Sutta Dharmasaputra
Hingga tamat hayatnya , mantan Presiden Afrika Selatan itu dicintai seluruh rakyatnya. Bukan hanya yang sepaham dengannya , melainkan juga lawan politiknya di masa lalu. Jerit tangis haru mengiringi kepergiannya ketika peti jenazahnya datang di kota kelahirannya , Qunu. Warga menyambut mayat Mandela di sepanjang jalan untuk mengucapkan , ”Selamat jalan.”
Banyak warga dunia merasa kehilangan tokoh besar itu. Yang memperlihatkan penghormatan terakhir bukan hanya para pemimpin tertinggi negara , melainkan juga masyarakat biasa di banyak negara. Warga New York , AS , impulsif membawa lentera di luar restoran dengan nama Nelson Mandela di daerah Brooklyn. Sementara banyak warga China yang memperlihatkan penghormatan di depan Kedutaan Besar Afrika Selatan di Beijing.
Mandela boleh jadi merupakan negarawan yang paling ”diagungkan” pintar balig cukup akal ini. Dia tidak hanya berhasil menghentikan pertikaian tak berkesudahan di negerinya sendiri dari praktik politik apartheid , tetapi juga menginspirasi banyak bagian dunia lain untuk juga menghapuskan segala kebijakan yang diskriminatif. Penerima Nobel Perdamaian itu telah menjadi simbol humanitas.
Menjadi ”Mandela” bisa jadi merupakan harapan semua politisi , bahkan juga nonpolitisi. Kalau ada 1.000 politisi di negeri ini ditanya soal pencapaian Mandela , bisa jadi tiada satu pun yang tak menginginkan pencapaian itu. Namun , kalau diingatkan , gimana proses Mandela mengubah dirinya dari seorang politisi menjadi seorang negarawan , bisa jadi tak satu pun menyanggupinya.
Bagaimana tidak? Mandela rela mengorbankan dirinya demi memperjuangkan kebebasan rakyatnya. Selama 27 tahun , beliau harus meringkuk di penjara dan mengalami banyak penyiksaan fisik demi memperjuangkan kebebasan rakyatnya.
Membayangkan apa yang terjadi belakangan ini pada politisi di negeri ini rasanya kolam bumi dan langit. Mereka juga banyak yang dipenjara , tetapi bukan alasannya berkorban demi rakyat , melainkan justru malah mencoba mengambil laba diri dengan mengorupsi uang rakyat. Sungguh getir terasa.
Politisi yang melaksanakan korupsi itu bukan lagi kelas teri. Mereka bukan anggota partai atau pengurus ranting , cabang , atau wilayah , melainkan pengurus sentra , bahkan pemimpin tertinggi partai dan dewan pembina partai.
Mereka juga ada yang menduduki posisi-posisi penting dalam negara , baik di forum legislatif , direktur , maupun yudikatif. Gara-gara fenomena ini , muncul kosakata gres , yaitu trias koruptika , sebagai bentuk pelesetan dari trias politika.
Indonesia Corruption Watch , Oktober 2013 , merilis , semenjak semester II-2012 sampai semester II-2013 saja , tercatat sudah 81 anggota dewan perwakilan rakyat yang terjerat korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat , jumlah anggota DPRD provinsi yang terjerat masalah aturan sudah 431 orang dengan 83 ,7 persen dari jumlah itu ialah masalah korupsi.
Di jajaran direktur , mulai dari bupati/wali kota , gubernur , sampai menteri , banyak juga yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi , bahkan sudah menjadi terpidana. Sementara di forum yudikatif masalah tertangkap tangannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi puncak dari ironi ini.
Kondisi ini kalau diagarkan tentunya bisa mengancam keberlangsungan negeri ini. Berdasarkan sejumlah jajak pendapat Kompas , kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya bisa menyebabkan krisis.
Jika mengacu pada pandangan Ian Bremmer yang mengulas ”Kurva J” untuk memahami mengapa bangsa-bangsa berjaya dan jatuh , kondisi ini tidak bisa dianggap remeh.
Ian Bremmer mengingatkan , tidak ada negara yang memiliki kemampuan mencegah terjadinya guncangan. Namun , pada sebuah negara yang sangat stabil , guncangan-guncangan itu sanggup dikendalikan. Kematangan lembaga-lembaga negara merupakan salah satu ciri dari negara yang sangat stabil itu.
Sementara itu , negara tanpa kestabilan dipastikan menjadi sebuah negara gagal , negara yang tidak bisa menerapkan atau menegakkan kebijakan pemerintah. Negara menyerupai ini sanggup terpecah belah , sanggup direbut , dan dikuasai kekuatan luar atau terjerumus ke situasi kacau.
Banyak negara pun , sekarang , ternyata menaruh perhatian pada perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Mereka ingin mengetahui lebih dalam perihal apa yang terjadi di Indonesia semoga bisa memprediksi potensi dan risiko berinvestasi.
Harapan pada tahun 2014
Melihat apa yang telah terjadi pada tahun 2013 , harapan tertanam pada tahun 2014. Pasalnya , Indonesia bakal kembali menggelar pemilihan umum. Inilah saatnya bagi seluruh rakyat untuk kembali memilah dan menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negeri ini.
Pemilu legislatif yang bakal diselenggarakan pada 9 April 2014 menjadi momentum pertama. Kini , ratusan ribu orang telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dari ratusan ribu calon legislator itu , harus terpilih 560 anggota dewan perwakilan rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Begitu juga dengan 77 DPD ataupun 2.137 DPRD provinsi serta 17.560 DPRD kabupaten/kota.
Hasil pemilu legislatif ini juga bakal menentukan parpol mana yang bisa mengajukan calon presiden/wakil presiden pada pemilu presiden-wakil presiden yang bakal digelar 9 Juli 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perihal Pemilu Presiden , hanya parpol atau adonan parpol yang memperoleh 20 persen bangku dewan perwakilan rakyat atau 25 persen bunyi sah setrik nasional dalam pemilu dewan perwakilan rakyat , DPD , dan DPRD-lah yang bisa mengajukan capres/cawapres.
Setelah capres-cawapres yang memenuhi syarat ditetapkan Komisi Pemilihan Umum , rakyat kembali harus menyeleksi , siapa yang benar-benar menjadikan takhtanya untuk memperjuangkan nasib seluruh rakyat dan mana yang hanya menjadikan takhtanya sebagai alat berkuasa semata.
Kita tentu berharap , politisi terpilih ialah orang-orang yang berjiwa menyerupai Mandela atau banyak jagoan di negeri ini. Mau berkorban untuk rakyat demi kemajuan seluruh bangsanya , bukan sebaliknya yang mengorbankan rakyat untuk mencari laba diri sendiri ataupun kelompoknya semata.
Tahun 2014 saatnya bagi seluruh rakyat untuk benar-benar memilah , kemudian memilih...
Sutta Dharmasaputra , Wartawan Kompas
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Saatnya Rakyat Menentukan Dan Memilah"