Kumpulan Opini Kompas: Media Dan Iklan Politik

Fajar Kurnianto

JADWAL kampanye pemilu belum masuk , tetapi iklan-iklan partai-partai politik sudah bermunculan di pelbagai media , terutama di televisi. Para pengiklan politik itu berdalih tidak ada ketentuan yang dilanggar alasannya ialah tidak ada unsur-unsur kampanye di dalamnya.

Media memang memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik dan sikap masyarakat (Klapper , 1960). Media dianggap memiliki tugas yang sangat penting dalam mentransmisi (relaying) dan menstimulasi permasalahan politik (Negrine , 1996).

Hal ini menjadi sangat penting dalam kampanye politik (Deacon & Monk , 2002). Cakupan yang luas dalam masyarakat  membuat media massa dianggap sebagai salah satu trik yang sangat efektif dalam upaya mengomunikasikan aktivitas kerja.

Televisi dan internet

 Dalam konteks ini , pemilik media yang berhubungan ke politik tentu saja menjadi pihak yang paling diuntungkan. Ia bisa saja mengiklankan partai politiknya lebih intensif daripada partai-partai lainnya dengan biaya yang sangat kecil , malah mungkin tidak berbiaya sama sekali. Berbeda dengan partai-partai lain yang harus merogoh kocek cukup besar untuk beriklan.

Hal lainnya , ini menyangkut independensi media itu sendiri. Media semestinya independen dari unsur atau imbas politik atau tekanan pihak mana pun sehingga publik benar-benar mendapat manfaat dari keberadaan media.

Namun , memang , media dan politik ketika ini menyerupai ”sepasang pengantin”. Politik perlu media sebagai salah satu bab penting pemasaran politiknya. Di sisi lain , media juga sanggup mengambil berbagai laba setrik bisnis dari politik , terutama di masa-masa perhelatan akbar demokrasi tahun ini.

Melalui media , partai-partai politik mencoba memengaruhi opini publik dan sikap masyarakat. Publik disuguhi citra partai-partai politik yang peduli bangsa dan nasib mereka dengan narasi iklan yang memikat dan mencuri perhatian.

Media , terutama televisi , menjadi sarana paling efektif dibandingkan—contohnya—dengan media cetak mirip koran atau majalah alasannya ialah cakupannya yang lebih luas. Dibandingkan dengan para pengakses koran atau majalah , para pengakses televisi jauh lebih banyak.

Dari sentra perkotaan hingga pelosok pedesaan hampir sanggup ditemukan pesawat televisi. Lain halnya dengan koran atau majalah. Masih rendahnya budaya literasi masyarakat kita juga ikut membuat kondisi mirip ini. Masyarakat cenderung lebih pragmatis dan menyukai citra audio visual dibandingkan dengan bacaan teks.

Bahkan , masyarakat perkotaan sendiri , mirip Jakarta , meski sudah dijejali media-media cetak yang dengan sangat gampang diakses , durasi menonton televisi jauh lebih usang daripada membaca koran atau majalah. Tidak mengherankan jikalau muncul banyak kekhawatiran soal masa depan media cetak.

Apalagi , di samping televisi , ada media internet yang—terutama—bagi masyarakat perkotaan sudah begitu gampang diakses di genggaman tangannya , di gadget atau telepon seluler mereka. Portal-portal gosip juga menyuguhkan gosip lebih cepat daripada media cetak yang harus menunggu esok hari untuk meng-update berita.

Namun , jikalau dibandingkan dengan televisi , jangkauan internet masih belum sejauh televisi meski tolong-menolong imbas internet jauh lebih besar daripada imbas televisi.

Schudson (2004) , contohnya , menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dan internet. Internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berpeluang merevolusi sistem , struktur , dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. Winston (2004) menyatakan , munculnya istilah digital democracy  atau virtual democracy akhir-akhir ini menggambarkan gimana kehidupan demokrasi berlangsung di dunia internet. Isu perihal emansipasi , keterbukaan , dan kebebasan sanggup dengan gampang ditransfer melalui internet.

Etika politik

Di Indonesia , jangkauan internet masih kalah dibandingkan dengan jangkauan televisi. Maka , gampang dimengerti jikalau kemudian televisi menjadi pilihan utama taktik pemasaran partai-partai politik. Biaya iklan politik di televisi selalu lebih banyak daripada di media-media lain.

Belanja iklan di televisi selalu menjadi yang terbesar. Apalagi jikalau mengingat ketika ini sudah tidak lagi efektif kampanye melalui pengerahan massa. Kampanye pengerahan massa hanya efektif ketika belum banyak media mirip ketika ini. Dengan iklan di televisi , dalam durasi pendek , pesan partai politik tersampaikan dengan baik setrik audio visual dalam sekejap dan , bersamaan , diketahui publik.

Pada karnanya , politik berupaya sedekat dan seerat mungkin menjalin kekerabatan dengan media televisi. Wiranto dari Partai Hanura , contohnya , menggandeng Hary Tanoesoedibjo , pemilik MNC Grup yang membawahi televisi MNCTV , RCTI , dan Global TV , serta media-media cetak dan portal di dalamnya. Demikian pula Partai Nasdem. Bahkan , pendirinya , Surya Paloh , ialah pemilik MetroTV serta sejumlah media cetak dan portal di bawahnya. Partai Golkar juga begitu mengingat Aburizal Bakrie ialah pemilik Viva Grup yang di dalamnya ada ANTV dan TVOne serta portal-portal beritanya.

Para kandidat yang diusung partai dan kebetulan ialah pemilik media bakal lebih intens beriklan , tidak hanya tokoh , tetapi juga partai politiknya. Iklan politik hakikatnya ialah kampanye alasannya ialah isinya mendorong dan membujuk khalayak ramai supaya tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks ini , bahan iklannya ialah tokoh dan partai politik beserta program-programnya. Meski tidak setrik tersurat mengajak , setrik tersirat iklan politik mirip ini ialah kampanye.

Fajar Kurnianto , Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta