Latest News

Kumpulan Opini Kompas: Saatnya Mengonsolidasikan “Orang Baik”

Tim Kompas

KEBANGGAAN menjadi anggota dewan perwakilan rakyat kini telah berangsur surut , bahkan bagi sebagian anggota Dewan , dirasa sudah sirna dengan banyaknya rekan mereka yang terseret kasus korupsi. Meskipun demikian , di tengah wajah buram dewan perwakilan rakyat itu , masih ada harapan besar di ujung sana alasannya yaitu masih ada yang ingin terus berjuang memperbaikinya.

Terlepas dari banyak sekali kekurangan yang terjadi , dunia internasional juga masih menghargai perkembangan demokrasi yang terjadi di negeri ini. Dunia memandang Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Inilah yang menjadi tantangan proses demokrasi Indonesia ke depan.

Indonesia juga memiliki geopolitik yang sangat strategis , kekayaan alam melimpah , dan penduduk yang besar dan majemuk. Pertumbuhan ekonomi juga luar biasa. Apabila ini semua dikelola dengan baik , bukan mustahil Indonesia menjadi bangsa besar.

Proses demokrasi Indonesia , saatnya , mengalami pendewasaan dan pemantapan. Hal ini yang bakal memilih apakah bangsa ini nantinya bakal mengalami kemunduran alasannya yaitu proses korupsi yang mengharu biru; hanya menjadi bangsa medioker , atau justru menjadi bangsa yang besar alasannya yaitu mau mengoreksi diri dan kemudian bangkit.

Ini tentunya menjadi tantangan bagi siapa pun yang kini ini bakal masuk dalam arena Pemilihan Umum 2014. Mereka harus menjawab harapan publik semoga benar-benar menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

Postur caleg 2014

Melihat postur calon anggota legislatif (caleg) yang bakal bertanding dalam Pemilu 2014 , memang harapan tidak bisa terlalu banyak digantungkan. Rata-rata caleg yang ada kini ini dominan , yaitu 3.212 orang atau sekitar 49 persen , berlatar belakang non-kader partai. Mereka yang berasal dari kader partai hanya 2.202 orang atau sekitar 33 persen , sedangkan 18 persen sisanya tanpa keterangan.

Dengan tingginya caleg nonkader dan berasal dari luar partai politik ini , sangat kecil kemungkinan dari mereka yang memahami setrik mendalam ideologi partainya. Padahal , ideologi partai politik pada umumnya memperlihatkan sebuah visi usaha wacana membangun kesejahteraan bersama setrik berkeadilan.

Dari total 6.607 caleg yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum , sebanyak 3.241 caleg (49 ,1 persen) berlatar belakang pengusaha. Jumlahnya kontras dengan mereka yang berlatar belakang pencetus , yaitu hanya 244 caleg (3 ,7 persen).

Dari 560 anggota dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 , hampir 90 persennya juga kembali mencalonkan diri. Sebanyak 80 persen di antaranya bahkan ditempatkan oleh partai politiknya masing-masing di nomor urut 1 dan 2. Karena itu , diperkirakan 70 persen anggota dewan perwakilan rakyat periode 2014-2019 nanti bakal diisi anggota-anggota dewan perwakilan rakyat lama. Bukan mustahil , anggota Dewan yang malas tetapi memiliki banyak uang pun kesannya terpilih kembali.

Dengan masuknya kembali wajah-wajah usang di dewan perwakilan rakyat , tanpa munculnya kesadaran gres dan adanya perubahan sistem berdemokrasi yang radikal , wajah dewan perwakilan rakyat 2014-2019 kemungkinan tidak bakal banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Apabila ini yang terjadi yaitu celaka.

Konsolidasi

Menghadapi situasi ini yang terpenting ketika ini yaitu gimana menemukan dan mengonsolidasikan orang baik. Komisi Pemilihan Umum seharusnya sanggup lebih berperan untuk memberikan info setrik utuh ke publik profil dari 6.607 caleg ini. Sayangnya , hal tersebut belum dikerjakan optimal oleh KPU.

Banyak caleg yang tidak mengisi biodata setrik lengkap tetapi dokumennya telah diterima dan diberi cap oleh KPU. Data info para caleg ini pun masih sulit didapatkan oleh publik. Karena itu , publik tidak bisa mengetahui setrik niscaya latar belakang para caleg. Pemilih perlu diberi info untuk membedakan mana caleg yang emas dan caleg yang loyang. Sesungguhnya , anggota dewan perwakilan rakyat yang bertindak korup pun di bawah 10 persen dan pemainnya hanya orang-orang tertentu. Artinya , masih banyak yang baik di forum DPR.

Para ”orang baik” ini pun hendaknya dengan rasa saling percaya satu sama lain sanggup saling bertukar gagasan untuk membangun kepentingan bersama yang lebih besar , yaitu kepentingan bangsa. Apabila itu bisa terjadi , bakal sangat dahsyat pengaruhnya.

Salah satu kesadaran bersama yang juga perlu dibangun di antara para caleg ”putih” yaitu semenjak awal mau membangun prosedur kontrol pada diri sendiri. Sebagai pejabat publik , mereka harus bersedia melaporkan setrik terbuka aset , kekayaan eksklusif , dan pajak yang dibayarkan.

Para caleg yang idealis ini juga harus didukung publik alasannya yaitu bekerjsama beban moral yang dihadapi dewan perwakilan rakyat juga tidak ringan di tengah tiadanya pujian menjadi caleg. Kalau itu bisa terjadi , masih ada harapan.

Kado dewan perwakilan rakyat 2004-2009

DPR periode 2009-2014 pun di simpulan masa jabatan hendaknya memberikan kado yang terbaik untuk dewan perwakilan rakyat periode 2014-2019 , yaitu sistem yang bisa meningkatkan prosedur kontrol di forum DPR. Sebab , tanpa ada kontrol , dengan kekuasaan yang sedemikian besar , anggota dewan perwakilan rakyat bisa terjebak pada abuse of power.

Revisi Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR , dewan perwakilan rakyat , DPD , dan DPRD yaitu salah satu yang penting dilakukan. Dalam revisinya harus diatur wacana larangan conflict of interest.

Partai politik pun harus berbenah sehingga bisa menjadi sekolah politik bagi kader-kadernya dan menjadi pabrik politisi berintegritas yang duduk di direktur ataupun legislatif. Partai politik harus menjadi ”obor” ibarat yang dicita-citakan Soekarno. Partai bukan sekadar sekumpulan orang yang berkumpul dan bergerak , tetapi bisa memberikan penyadaran.

Apabila itu terjadi , di tengah sejuta pesimisme masih ada optimisme. Seperti dongeng wacana negosiasi Osla , negosiasi diam-diam antara sejumlah elite Israel dengan Palestina yang ingin membuat perdamaian di tengah perang yang terus berkecamuk. Mereka tak memedulikan apa yang terjadi di lapangan , tetapi terus-menerus melaksanakan negosiasi dan mencari solusi sampai kesannya didapatlah sejengkal Gaza dengan Ramalah.

Demikian pula di tengah keputusasaan wacana situasi partai , wacana dewan perwakilan rakyat , yang marak oleh korupsi , ketika masih ada sekelompok orang yang terus melaksanakan ikhtiar untuk memperbaikinya , di sanalah masih tebersit harapan bakal adanya masa depan negeri yang lebih baik...

0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Saatnya Mengonsolidasikan “Orang Baik”"

Total Pageviews