Jannus TH Siahaan
Beberapa orang butuh alasan teologis untuk menjawab pertanyaan di atas , tetapi beberapa lainnya melihat masa depan sebagai keniscayaan hidup. Kepercayaan kepada ketetapan Tuhan yang diktatorial yakni alasan teologis kenapa seseorang tak sanggup memilih masa depan orang lain. Karena kepercayaan bakal adanya kehendak bebas Tuhan , maka insan bisa ambil bab memilih masa depan.
Dalam konteks inilah , sebagai bangsa kita setuju membuat begitu banyak konsensus untuk begitu banyak kepentingan dalam kehidupan ketatanegaraan , kebangsaan , dan kemasyarakatan. Konsensus dibentuk atas dasar kesamaan pandang dengan mengeliminasi sejauh mungkin perbedaan pandang. Kesamaan pandang yakni nilai universal yang jauh dari egosentrisme , sedangkan perbedaan pandang yakni pengejawantahan lain dari egosentrisme. Kita teguhkan yang pertama , kita abaikan yang kedua.
”Pulau idaman”
Guna mencapai impian hidup berbangsa bernegara , kita pilih seorang presiden. Karena amanah yang diembannya , seorang presiden tentulah sosok yang istimewa di antara yang sedikit. Di seluruh dunia , jumlah presiden bisa dihitung dengan jari. Mereka representasi Tuhan di pentas kehidupan. Di tangan presiden , masa depan bangsa dipertaruhkan. Jika ia amanah , masa depan bangsa terjaga , tetapi bila khianat , masa depan tergadai. Tanggung jawab seorang presiden sifatnya dunia dan akhirat.
Kekuasaan presiden di negara mana pun , juga Indonesia , sifatnya tak terbatas. Ia bisa melaksanakan apa saja atas nama rakyat: mengeksplorasi kekayaan tambang di bumi Indonesia; menguasai udara , samudra , dan lautan luas. Ia pun bisa menjalin korelasi dengan bangsa lain atas nama rakyat , segimana ia bisa tetapkan korelasi diplomatik dengan negara lain atas nama bangsa. Ia bangun di podium PBB atas nama bangsa.
Ia berkuasa mengirim pasukan tentara perdamaian di luar negeri atas nama bangsa. Ia juga bisa menerjunkan pasukan perang untuk menumpas pemberontakan di dalam negeri atas nama rakyat. Karena tanggung jawabnya kepada bangsa , Soekarno pernah menarik keanggotaan Indonesia di PBB. Atas nama bangsa pula , Soekarno menggagas Konferensi Asia Afrika. Begitu pula Soeharto , BJ Habibie , Abdurrahman Wahid , Megawati Soekarnoputri , dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika berkuasa , rakyat belum sempat memberi Soekarno garis kebijakan supaya sanggup mengelola kehidupan bernegara , berbangsa , dan bermasyarakat dengan benar. Rakyat hanya berharap Soekarno memimpin mereka menggapai masa depan. Karena situasi dan gaya kepemimpinannya , Soekarno nyaris tak bisa dikontrol , hingga kesudahannya gerakan politik menjatuhkannya. Soeharto punya trik pandang dan trik kelola negara yang berbeda. Ia rapi , detail , tetapi koersif dan dingin. Di bawah Soeharto , Indonesia membeku.
Namun , rakyat berharap Soeharto memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Agar tidak ibarat Soekarno , Soeharto dikontrol dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena gaya kepemimpinannya yang otoriter , Soeharto juga tak terkontrol. Ia berkuasa kurang lebih 32 tahun , melampaui Soekarno. Untuk mempertahankan kekuasaannya , Soeharto pandai mengelabui , mengubah UU sesuai kepentingan kekuasaannya , serta menyiasati supaya GBHN sanggup disusun sesuai ambisinya.
Ketika Habibie menggantikannya , Soeharto satu di antara sedikit penguasa senior Asia Tenggara yang tersisa. Habibie yang andal teknologi dan seorang teknokrat hanya memimpin di masa transisi. Rakyat belum sepenuhnya percaya Habibie bakal bisa menjadi nakhoda kapal pecah menuju pulau harapan masa depan. Rakyat tak mau masa Soekarno kembali dan traumatis terhadap masa Soeharto. Hingga kesudahannya Habibie terjatuh , hanya ada dua diktum yang membara di memori rakyat: enyahkan Orde Lama dan Orde Baru.
Yang mereka inginkan cuma satu: Orde Reformasi. Orde yang mengamanatkan restorasi semua konsensus , termasuk mengamandemen beberapa pasal krusial dalam Undang-Undang Dasar 1945 , sebuah tindakan berbau tabu di masa Orde Baru. Banyak ayat dan pasal hilang dan dihilangkan atas nama tuntutan reformasi. Bahkan , GBHN yang semangatnya untuk mengontrol kekuasaan yang eksesif sekalipun diamendemen , tak lagi dijadikan anutan bagi seorang presiden dalam memperjuangkan impian bangsa.
Presiden Abdurrahman Wahid yang moralis humanis , Presiden Megawati yang politikus proletar , dan Presiden Yudhoyono yang jenderal produk dwifungsi ABRI dan berbau Orde Baru tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya diberi satu kata: masa depan. Kepada mereka tak diberikan GBHN. Mereka diminta berjalan lurus ke depan , jangan menoleh ke belakang , bawalah rakyat menuju ”Pulau Idaman”. Mereka yakni representasi pemimpin-pemimpin yang diamanahi banyak hal , tetapi tak dibekali hukum yang terperinci dan mengikat.
Keniscayaan hidup
Konsekuensinya , mereka bertiga jadi bulan-bulanan. Bahkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur jadi tumbal reformasi. Ia dijatuhkan dengan alasan yang hingga sekarang tidak terperinci landasan konstitusionalnya. Pemerintahan Megawati dan Yudhoyono juga mengalami persoalan dalam banyak sekali hal.
Kini , sehabis dua dekade terombang-ambing dalam lautan ketidakpastian , suara-suara yang menginginkan GBHN kembali muncul. Mereka berdalih , cukuplah masa depan kita yang tidak tergadai , tetapi anak cucu bangsa ini harus tetap memiliki masa depan.
Hanya dalam hitungan hari , kita bakal meninggalkan tahun 2013 untuk menghadapi tahun 2014. Demikianlah keniscayaan hidup. Tidak ada masa depan tanpa ada masa lalu. Masa kemudian biasa dijadikan oleh sebagian di antara kita sebagai beling bening daerah mengetahui jati diri supaya sanggup melaksanakan yang lebih baik di masa depan , tapi sebagian lainnya berkutat dengan masa kemudian sehingga menampik kedatangan masa depan.
Beruntung kita alasannya yakni Tuhan menganugerahkan masa depan dengan hitungan hari. Seandainya masa depan tiba kepada kita dalam hitungan ”setahun” utuh , betapa beratnya hidup ini.
Jannus TH Siahaan , Doktor Sosiologi; Tinggal di Pinggiran Bogor , Jawa Barat
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Presiden| Gbhn| Dan Era Depan"