Kumpulan Opini Kompas: Demokrasi Kusir Delman

Radhar Panca Dahana

PERSOALAN utama dalam hidup bersama bahwasanya sederhana saja. Baiklah kita gunakan istilah ilmu sosial , khususnya ekonomi—yang pertama kali termaktub dalam Declaration of Independence Amerika Serikat—sebagai pursuit of happiness. Kita semua hidup di atas bumi ini untuk mencari dan meraih apa pun hal yang membuat hidup kita nyaman , bahagia.

Dalam pandangan saya , semangat atau perjuangan dasar insan itu jadi fundamen filosofis dari perkembangan peradaban dunia di fase kedua sehabis insan berkutat lebih pada perjuangan mempertahankan (daya) hidup subspesiesnya menghadapi tantangan alam yang luar biasa. Dalam fase kedua peradaban insan inilah dilahirkan agama , filsafat , ideologi , dan ilmu-ilmu dasar di semua bidang.

Mencapai rasa nyaman atau kebahagiaan semacam peak experience Abraham Maslow ini pun sesungguhnya juga sederhana bagi kalangan rakyat umumnya , yang setrik akademik kita jorokkan dalam istilah akar rumput: terpenuhinya kebutuhan primer hingga tersier. Untuk kebutuhan ini , siapa pun rakyat , di negeri apa pun—tak peduli siapa dan apa bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang mengendalikan hidup mereka—yang penting mereka bisa menyediakan semua kebutuhan dasar (plus pendidikan dan kesehatan) itu.

Ironi dalam perkembangan atau sejarah hidup bernegara yakni ketika kebutuhan itu menjadi semacam komoditas dalam permainan kuasa (politik dan ekonomi) di kalangan elitenya. Kita paham benar , ratusan bahkan ribuan bangsa yang pernah ada di bumi ini melahirkan dan berbagi kebudayaan otentiknya menjawab masalah itu. Selama puluhan , ratusan , bahkan ribuan tahun , kita mencatat pencapaian dari semua bangsa itu.

Kita tak bisa menafikan kebudayaan yang melahirkan peradaban luhurnya sendiri menyerupai Mesir , Sumeria , Babylonia , India , hingga Maya , bahkan Jawa menjadi bab penting dari sejarah kebudayaan/peradaban dunia di atas. Adalah satu hal yang agak meremehkan , terlampau menyederhanakan , bahkan reduksi yang terasa ”kurang ajar” kalau sebuah produk kebudayaan dari satu daerah tertentu diperlukan , ditawarkan , didesak , bahkan dipaksakan setrik koersif untuk diterapkan atau dipraktikkan oleh bangsa dari daerah lain yang bahwasanya juga memiliki sejarah kebudayaannya sendiri.

Yang terjadi dalam gerak kebudayaan terakhir (dalam prosedur globalisme belakangan ini) itu dengan sendirinya bakal memakan korban tradisi dan kebuda- yaan setempat lantaran aneka macam alasannya yang gampang dijelaskan. Saya kira inilah argu- mentasi awal yang menawarkan tragik dari sebuah praksis bernegara yang berjulukan demokrasi dan pasar liberal atau kapitalisme (dalam rumusan teoretik dan praktik Eropa kontinental).

Kita menjadi saksi , gimana penetrasi kedua sistem yang diuniversalkan melalui globalisme kebudayaan itu kadang dilakukan dengan satu bentuk represi yang tak hanya memakan dunia mental dan simbolik satu bangsa/negara , tetapi juga ribuan jiwa penduduknya. Apa hasilnya? Apakah demokrasi dan kapitalisme yang dipaksakan di puluhan negara Timur Tengah atau Afrika berhasil membuat keadaan atau pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar di atas?

Jangan dustai makna

Kita sepertinya sanggup bersepaham , kebutuhan lain (baru) yang dianggap juga asasi menyerupai berbitrik , berekspresi , berserikat , menentukan pejabat publik , hingga menjadi kaya atau menjadi penguasa pada esensinya hanya medium atau mungkin alat bagi sebuah bangsa bisa menyelenggarakan kebutuhan alamiah/dasariah yang disebut di bab atas. Kebutuhan lain itu tak lain merupakan rekayasa sosial yang dihasilkan oleh ilmu dan tingkat peradaban yang dicapai satu bangsa.

Tentu saja kita tak bakal merasa berhasil , tersenyum , besar hati , apalagi merasa senang ketika semua orang memiliki mikropon dan mimbarnya sendiri-sendiri untuk bitrik dan berserikat sebebasnya , sementara angka kemiskinan justru bertambah dan koefisien gini meningkat segimana laporan terbaru Badan Pusat Statistik (Kompas , 3/1). Belum lagi kenyataan belakangan menunjukkan kebutuhan dasar tergeser oleh kebutuhan glamor akhir rayuan janjkematian pasar industri dan kapital(is) yang memosisikan luxuries atau perangkat kemodernan (ukuran gengsi dan prestise) lebih mayoritas dari yang dasar.

Data BPS di atas juga bukti terjadinya penurunan pengeluaran untuk makanan akhir kebutuhan nondasar membutuhkan jauh lebih banyak porsi (persentase) dari penghasilan. Artinya , sehebat apa pun pemenuhan kebutuhan addendum atau pendukung yang hasil rekayasa itu tidaklah berarti apa-apa bila kesejahteraan atau kebahagiaan tak berkembang dalam ukuran percepatan yang sama.

Maka , bila demokrasi pun harus dibincangkan , atau sistem apa pun , selaiknya kita memperhitungkan realitas eksistensial dari insan sebagai subyek utama segimana terpapar di atas. Kritik Franz Magnis-Suseno SJ (Kompas , 2/1/2014) atas opini saya terdahulu (Kompas , 12/12/2013) sangatlah menarik dan adekuat sepanjang kita hanya membahas perangkat atau alat—sebagai moda—untuk mencapai tujuan hidup insan di atas. Kritik atau diskusi di tingkat ini pun perlu mempertimbangkan tragik dari demokrasi (juga kapitalisme sebagai saudara kembarnya , di sisi lain) dalam praksisnya setrik historis di aneka macam negara/bangsa.

Untuk itu , beberapa hal perlu dicermati dari kritik Magnis. Pertama , soal ”lima menit” partisipasi publik dalam demokrasi yang bagi kritik di atas bahwasanya ”...merupakan puncak dan epilog pembitrikan yang barangkali usang dan mendalam , di mana kesudahannya diambil keputusan (dengan tanda tangan atau coblosan ’5 menit’ itu , pen).”

Saya setuju. Namun , sepertinya ada yang keliru setrik semantik atau mungkin makna konotatif dari kalimat itu. ”Pembitrikan usang dan mendalam” itu jadi benar bila rakyat—sebagai pemilik bunyi dan kedaulatan sejatinya—yang melaksanakan ”negosiasi” itu. Namun , kenyataannya , proses ”negosiasi” itu diambil alih (istilah lebih lunak dari ”dirampas” atau ”dirampok”) oleh elite politik , setrik konspiratif meninggalkan semacam fait accompli berupa pilihan ganda pada rakyat. Rakyat hanyalah tukang stempel yang diombang-ambing oleh permainan pencitraan , ideologi semu , impian kosong , dan uang tak seberapa. Kita tak bisa berdusta mengenai hal itu. Segimana kita tidak bisa mendustai demokrasi sebagai sesuatu yang sakral (baca: benar) , tapi ternyata tidak hanya baju , tapi hatinya pun kotor.

Jadi , yang terjadi bahwasanya bukan pendegradasian demokrasi jadi ”5 menit” , tapi reduksi makna dari praksis yang ada di baliknya. Istilah dan nama bukanlah hal utama dibanding makna atau esensi yang dikandungnya. Saya kira filsafat semenjak Yunani kuno sudah menyatakan hal ini. Demokrasi dengan praktik dan makna yang membusukkan itu kemudian tinggal menjadi mesin giling legitimasi bagi praktik-praktik elite yang kotor , dan menggiling semua yang mempertanyakan kata dan makna ”mayoritas” dengan semacam tuduhan beraroma ”anti-PKI” gaya Orde Baru: anti-demokrasi!

Itulah saya kira balasan bagi pernyataan bahwa ”rakyat senang dan taat pada aturan-aturan demokratis”. Sebuah pernyataan yang segera terbantah ketika kita mengetahui betapa begitu banyaknya ”aturan-aturan demokratis” itu justru disusun oleh semacam oligarki , bahkan konspirasi elite lokal ataupun asing. Bila , katakanlah dalam pilkada pemenang yang disebut ”mayoritas” tapi notabene hanya didukung sekitar 20 persen pemilih konkret (dikurangi golput dan persentase kandidat lain) , harus diterima oleh rakyat , tentu bukanlah lantaran ”senang dan taat”. Tapi , mereka digiling oleh mesin legitimator demokrasi yang bersenjatakan hukum (undang-undang) hasil konspirasi elite oligarkis di atas. Saya kira bukan hanya pilkada di Indonesia , tapi masalah Bush dan Kohl di negerinya pun menyimpan kontrkelewat / oversi atau problemasi serupa.

Kusir delman

Demokrasi yang tergambar di atas menyerupai sebuah delman dengan kusir yang (selalu) gelap identitasnya. Rakyat yang berjubel di delman itu hanya bisa pasrah ketika sang kusir membawanya , entah ke mana. Mungkin ke aneka macam mitos wacana mayoritas , hak-hak asasi , kedaulatan rakyat , dan sebagainya , yang sesungguhnya semua itu yakni permainan simbolik yang dimainkan oleh konspirasi elite (modal dan politik). Misal , konspirasi itu memainkan mantra ”demokrasi” untuk semacam ”kesetaraan” yang ternyata ilusif lantaran tak ada yang setara dalam kompetisi kekuasaan (politik dan ekonomi).

Aforisma Magnis yang menawarkan kesetaraan atau respek pada minoritas , ”meskipun saya tidak perlu memperhitungkan kau , dan kau tidak sanggup mengancam saya dan bahwasanya sanggup saja saya abaikan , tapi saya tetap mengakui dan menghormati kau sebagai saudara dan insan seharkat dengan saya” , menawarkan kembali ironi bahkan tragik dari demokrasi itu sendiri. Liyan atau minoritas itu ternyata hanyalah sebuah ”tapi” , yang setrik terang menawarkan sub-ordinasi. Sebuah ”tapi” yang perlu tiga kali ditegaskan dalam bab awal aforisma di atas sesungguhnya ”bukanlah apa-apa”. Hanya belas kasihan dari kaum mayoritas kepada sang liyan.

Itu menawarkan juga dengan sempurna gimana demokrasi bahwasanya memendam potensi otoritariannya sendiri. Penguasa (mayoritas) setrik sah , legal , dan ”demokratis” memiliki hak dan kapasitas untuk ”mempersetankan” siapa pun yang bukan bab darinya (partai pemenang , contohnya). Betapapun yang berjulukan ”siapa pun” hanya selisih 2 persen , bahkan bisa jadi mayoritas mutlak di banyak kasus.

Terlebih bila penguasa (mayoritas) itu masih bersekongkol dengan penguasa/tradisi usang , maka demokrasi pun tinggal jadi legitimator murahan bagi status quo. Ini terjadi di mana-mana. Saya kira bencana sejarah demokrasi Jerman semenjak benihnya pada Hambach Festival (1832) , hingga terpilihnya Bismarck dan terbentuknya imperium Germania (1871)—bahkan hingga Perjanjian Versailles (1919)—adalah bayangan demokrasi yang masih dalam ketiak kepentingan rezim kaisar Frederick. Sebagian melihat kemunculan Nazi dan Hitler pun tuah dari itu. Tuah dari bangsa Jerman yang semenjak awal berpotensi berpengaruh menjadi bangsa yang absolut dan tidak pernah merasa nyaman dengan demokrasi (Ludwig von Moses , 1919:3) , juga multikulturalisme belakangan ini.

Apa yang kita saksikan dan rasakan di negeri sendiri bahwasanya tak jauh dari itu. Tradisi dari kuasa usang masih jadi ruh dari birokrasi , bahkan trik kerja para pejabat publiknya. Menurut saya , rakyat terlalu cerdas untuk tak mengetahuinya. Mereka tahu , tapi tak bisa berbuat apa-apa lantaran kedaulatannya sudah dirampok. Apa yang mereka lakukan? Seperti maqam dalam drama Aristotelian , semua yang bencana bakal mencapai komedi. Orang Indonesia yakni panggung drama menyerupai itu: dengan berakal rakyat menertawakan elitenya.

Saya tertawa untuk kearifan itu dengan penuh rasa kagum. Saya tak tertawa untuk demokrasi. Ia terlalu ringkih dan menyedihkan untuk ditertawakan lantaran ia kini menyerupai lebih dari agama dalam membuat taqlid di kalangan pemeluknya. Ia lebih banyak diterima sebagai delusi , sekurangnya sebagai eufemisme ideologis.

Bangsa ini tak cukup memegang teladan dengan aksara atau realitas menyerupai itu. Saya memikirkan demokrasi bukan hanya dengan korban ratusan ribu atau jutaan nyawa di tahun 1960-an (korban lebih besar juga dialami bangsa Jerman , Amerika , atau Timur Tengah kini ini) , tapi korban mental dan spiritual yang justru menjadi penanda utama bagi umumnya masyarakat Nusantara ini , akhir penetrasi/paksaan sistem-sistem global itu.

Saya tak lantang mengkritik tanpa solusi. Selama satu dekade belakangan (lewat aneka macam mimbar dan kertas) saya sudah menyodorkan dasar gagasan solusional itu: berguru pada trik leluhur/tradisi mengelola rakyat dan bangsanya. Saya hingga pada satu kata: bahari! Bukan antitesis tapi sebagai counter-part dari sistem kontinental/daratan. Mungkin Magnis belum sempat memeriksanya. Tapi , saya sendiri coba menyelidiki dengan baik kutipan Magnis dari Winston Churchill wacana demokrasi sebagai ”bentuk pemerintahan paling buruk”.

Seperti kata-kata selesai dari Churchill yang berbunyi time to time , yang berarti ”dari waktu ke waktu” , sehingga penerjemahan ”sewaktu-waktu” menjadi agak keliru dengan konsekuensi tak terduga. Barangkali inilah ”waktu”—bukan ”sewaktu”—bagi kita untuk mencari dan mendapat pilihan ”bentuk pemerintahan” yang lebih baik , setidaknya cocok dengan realitas historis dan kultural kita. Sekurangnya tidak ”paling buruk” menyerupai kata pendekar ”bercerutu” Inggris itu.