Kumpulan Opini Kompas: Kebijakan Demi Kualitas Pertumbuhan

A Prasetyantoko

BARU-baru ini , Jim O’Neill , mantan ekonom dan petinggi Goldman Sachs , tiba ke Jakarta dan kembali mengeluarkan ramalan ihwal masa depan Indonesia melalui konsep MINT (Meksiko , Indonesia , Nigeria , dan Turki). Keempat negara ini dianggap bakal menggantikan posisi Brasil , Rusia , India , dan China (BRIC). O’Neill pula yang pertama kali pada 2001 memopulerkan istilah BRIC.

Setelah berhasil menggagas konsep BRIC , O’Neill bersama-sama juga mengeluarkan konsep N-11 atau kelompok 11 negara yang prospektif (the next 11 countries) dan kemudian konsep MIKT (Meksiko , Indonesia , Korea , dan Turki). Kedua konsep ini tak begitu banyak menerima balasan publik. Sekarang ia kembali mengeluarkan kependekan MINT. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di daerah Asia Tenggara , dengan catatan bisa mengatasi problem infrastruktur dan daya saing ekonomi di luar sektor komoditas. Tak ada hal yang gres dan kita semua sudah paham dengan perkara itu.

Lagi pula , proyeksi semacam ini terasa kehilangan relevansi jikalau dilihat dalam konteks terkini. Sepanjang 2013 , nilai tukar rupiah terdepresiasi hampir 26 persen , sementara kinerja pasar modal (IHSG) pada selesai tahun dibandingkan dengan level tertingginya terkoreksi lebih dari 18 persen. Kita termasuk negara yang mata uangnya paling ringkih , sementara kinerja sektor keuangannya termasuk paling buruk. Mungkin gejolak pasar keuangan tak bisa menjadi indikator dari kehidupan riil masyarakat. Namun , beberapa indikator lain juga menunjukkan memburuknya situasi. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun ini menunjukkan jumlah orang miskin September 2013 bertambah 0 ,48 juta orang dibandingkan dengan Maret 2013 , menjadi 28 ,55 juta orang. Dengan demikian , jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 11 ,47 persen dari total penduduk.

Bukan itu saja , tingkat kedalaman kemiskinan serta indeks keparahannya juga meningkat. Bagaimana kita melihat kaitan proyeksi perekonomian yang begitu prospektif dengan realitas meningkatnya gejolak pasar keuangan dan makin akutnya perkara kemiskinan. Terkait gejolak di pasar keuangan , sejumlah instrumen stabilisasi jangka pendek sudah dikeluarkan dan sudah mulai bekerja. Bagaimana dengan perkara kemiskinan? Sering kali , kebijakan mengatasi problem ini berhenti pada hal yang artifisial jangka pendek.

Salah satu penyebab peningkatan jumlah orang miskin tahun kemudian yaitu kebijakan menaikkan harga materi bakar minyak (BBM) pada Juni tahun kemudian , selain melonjaknya harga beberapa komoditas pangan sampai selesai tahun. Kenaikan harga BBM sebesar lebih dari 33 persen diikuti dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Persis sesudah pengumuman kenaikan harga BBM , gubernur bank sentral Amerika Serikat mengumumkan rencana pengurangan stimulus (tapering off). Setelah itu , dinamika perekonomian kita terasa begitu menantang , sampai hari ini.

Setelah kenaikan harga BBM , inflasi Juli melonjak sebesar 3 ,29 persen sehingga ekspektasi inflasi tahunan juga meningkat. Pada dikala itu , inflasi tahunan diperkirakan bakal mencapai 9 persen-9 ,8 persen. Tentu saja situasi ini memengaruhi persepsi investor. Masih ditambah dengan data defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan , minat investor untuk bertahan di pasar domestik menipis. Kini , sentimen di dalam negeri membaik alasannya yaitu realisasi inflasi tahunan pada Desember hanya 8 ,38 persen , sementara neraca perdagangan juga mulai membaik.

Konteks tersebut perlu dipahami semoga kita tak lagi salah (terlambat) mengambil kebijakan. Bagi negara berkembang ibarat Indonesia , satu-satunya trik mengatasi kemiskinan dan pengangguran yaitu meningkatkan pertumbuhan. Sayangnya , tahun ini kita justru terpaksa harus memangkas angka pertumbuhan demi mengatasi problem defisit perdagangan dan transaksi berjalan. Masalah lainnya , kualitas pertumbuhan itu sendiri juga semakin menurun. Artinya , kemampuan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan semakin turun. Apa penyebabnya?

Salah satu ilmuwan paling terkemuka dalam riset kemiskinan ialah Francois Bourguignon , dari Paris School of Economics yang pernah menjadi wakil presiden Bank Dunia. Argumennya sangat jelas: relasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan semakin menurun seiring meningkatnya ketimpangan. Situasi ini persis yang kita alami sekarang. Pelambatan ekonomi , kenaikan jumlah kemiskinan terjadi bersamaan dengan naiknya ketimpangan. Dengan demikian , cukup berpengaruh untuk menyampaikan kualitas pertumbuhan kita makin memburuk.

Fakta ini kembali menguatkan risiko perekonomian kita masuk dalam perangkap negara berpenghasilan menengah (middle-income trap). Segimana dijelaskan dalam salah satu publikasi Bank Pembangungan Asia , ada beberapa negara di daerah Asia yang bersama-sama sangat prospektif , tetapi memiliki risiko masuk dalam perangkap tersebut. Indonesia yaitu salah satunya.

Soal kualitas pertumbuhan ini harus menjadi fokus dari pemerintah ke depan. Pemerintah tidak hanya bekerja keras dalam hal stabilisasi ekonomi , tetapi juga mendorong intermediasi. Menurut pengalaman , banyak sekali paket kebijakan manis biasanya dikeluarkan pada dikala situasi buruk. Namun , ketika situasi membaik , justru tak banyak dilakukan sesuatu untuk mendorong intermediasi serta memperbaiki sisi pasokan dalam ekonomi. Kita harus bisa mengakibatkan momentum Pemilihan Umum 2014 ini sebagai transformasi untuk mengakibatkan bangsa ini lebih punya pijakan dalam menatap masa depan.

A Prasetyantoko , Pengajar di Unika Atma Jaya , Jakarta