom komoditas primer , remittances , dan pemasukan modal jangka pendek ialah merupakan mesin penggagas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kala Reformasi , semenjak berakhirnya krisis ekonomi tahun 1997. Hal yang keempat ialah belum adanya kesiapan Indonesia untuk memasuki komunitas ekonomi ASEAN yang bakal dimulai pada tahun 2015. Jika tetap tidak ada perbaikan , pemerintah kini ini diperkirakan bakal mewariskan kasus ekonomi yang sulit bagi pemerintah gres yang bakal dipilih pada tahun 2014.

Tanda-tanda tertatih-tatihnya mesin pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai terasa semenjak krisis tahun 2008 untuk sektor keuangan dan berakhirnya boom komoditas primer semenjak tamat tahun 2011. Namun , tindakan yang telah dilakukan pemerintah hanya bersifat ecek-ecek , terutama di sektor moneter dan fiskal.

Tindakan ecek-ecek itu ialah dengan terus-menerus meningkatkan tingkat suku bunga contoh , menjual cadangan devisa , mengurangi kemampuan bank membuat kredit , membatasi kredit untuk sektor perumahan serta real estat ataupun konsumsi. BI dan pemerintah menambah pemasukan modal dan menguatkan cadangan devisa melalui utang gres , baik berupa kemudahan currency swap facility dari sejumlah negara , donasi siaga , serta penjualan SUN di pasar dunia , mengintrodusir SBI dengan tenor 1 tahun , meminjam dari ADB , Bank Dunia , Jepang , dan Australia yang tengah cekcok dengan kita cukup umur ini.

Di sektor fiskal , pemerintah tetap berpegang pada resep IMF 1997-2003 untuk menjaga rasio defisit APBN sekitar 2 persen dari PDB dan rasio jumlah utang negara di bawah 30 persen terhadap PDB. Kebijakan moneter dan fiskal menyerupai ini memang sanggup menjaga inflasi , tapi pemerintah tak punya cukup anggaran untuk mengatasi kendala (bottlenecks) pembangunan. Hingga kini , belum ada kebijakan struktural pemerintah untuk menggantikan komoditas primer yang nilai ekspornya mengalami penurunan , dengan komoditas lain , contohnya industri pengolahan. Kebolehan pemerintah hanya sekadar menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan sejumlah konferensi internasional , menyerupai APEC dan WTO , yang tidak terasa keuntungannya bagi rakyat. Setelah berakhirnya konferensi itu , petani sayur dan buah dari Padang Panjang , Sumatera Barat , dan Tanah Karo , Sumatera Utara , tetap tidak bisa masuk pasar Malaysia dan Singapura walaupun jaraknya hanya 30 menit penerbangan.

Yang digalakkan oleh pemerintah ialah justru industri peleburan hasil semua pertambangan tanpa kecuali dan tanpa menghitung nilai ekonomisnya. Padahal , setiap komoditas tambang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Selain memerlukan banyak energi listrik , pada umumnya , industri peleburan hasil pertambangan sekaligus memerlukan teknisi yang canggih untuk mengoperasikan dan mengelolanya serta andal pemasaran internasional. Dewasa ini , tenaga andal menyerupai ini masih sangat langka di Indonesia.

Lembaga keuangan

Untuk meningkatkan efisiensi perbankan dan menurunkan tingkat suku bunga , India telah meningkatkan persaingan pasar perbankannya dengan membuka lebih lebar pasar industri keuangannya pada partisipasi bank asing. India sekaligus memangkas perlindungan yang berlebihan pada bank-bank negara.
Indonesia justru menjalankan kebijakan yang terbalik. Pembelian porsi saham lebih besar Bank Danamon oleh Development Bank of Singapore diblok oleh BI alasannya ialah dianggap terlalu besar porsi abnormal pada pasar perbankan Indonesia.

Padahal , porsi abnormal yang besar itu tanggapan ulah pemerintah juga. Setelah krisis tahun 1997 , peranan pemodal abnormal meningkat alasannya ialah tidak ada pemodal nasional yang memenuhi syarat dan bisa membeli bank yang dikuasai BPPN. Setelah itu , BI tetap mempertahankan kelangsungan hidup bank-bank kecil dalam arsitektur perbankannya. Bank-bank kecil tersebut kemudian menjadi target empuk bagi pemodal abnormal untuk masuk pada pasar perbankan Indonesia.

Pemerintah tetap mempertahankan monopoli kelompok bank negara pada kekayaan finansial pemerintah dan BUMN serta penyimpanan kekayaan keuangan pemda dan BUMD pada BPD. Persaingan pasar yang distortif menyerupai itu justru telah membuat perbedaan antara tingkat suku bunga kredit dan deposito pada industri perbankan di Indonesia merupakan yang tertinggi di lima negara pendiri ASEAN. Pada gilirannya , tingkat suku bunga kredit yang lebih tinggi di Indonesia telah mengurangi daya saing perusahaan kita. Kelompok bank-bank negara tersebut memiliki biaya dana yang sangat rendah dan meminjamkannya dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Di dalam negeri , perbedaan bunga deposito dan donasi ialah lebih tinggi pada bank-bank negara dibandingkan dengan pada bank-bank abnormal ataupun bank swasta nasional menyerupai BCA. Keuntungan bank-bank BUMN dan BPD ialah bersumber dari hak monopoli itu dan bukan alasannya ialah persaingan yang sehat. Entah apa maksudnya menyebut bank BUMN dan BPD sebagai distributor pembangunan (agent of development).

Untuk mengurangi ketergantungan pada modal abnormal jangka pendek , Menteri BUMN perlu berguru ke Singapura , Jepang , dan Eropa gimana membangun PT Pos menjadi Bank Tabungan Pos (BTP) dan menjual polis asuransi kepada masyarakat kecil serta membuatnya menjadi perusahaan logistik dan bukan hotel menyerupai kini ini. Di sejumlah negara , menyerupai Jepang , dana BTP dipakai untuk menyerap SUN. Selain memobilisasi dana , pembangunan BTP sekaligus merupakan bab dari upaya memperkenalkan forum keuangan modern pada wong cilik (financial inclusion).

Modal asing

Juga tidak ada kebijakan mendasar pemerintah gimana membuat lapangan pekerjaan di dalam negeri untuk mengurangi migrasi TKI menjadi buruh bergairah ke seluruh dunia , tanpa pendidikan dan keahlian dan tidak menguasai bahasanya. China yang merupakan negara komunis dan lebih nasionalistis daripada kita membuka pasarnya pada pemasukan modal abnormal untuk membuat lapangan kerja bagi rakyatnya , melaksanakan alih teknologi , membuka pasar ekspor , dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Sebagian terbesar dari ekspor komoditas industri negara itu ialah produksi modal abnormal dan bukan produksi BUMN.

Di tengah situasi di mana Indonesia memerlukan modal abnormal , pemerintah justru ingin menasionalisasi PT Inalum tanpa kesiapan dana ataupun sumber daya manusia. Alasannya , antara lain , alasannya ialah pemerintah curiga terhadap laporan perusahaan itu yang terus merugi. Pertanyaannya , apa kerja komisaris dan direksi yang ditunjuk mewakili Pemerintah RI selama 30 tahun terakhir?

Pada hakikatnya , PT Inalum melebur biji bauksit yang didatangkan dari Amerika Selatan dan Australia yang kemudian menjual blok atau ingot aluminium ke pasar dunia , terutama ke Jepang. PT Inalum hanya memanfaatkan listrik murah tenaga air (hydro) dari gerojokan Si Gura-gura dan Tangga. Proyek yang sama juga ada di Brasil menggunakan tenaga listrik dari gerojokan Itaipu. Menteri BUMN dan Dirut PLN merasa cemburu , tapi tidak punya kemampuan teknis dan keuangan untuk memanfaatkan sendiri tenaga gerojokan di Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba itu. Setrik teknis dan keuangan pun , PLN tidak bisa memasang generator persis di samping generator milik PT Inalum. Karena salah training , tidak satu pun di antara BUMN dan BUMD kita yang sanggup bersaing dengan BUMN Malaysia dan Singapura.

Dalam rangka nasionalisasi PT Inalum ada tentang yang sangat berbahaya yang menganjurkan semoga pemda kabupaten dan kota se-Sumatera Utara mengambil alih 30 persen saham PT Inalum dengan pembiayaan kredit komersial sebesar 518 juta dollar AS dari dua bank abnormal , yakni Deutsche Bank dan BNP Paribas. Wacana menyerupai sangat berbahaya alasannya ialah mengurus hotel Darma Deli warisan dari Belanda saja pun pemda Sumut tidak bisa , menyerupai Hotel Indonesia yang kini diserahkan pengurusannya kepada PT Jarum. Kecuali Kota Medan dan beberapa kabupaten di eks karesidenan Sumatera Timur ialah tempat miskin yang kelangsungan hidupnya bergantung pada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Sumatera Timur lebih kaya alasannya ialah merupakan lokasi perkebunan bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasi. Cara pengambilalihan perusahaan abnormal , dengan harga murah , melalui tekanan politik menyerupai pada PT Inalum merupakan pengulangan praktik KKN Orde Baru yang juga telah terjadi di PT Kaltim Prima Coal (KPC) , tambang kerikil bara di Kalimantan Timur , serta PT Newmont Nusa Tenggara , tambang emas di NTB.

Anwar Nasution , Guru Besar FEUI