Kumpulan Opini Kompas: Megawati Dan Jalan Kebudayaan

Sukardi Rinakit

DUA ahad kemudian , Emak tiba-tiba berkata , ”Kamu harus hormat kepada Megawati. Begitulah seorang ibu. Selama ini menanggung beban sendiri , dikritik , bahkan mungkin diremehkan lawan. Namun , dalam membisu itu , seorang ibu sejatinya sedang mempersiapkan yang terbaik.” Tentu Emak bitrik dalam bahasa Jawa.

Anehnya , ketika penulis bertamu ke Rektor Universitas Mercu Buana Aris Soehardjo , Kamis (29/11) , Pembantu Rektor Purwanto menyampaikan hal sama perihal pengorbanan Megawati tersebut. Sebelumnya , ketika penulis ke Malang , Jawa Timur , seorang calon anggota dewan perwakilan rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Andreas Eddy Susetyo , juga beropini serupa.

Memang sulit dimungkiri , ibarat pernah saya tulis sebelumnya , dari tangan hirau taacuh dan gemblengan Megawati telah lahir politisi-politisi muda mumpuni. Bahkan , berdasarkan publik dan narasi yang berkembang luas , salah satu dari mereka diyakini dapat memimpin Republik dengan hati , yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Langkah yang ditempuh Megawati tersebut , yakni bekerja dalam membisu , dalam batas-batas tertentu boleh disebut sebagai jalan kebudayaan. Menyiapkan kader partai yang mau bekerja untuk rakyat , yang sederhana dan tidak glamour , yang rakyat merasa nyaman dengan mereka yakni sebuah kerja budaya dan bukan sekadar politik. Ini sebuah pelembagaan nilai budaya.

Kesimpulan ibarat itu penulis ambil sesudah menonton pergelaran tari Bagong Kussudiardja yang disutradarai Djaduk Ferianto di Taman Ismail Marzuki , Kamis (29/11). Seperti dinyatakan Butet Kartaredjasa , malam itu , Republik ini bakal hancur kalau hanya dijaga dengan politik. Apalagi praktik politik yang berlaku kini miskin kebajikan. Sebaliknya , kalau dijaga dengan kebudayaan ibarat yang dulu dilakukan Bung Karno , Indonesia bakal abadi.

Indonesia hari ini yakni Indonesia yang dangkal. Meskipun kelas menengah tumbuh dan kebebasan pers terjaga , dilihat dari preferensi politik masyarakat , contohnya , orientasinya menurun dari ideologi (Orde Lama) ke partai politik (Orde Baru) , dan balasannya ke figur (pascareformasi). Dilihat dari rezim pemilu , praksis prosedural masih kental ketimbang substansial. Dilihat dari tatanan demokrasi , seluruh kinerjanya belum membuat rakyat merasa bahagia.

Situasi itu diperburuk dominasi politik mereka yang setrik ekonomi berpengaruh , tetapi merasa masih miskin. Jauh-jauh hari Max Weber (1946) memperingatkan , apabila kelompok ibarat itu memegang kekuasaan , kelangsungan hidup bangsa dipertaruhkan. Ini terjadi alasannya yakni mereka tidak merasa perlu melaksanakan pertemuan kepentingan pribadinya dengan kepentingan bangsa.

Tidak mengherankan jikalau ranah politik di Tanah Air kini ini dipenuhi politik uang dan korupsi. Hasrat untuk memusatkan kekuasaan juga melebar. Ini dapat dilihat , contohnya , dari wacana penggabungan Perusahaan Gas Negara (PGN) ke Pertamina.

Setrik prinsip , inspirasi itu melawan kodrat demokrasi yang dari garbanya jelas-jelas memuliakan pembagian kekuasaan dalam tiga pilar (Trias Politica). Maknanya , spesifikasi kiprah dan tanggung jawab yakni bukan sekadar persoalan teknis , melainkan juga etis. Dengan demikian , agarlah PGN setrik profesional tetap mengurusi gas dan Pertamina memegang garda pengelolaan minyak. Selemah apa pun , pembagian ibarat itu bakal memperkuat transparansi dan menumbuhkan mekanisme check and balances.

Kedangkalan Indonesia ketika ini juga ditunjukkan miskinnya perspektif kepemimpinan nasional. Setrik simplistis ini dapat dilihat dari bertubi-tubinya Bali dijadikan daerah penyelenggaraan pertemuan-pertemuan akbar internasional , khususnya Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) , Forum Kebudayaan Dunia (WCF) , dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Boleh saja para pemimpin berargumen bahwa dari segi infrastruktur , Bali paling siap menjadi tuan rumah atrik-atrik itu. Namun , kalau mereka mau membuka pendengaran dan hati , terbuka peluang mengalirnya kegalauan dari belahan lain di Tanah Air.

Itu berkaitan dengan fakta bahwa perhelatan-perhelatan tersebut biasanya sudah diketahui jauh-jauh hari sehingga dapat saja infrastruktur yang diharapkan dipersiapkan , ibarat Bali yang membangun jalan tol di atas laut. Dengan demikian , pemerataan pembangunan dan integrasi ekonomi nasional terjadi. Jangan hingga nanti muncul keluhan Merauke , Sabang , dan tempat-tempat lain tak lebih dari anak tiri Republik.

Konstruksi kedangkalan Indonesia masa kini hanya dapat dihancurkan melalui jalan kebudayaan. Untuk itu , ibarat Megawati yang konsisten menggembleng politisi muda dengan kebajikan politik atau Bung Karno yang mengumpulkan seniman seluruh Indonesia untuk tinggal bersama , berinteraksi , dan berkreasi sehingga mereka merasa satu Indonesia , para calon pemimpin utamanya calon presiden harus melaksanakan pembalikan trik pikir perihal kebudayaan. Siapa yang tidak paham , ia tidak layak memimpin.

Jalan kebudayaan dapat dimulai dengan pembalikan trik pikir perihal paradigmatik pembangunan nasional. Paradigma yang selama ini hanya bersandar pada perhitungan ekonomika harus diubah menjadi bertumpu kepada ruang sosial. Kaprikornus , kearifan lokal , kemaritiman , dan asas musyawarah mufakat , untuk menyebut beberapa pola , bakal menjadi identitas dan pilar kebahagiaan bangsa.

Sukardi Rinakit , Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation