Kumpulan Opini Kompas: Rakyat Dan Peristiwa Demokrasi

Radhar Panca Dahana

DALAM  riset yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD , ditunjukkan gimana demokrasi dalam sekujur sejarah modern republik ini mengalami berkali-kali perubahan tafsir , rumusan , hingga implementasinya. Riset itu pun ”membuktikan” gimana perubahan-perubahan itu ternyata ditentukan atau bergantung pada rezim apa yang berkuasa pada masa itu.

Kita semua tahu , berapa dan apa saja rezim yang pernah memegang tampuk kekuasaan semenjak Soekarno-Hatta di awal masa proklamasi. Sejumlah itulah demokrasi pun berubah , di wajah rezim itu pula abjad demokrasi ditentukan.

Apa pun tafsir dan praktik demokrasi di negeri ini niscaya mengundang kritik dan serangan keras dari aneka macam penjuru. Termasuk tafsir dan praktiknya hari ini , yang dalam pandangan internasional (konon) mengundang rasa hormat , bahkan decak kagum. Artinya , pertama , mungkin kita tidak bakal pernah berhasil menemukan demokrasi yang seideal harapan seluruh elemen bangsa. Kedua , sesungguhnya demokrasi macam apa yang dibayangkan/diinginkan atau diidealisir oleh bangsa ini?

Pernyataan dan pertanyaan di atas muncul dari saya. Pertanyaan Mahfud sendiri yaitu ”apa bahwasanya yang salah?” , terkait soal kegagalan kita menafsir , merumuskan , dan mempraktikkan demokrasi ini. Tentu saja saya tak bakal berusaha menjawab pertanyaan itu setrik pribadi dalam goresan pena ini.

Percuma! Saya justru hendak mempertanyakan mengapa kita , sepanjang usia modern kita , begitu memercayai—lingkar dan penuh yakin , bahkan hingga ke tingkatan taqlid—pada sebuah term , sebuah konsep dan sebuah praktik yang berjulukan ”demokrasi” , untuk trik gimana kita mengatur diri kita , mengatur trik kita bermasyarakat , berbudaya , dan berbangsa? Mengapa seolah kita berdosa jikalau tidak mengimplementasi term yang sesungguhnya gres seabad kita kenal dalam kebudayaan kita itu?

Terus terang , saya menaruh kesangsian , jikalau bukan kecurigaan , terhadap fenomena sosial dan kebudayaan semacam ini. Apa bahwasanya yang terjadi pada bangsa kita sehingga begitu mudah mengambil atau membangun sebuah keyakinan gres terhadap ilham kebudayaan yang relatif gres ini? Kecuali bahasa , mungkin inilah fenomena inter-relasi kultural kedua yang begitu masif sehingga ia membentuk semacam ”bahasa persatuan” kedua. Benarkah? Tunggu sebentar , jangan terbuai untuk membuat taqlid baru.

Omong kosong demokrasi

Saya pikir , sesungguhnya anggapan atau pra-anggapan (asumsi) di atas terlampau hiperbolik , berlebihan. Kepercayaan kita pada kata dan konsep ”demokrasi” itu tidaklah semasif atau senasional—apalagi hingga melahirkan ”bahasa persatuan” baru—seperti konstatasi di atas.

Jujur saja , rakyat umum , publik , atau apa yang setrik sosio-demokratik kita sebut grassroots tidaklah sefanatik itu terhadap demokrasi itu. Kenal dengan baik pun tidak. Barangkali ingin kenal pun juga tidak. Bahkan boleh jadi peduli pun tidak. Rakyat tidak bitrik soal konsep tata negara atau bentuk pemerintahan. Rakyat bitrik dan peduli terhadap pemerintahan (apa pun bentuk dan sistemnya) yang menyediakan dan menyelenggarakan hidup yang kondusif dan nyaman , cukup sandang-pangan , sekolah gratis , kesehatan gratis , jalanan mulus , dan tetumbuhan hijau di mana-mana. Titik!

Artinya rakyat tidak peduli , barangkali muak dengan proforma atau formalisme dalam bentuk apa pun , yang kini justru menjadi busana , atau semacam seni pengemasan (art of packaging) atau act of performancedari para pejabat publik kita. Itulah yang kita sebut prosedural , yang artifisial , bukan yang substansial atau esensial. Itulah yang pula memenuhi ruang terbuka kita—di sejumlah kota besar dan kecil—dengan poster , spanduk , atau baliho wajah-wajah yang tidak punya ”substansi” alias isi atau rekam jejak prestasi publiknya , tapi menggembar-gembor dirinya sebagai tokoh dalam artifisialisasi retoris yang sangat menjemukan.

Lalu mengapa demokrasi begitu ahli bertahan , dibolak-balik menyerupai martabak hingga agak gosong , tapi tetap kita merasa sedap melahapnya? Apabila bukan rakyat umum , tentu pihak lainlah yang melaksanakan itu. Tidak perlu teori dan analisis tajam , kita segera tahu , pihak lain itu tidak lain yaitu kaum elite; kaum yang selama ini begitu rajin , getol-bersemangat , dan berkepentingan besar dengan (keberlanjutan) demokrasi. Artinya , demokrasi bahwasanya telah menjadi semacam apologi atau argumentasi , lebih tepatnya arsenal , bagi kaum elite untuk membuat status quo demi mempertahankan zona kenyamanan yang selama ini mereka nikmati.

Penjelasan mudah dan sederhana itu tidak lagi memerlukan argumentasi ilmiah , gimana , contohnya , ilham demokrasi itu bahwasanya dibajak dari negeri bahari Yunani , kemudian dimanipulir negara-negara kontinental Eropa daratan hanya untuk kebutuhan serupa dengan alasan di bab selesai paragraf di atas. Entah itu elite feodal , kapital , sosial , religius , akademik , kultural dan seterusnya.

Demokrasi sesungguhnya tak lain yaitu boneka atau barang mainan yang selalu seksi dan menyenangkan bagi kaum elite untuk dilempar ke sana-kemari atau ditepak mondar-mandir oleh raket-raket kerakusan elite pada kekuasaan dan kejayaan (ekonomi). Rakyat , yang konon dalam ilham dasar di polis-polis Yunani kuno , yaitu pemberi kekuasaan dan pemegang sejati kedaulatan (maaf!) tidak lain yaitu materi dasar atau bulu-bulu kock dari sepak-tepak olahraga kekuasaan elite di atas.

Partisipasi publik yaitu omong kosong dan dusta besar dalam sejarah demokrasi. Publik hanya unit atau konstata yang hanya berkhasiat dalam hitungan statistik dalam sebuah pemilu. Hak politik mereka , yang katakanlah berkurun lima tahun periode kekuasaan , hanya dipergunakan 5 menit: ya , 5 menit saja di bilik suara! Sisa waktunya? Dirampok dan ditunggangi koboi-koboi elite yang memainkan laso diskursus dan retorika di atas kuda kekuasaan yang diimpornya dari Australia atau Mongolia.

Partisipasi rakyat—dalam jargon ”pemerintahan dari , oleh , dan untuk rakyat”— yaitu omong kosong ketika dalam ”5 menit di bilik suara” rakyat tak sanggup menetapkan pilihan sendiri , tidak diizinkan regulasi untuk menyusun esai tanggapan sendiri alasannya yang tersedia hanya tanggapan ganda (multiple choices) yang sudah ditentukan politik oligarkis kaum elite dan dilegitimasi undang-undang yang dibentuk oleh kekuatan oligarkis itu sendiri. Anda butuh pemimpin alternatif dari sistem itu? Jangan mimpi! Frase terkenal ”wani piro” pun tak cukup sakti untuk mengatasinya.

Kecerdasan rakyat

Maka , saya pikir , dasar-dasar kepercayaan bahkan pembenaran ilmiah pun untuk produk-produk demokrasi sesungguhnya sudah runtuh. Kita memang punya alasan yang hampir nihil untuk (katakanlah) memercayai keterwakilan kepentingan kita pada majelis-majelis atau dewan yang dianggap merepresentasi kepentingan rakyat itu. Sudah menjadi bukti besar lengan berkuasa di banyak waktu dan kasus belakangan ini , di mana semua elemen kenegaraan ”demokratis—dari legislatif , direktur , yudikatif , hingga lembaga-lembaga tetiron di sampingnya—telah mengkhianati kepercayaan dan kekuasaan yang dititipkan atau ”diwakilkan” rakyat kepadanya.

Rakyat? Sungguh , mereka tidaklah terlampau bodoh atau naif menyerupai bayangan para politisi artifisial yang mondar-mondir antara partai dan lembaga-lembaga sosial dan negara. Rakyat mengerti jikalau mereka hanya (diper-)alat bagi kompetisi kekuasaan dari ”golongan” elite yang terdiferensiasi setrik artifisial oleh ideologi , contohnya. Sesungguhnya tidak ada kelompok atau golongan dalam elite. Mereka yaitu sub-sub-spesies modern yang sejatinya sama dalam nafsu , kepentingan , kecenderungan , juga perilakunya.

Tak mengherankan jikalau rakyat melaksanakan semacam ”perlawanan lunak” atau protes bisu dengan membalikkan setrik pragmatis posisi mereka sebagai ”alat” dengan sebuah spanduk di satu kampung menjelang pemilihan: ”Kampung saya menunggu serangan fajar.” Sebuah eufemisme yang cukup sarkastik untuk menyatakan , ”Kalau Saudara ingin menggunakan saya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan , silakan , tapi Anda harus menyewanya. Wani piro?” Seperti lelang , siapa berani bayar tinggi , beliau sanggup barang (suara)-nya. Cerdik sekali rakyat kita ini.

Mereka tidak peduli apa itu demokrasi , seluk-liku dan licinnya permainan di dalamnya. Mereka tahu diakali. Kini mereka berbalik mengakali. Siapa menyangka ini terjadi? Tidak di Amerika , Inggris , atau India , tapi di Indonesia. Negeri beradab dengan kekuatan simbolik yang luar biasa , berhadapan dengan realitas simbolik modern yang berjulukan demokrasi. Maaf , yang terakhir itu tidak bakal mungkin menaklukkan yang pertama , walau itu menjadi tujuannya , menjadi obsesinya.

Kecerdasan tradisional ini mungkin tak terlihat atau tertutupi kecerdasan elite yang congkak dan high profile itu. Namun , lihatlah gimana elite-elite itu sungguh mengalami kerepotan untuk mengakumulasi ”gizi” demi sebuah pemilihan , hingga pada angka-angka yang begitu menakjubkan , bahkan bagi banyak bangsa atau negara yang dianggap lebih maju praktik demokrasinya di dunia.

Tak bakal terbayangkan , contohnya , bahkan bagi kandidat presiden di AS atau Eropa bahwa ia harus mengakumulasi ”gizi” hingga Rp 3 triliun , bahkan belasan triliun untuk menyukseskan ambisi jadi presiden sesungguhnya. Saya kira hanya orang tolol jikalau ada yang mau membuang uang sebanyak itu—yang dihasilkan dari keringat dan darah , kecuali dari ”uang gampang” megakorupsi—untuk sebuah ”perjudian” berjulukan pemilihan umum.

Kaum elite , kuketuk hatimu

Hingga kapan negeri yang konon cerdas , beradab , dan berlimpah sumber dayanya ini harus mengalami situasi tragik ini? Mengalami kepandiran atas nama demokrasi ini? Sampai mana demokrasi hanya jadi stempel murah bagi perakus kekuasaan dan kekayaan yang mengisap tiada henti keringat dan energi bangsa dan alam di sekitarnya?

Saya tidak perlu mengetuk hati rakyat. Mereka sudah mengetuk hatinya sendiri. Saya juga tidak perlu menunggu kerja KPK atau lembaga-lembaga lain yang mencoba ”menghukum” kedegilan elite dalam soal perampokan duit rakyat (lalu perampokan properti rakyat lainnya menyerupai modal sosial , kultural , dan alam). Terlalu lama! KPK , contohnya , dari 16.000 pengaduan , 1.600 yang sanggup jadi kasus pidana , dan sekitar 100 yang disidangkan/diputus tiap tahun. Butuh berapa puluh tahun untuk semua itu dituntaskan?

Artinya , elite tidak sanggup digempur nafsu atau nuraninya dengan senjata apa pun. Tak juga dengan kekerasan. Mereka punya segalanya untuk melawan dengan kekerasan yang lebih mematikan , dengan senjata jenis apa pun. Keras tak perlu dilawan dengan keras. Cara kontinental menyerupai itu hanya membuat kehancuran , perpecahan , dan kesudahannya kerugian besar bagi bangsa dan sejarahnya yang mulia.

Saya hanya dengan lunak dan rendah hati mengetuk saja pintu (hati) nurani saudara-saudara elite kita. Adakah di dalam hatinya itu masih ada kehendak untuk mewujudkan keinginan kemerdekaan kita , merealisasi mimpi-mimpi dan harapan ratusan juta anak bangsa yang selama ini sudah memberi semua kekayaan dan kepercayaan yang dinikmati elite beserta keluarga dan koleganya? Adakah ia ingin hingga di masa depan dengan selamat bersama seluruh awak negeri , yang selama ini telah memberinya proteksi , identitas , tanah untuk lahir dan mati?

Wahai saudara-saudara pemegang kuasa dan kebijakan , jadilah juga penguasa kebajikan , jadi tuntunan dan contoh , jadi otoritas yang membanggakan , di mana bahu Anda sudah saya perkuat dengan seluruh sumber daya yang saya miliki , semoga saya sanggup bersandar dikala saya butuh bimbingan dan semangat. Kamu yaitu saya , selaiknya saya haruslah menjadi kamu.

Tapi jikalau kau hanya berpikir ”saya” dan saya yaitu kalian , ya silakan juga. Semua santunan saya , kepercayaan dan sumber daya yang saya miliki , bakal saya minta dan ambil lagi. Perlindungan alam dan sejarah , identitas kemanusiaan Anda , tanah di mana nanti Anda pulang , bakal saya tutup untuk Anda. Itu jikalau Anda memang kukuh dengan egoisme dan keangkuhan semacam itu. Tapi , demi Dia yang Maha Kuasa , saya tahu Anda , saudaraku kaum elite , tidaklah seangkuh itu , tidaklah merasa kuasa melebih yang Maha Kuasa. Dan , di situlah saatnya kita bersama. Bekerja sama , tidak untuk kita saja , tapi juga untuk anak , cucu , buyut yang lahir dari rahim kebangsaan kita.

Radhar Panca Dahana , Budayawan