Kumpulan Opini Kompas: Politik Global Dan Kemelut Wto

Rene L Pattiradjawane

DI tengah dinamika ekonomi dan perdagangan di tempat Asia-Pasifik , masih melemahnya tempat Amerika Utara dan Eropa jawaban krisis keuangan 2008 dan resesi yang mengikutinya , serta perubahan lanskap geopolitik , tuntutan keterbukaan dan pengaturan tata perdagangan dunia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang pekan ini bersidang di Bali , Indonesia , dirasakan masih relevan.

Perdagangan bakal tetap menjadi arena globalisasi di mana kerja sama internasional dan aneka macam pengaturannya bekerja saling menguntungkan. Kita melihat WTO sebagai forum internasional yang menghancurkan sendi-sendi ketradisionalan perekonomian kita , tetapi setrik bersamaan kehadiran WTO mendorong terjadinya liberalisasi otonomi di banyak negara memacu reformasi perdagangan aneka macam sektor perekonomian.

Globalisasi telah memacu perubahan drastis yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kebijakan pertanian bersama Uni Eropa , liberalisasi sektor keuangan di India dan Tiongkok , serta membuka pintu investasi eksklusif aneh (FDI) ke negara-negara miskin yakni fenomena gres yang mempertahankan laju mesin pertumbuhan bagi pembangunan dan kesejahteraan.

Proliferasi aneka macam perjanjian bilateral dan regional menyerupai ASEAN Free Trade Area , perjanjian perdagangan bebas dua negara atau lebih , dan sebagainya bakal mencari triknya sendiri untuk memperdalam dan memperluas reformasi aneka macam sektor menyerupai jasa , investasi , dan pengadaan pemerintahan.

Namun , kita khawatir atas beberapa perjanjian selektif antara blok-blok ekonomi besar , menyerupai perjanjian atas perdagangan dan regulasi atas jasa , yang dilakukan AS dan Uni Eropa atau gagasan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang berhasil menyeret Jepang masuk ke dalamnya , bakal menjadi regionalisme gres sebagai proyeksi bahaya dan tantangan serius terhadap proses multilateral. Termasuk terhadap aneka macam prosedur perjanjian dan pengaturan regulasi dalam WTO.

Tidak adanya kemajuan atas Putaran Doha yang terpaku pada kasus pertanian di mana kebijakan perjanjian pertanian menjadi titik kritis kerja sama multilateral perdagangan global. Ironisnya , Indonesia yang menjadi tuan rumah negosiasi dua tahunan WTO kali ini tidak memiliki konsep gres dikala sektor ini hancur bersamaan dengan semakin luasnya keterbukaan menerapkan aneka macam liberalisasi otonomi yang mendorong sektor pertanian berada di jurang kepunahan.

Pertanian , ataupun sektor sumber daya alam lain , yakni sektor yang paling terproteksi dalam perdagangan internasional , dengan tarif impor yang tinggi , subsidi ekspor , ataupun pemberlakuan kuota di negara ekonomi maju. Celakanya , semangat neo-liberalisme pemerintahan demokratis Indonesia ternyata digerogoti aneka macam skandal korupsi , mengabaikan sektor pertanian yang krusial dalam dinamika perubahan global.

Kita pun menjadi pesimistis bila negosiasi WTO di Bali kali ini bakal menghasilkan terobosan penting. Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama , pergerakan dan prosedur WTO bekerja menurut kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggotanya sehingga tidak mengherankan bila aneka macam reformasi yang dilakukan tidak memiliki presedennya.

Kedua , ada fenomena gres yang disebut sebagai kapitalisme negara yang tidak mengikuti budi merkantilisme pasar sehingga prosedur pengajian kebijakan perdagangan yang menjadi instrumen diagnosis untuk menyediakan tatanan obrolan reformasi perdagangan yang berlaku internasional (seperti yang dilakukan Bank Dunia dan IMF) menjadi tidak berdaya.

Dan ketiga , kepentingan politik global , terutama AS , China , Jepang , dan Uni Eropa , menjadi kendala serius upaya multilateralisasi yang membangun kanal-kanal perdagangan bilateral dan regional. Berbagai kebijakan negara besar dalam perekonomian dan perdagangan untuk mendorong mesin ekonomi dan keuangan menjadi bumerang tidak hanya pada negara yang melaksanakannya , tetapi juga berimbas setrik global.

Kita tidak dapat berharap banyak dari negosiasi WTO di Bali , khususnya Indonesia yang masih banyak duduk kasus domestik yang harus dibenahi menghadapi derasnya globalisasi di mana perdagangan yakni kunci kerja sama yang paling maju.

Rene L Pattiradjawane;  Wartawan Senior Kompas