Kumpulan Opini Kompas: Pemilu “Wani Piro”

Donal Fariz

HASIL survei yang dilakukan Polling Center mengatakan bahwa lebih dari separuh (52 ,1 persen) pemilih bakal mendapatkan uang dan barang dari kandidat dalam pemilihan umum. Apakah uang bakal (lagi) berkuasa pada Pemilihan Umum 2014 yang bakal tiba ini?

Dalam pemilu , politik dan uang merupakan pasangan tak terpisahkan. Uang penting untuk membiayai kampanye alasannya ialah kampanye kuat pada hasil pemilu. Kampanye tidak bakal berjalan tanpa uang meski uang tidak merupakan faktor satu-satunya untuk memperoleh keberhasilan.

Dalam sistem politik yang tidak demokratis , korupsi politik bakal tumbuh subur dan menjadi watak kebanyakan politisi. Sama halnya dalam partai yang tidak ”sehat” , mereka bakal mencari sumber-sumber pendanaan instan untuk menjalankan mesin politik , salah satunya melalui korupsi uang negara.

Atau melalui trik instan yang lain yang marak belakangan ini dengan menarik kekuatan pemodal (baca: pengusaha) ke dalam kongsi partai.

Hasil survei ”Politik Uang dalam Pemilu” yang dilakukan Polling Center (30/12/2013) tentu menjadi ”alarm bahaya” terkait dengan kualitas pemilu yang sudah di depan mata. Survei tersebut dilakukan terhadap 2.760 responden di enam tempat , yakni Aceh , DKI Jakarta , Jawa Timur , Kalimantan Timur , Sulawesi Selatan , dan Nusa Tenggara Timur.

Hasilnya lebih dari setengah masyarakat bakal mendapatkan pemberian dalam bentuk apa pun. Politik uang dalam pandangan sebagian masyarakat dianggap rezeki musiman yang tidak seharusnya ditolak.

Maka , jamak diketahui para calon anggota legislatif (caleg) membuatkan aneka macam sogokan kepada masyarakat ”berbalut” bantuan. Saat bersamaan ramai pula ditemukan masyarakat berbondong-bondong mengejar para caleg dengan aneka macam tawaran , mulai dari tawaran program keramaian sampai pembangunan fisik sarana umum.

Tidak berpengaruh

Di tengah maraknya politik uang yang terjadi dalam kontestasi elektoral , sebuah
pertanyaan besar bagi publik muncul. Apakah politik uang yang dilakukan kandidat linear atau sejalan dengan hasil pemilihan umum?

Jawabannya: tidak. Dilihat dari hasil survei , ternyata hanya 18 ,1 persen masyarakat yang terpengaruh dengan uang yang diberikan kandidat. Adapun 42 ,8 persen bakal menentukan sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan , angka yang cukup mencengangkan , sebanyak 21 ,1 persen pemilih tidak bakal menentukan kandidat yang melaksanakan politik uang.

Publik ketika ini semakin paham bahwa kandidat yang melaksanakan politik uang sangat berpotensi melaksanakan korupsi. Maka , kita ketika ini sangat mafhum mendengar anekdot warga: ”Terima uangnya , jangan pilih orangnya”.

Di luar survei tersebut , realitas yang ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch dalam pemantauan Pemilu 2009 dan pemantauan beberapa pemilihan umum kepala tempat (pilkada) mengatakan juga fenomena identik bahwa politik uang tidak linear dengan hasil pemilihan. Petahana yang melipatgandakan alokasi sumbangan sosial (bansos) dalam pemilu tidak serta-merta berhasil menang , baik dalam pemilu maupun pilkada.

Setidaknya ada dua pelajaran penting yang seharusnya dipahami para kandidat dalam pemilu mendatang , baik dari hasil survei maupun realitas hasil pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama , masyarakat sudah semakin ”melek” politik. Walaupun diberi uang atau sogokan dalam aneka macam bentuk , masyarakat relatif tetap menentukan kandidat sesuai dengan keinginannya. Uang hanya memengaruhi sebagian kecil kelompok saja

Kedua , uang suap kandidat sering kali ”menguap”. Yang kenyang justru sering kali tim sukses atau forum survei. Saat ini tidak ada lagi jaminan yang memberi bakal juga dipilih oleh rakyat.

Titik rawan

Semakin cerdasnya pemilih dalam pemilu tentu kabar baik bagi seluruh pihak yang ingin pemilu higienis dan jujur. Sebaliknya , ini tentu kabar jelek bagi politisi yang ingin menduduki jabatan publik dengan trik-trik kotor.

Namun , dengan semakin meningkatnya kualitas pemilih , tak berarti problem pemilu berakhir. Gagasan pemilu yang higienis dan jujur untuk melahirkan pemimpin berkualitas agaknya masih jauh dari harapan.

Mengapa? Karena potensi kasus justru semakin kuat bergeser dari pemilih kepada penyelenggara pemilu. Dahulu kandidat menebar uang kepada pemilih. Namun , kini ini yang bakal terjadi justru kandidat menebar uang kepada oknum penyelenggara.

Salah satu modus yang paling rentan ialah manipulasi formulir rekapitulasi penghitungan bunyi atau formulir C1. Kandidat bermain curang dengan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) alasannya ialah , tentu , hanya penyelenggara pemilu yang sanggup melakukannya.

Kecurangan ini acap kali terjadi khususnya di tingkat kecamatan alasannya ialah saksi penghitungan di kecamatan tidak sebanyak ketika penghitungan awal di tempat pemungutan bunyi (TPS) sehingga oknum pembangkang penyelenggara dengan gampang sanggup melakukannya.

Alhasil , yang terjadi , data awal dari TPS tidak sinkron dengan data hasil selesai alasannya ialah ada penggelembungan jumlah bunyi untuk kandidat tertentu. Sekali lagi , manipulasi ini sangat berpotensi terjadi melalui kerja sama kandidat tertentu dengan oknum penyelenggara nakal.

Di sinilah titik rentan pemilu mendatang terjadi. Hal ini sekaligus juga mengatakan pergeseran titik rawan pemilu mendatang dari pemilih kepada penyelenggara pemilu.

Melihat duduk kasus di atas , maka hampir dipastikan kekuatan uang berpotensi bakal kembali berkuasa pada tahun mendatang. Penyelenggara pembangkang berkuasa dalam pemilu , wani piro?

Donal Fariz , Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) , Divisi Korupsi Politik