Kumpulan Opini Kompas: Periode Depan Mesir Pascareferendum

Mohamad Guntur Romli

RAKYAT Mesir gres simpulan mengatakan pilihan atas konstitusi gres yang diajukan dalam referendum , 14-15 Januari lalu.

Menurut KPU Mesir melalui website resmi  (www.elections.eg) , sebanyak 98 ,1 persen rakyat Mesir menentukan muwafiq (setuju) , sedangkan sisanya menolak. Partisipasi pemilih hanya 38 ,6 persen atau 20 juta lebih yang mengatakan suaranya dari 53 juta pemilih yang terdaftar (18/1).

Pertanyaan yang penting diajukan: apakah referendum ini merupakan arus balik dari proses demokratisasi di Mesir yang sem- pat diintervensi militer Mesir atau hanya arus pendorong bagi suksesnya calon pemimpin militer yang disebut-sebut berpotensi diktator menyerupai Jenderal Abdel Fattah Sisi yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi pada Juli 2013?

Untuk waktu yang pendek , hasil referendum ini tidak mengubah kondisi psiko-politik Mesir yang tetap dalam pusaran ”harap dan cemas”. Meski ada impian referendum ini dapat menghentikan konflik berdarah dan korban jiwa yang terus berjatuhan , kecemasan tetap saja menghantui alasannya yaitu partisipasi pemilih yang rendah tak bakal menjanjikan banyak pada legitimasi dan stabilitas pemerintahan.

Namun , rendahnya partisipasi rakyat Mesir dalam referendum konstitusi bukan hanya pada tahun ini saja. Apalagi referendum ini tengah diboikot kubu oposisi: kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) dan pendukung Muhammad Mursi , presiden yang dimakzulkan.

Jika kita membandingkan hasil Referendum 2014 dengan Referendum Konstitusi 2012 yang digelar pada kurun Mursi , kesudahannya lebih dua kali lipat.  Dalam referendum kala itu , partisipasi pemilih hanya 32 persen atau hanya 17 juta rakyat Mesir yang menentukan dari 52 juta orang yang punya hak suara. Hasilnya: 10 juta (63 persen) mendukung , 6 juta lebih (36 persen) menolak. Adapun pada Referendum 2014 hampir 20 juta orang rakyat Mesir setuju.

Rendahnya partisipasi pada Referendum 2012 dan kecilnya jumlah pendukung Presiden Mursi , yang berarti hanya 10 juta (20 persen) dari 52 juta rakyat Mesir yang punya hak bunyi , membuat kepemimpinan Mursi pada posisi titik nadir. Akhirnya ia dan kelompoknya , IM , terpental dari dingklik kekuasaan.

Kita dapat membandingkan hasil Referendum 2014 dengan Referendum 2011 , ketika itu rakyat Mesir masih bersatu dan mengalami euforia dengan tumbangnya rezim Mubarak. Partisipasi rakyat Mesir hanya 41 ,9 persen. Geliat partisipasi rakyat Mesir gres terlihat pada pemilu legislatif  (54 persen) dan pemilihan presiden (51 ,8 persen).

Bagi kubu pendukung penggulingan Mursi yang sekarang menentukan ”setuju” untuk konstitusi gres , hasil referendum ini dimaknai sebagai pencerabutan legitimasi pemerintahan Mursi dan kelompok IM. Menurut Nadir Bakar , juru bitrik Partai an-Nur yang salafi dan oportunis , hasil referendum ini memperlihatkan kekalahan politik kelompok IM dan ia pun meminta supaya mereka melaksanakan introspeksi dan koreksi (al-Ahram , 18/1).

Alaa Aswany , seorang novelis dan pencetus yang paling vokal , mengkritik pemerintahan Mursi dalam sebuah kolomnya di almasryalyoum.com (13/1). Ia
menyatakan bahwa pilihan ”setuju” pada Referendum 2014 tidak hanya oke pada Konstitusi gres , tetapi juga santunan pada penggulingan Mursi yang hakikatnya berasal dari gerakan rakyat Mesir dan bukan perebutan kekuasaan militer.

Mencemaskan

Namun , kondisi ini sekaligus mencemaskan. Dengan popularitas Jenderal Abdel Fattah Sisi , Menteri Pertahanan , Panglima Angkatan Bersenjata Mesir , dan Wakil Perdana Menteri  yang semakin moncer , tidakkah ini tanda munculnya pemimpin militer yang diktator menyerupai presiden-presiden Mesir sebelumnya?

Inilah tantangan ke depan bagi kelompok prodemokrasi di Mesir untuk terus mengawal revolusi Mesir supaya tidak terjatuh kembali pada kepemimpinan diktator , baik atas nama agama—dengan tergulingnya Mursi dan IM—maupun dalam bentuk militerisme.

Bagi Alaa Aswany , tidak ada pilihan bagi Jenderal Sisi jikalau hendak maju sebagai presiden: harus mengundurkan diri dari militer. Ia juga harus mengikuti mekanisme pemilihan: menyatakan mencalonkan , menyiapkan kegiatan , mengatakan kepada rakyat , dan bersedia menjadi pelayan rakyat. Sisi tidak dapat bersikap munafik menyerupai Mubarak dulu , akal-akalan tidak bersedia mencalonkan sebagai presiden sehabis masa baktinya purna dengan membangun kerumunan santunan massa dengan cap darah (yang kemudian terbongkar darah itu dari ayam , bukan jempol manusia).

Konstitusi Mesir yang gres pun mengatakan jaminan tidak bakal muncul diktator baru. Selain masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode , kewenangannya tidak sebesar menyerupai kurun Mursi sebelumnya. Presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan tubuh legislatif atau memutuskan sebuah referendum kecuali atas persetujuan parlemen.

Sebaliknya tubuh legislatif dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada presiden dan menuntut pemilihan dini. Aturan ini tidak ada dalam Konstitusi 2012.  Melalui konstitusi gres , sistem pemerintahan Mesir menjadi semipresidensial. Presiden pun mengembangkan kekuasaan tidak hanya dengan forum legislatif dan yudikatif , tetapi juga dengan perdana menteri.

Pengalaman rakyat Mesir yang berkali-kali dipimpin diktator sepertinya menjerikan mereka dengan menyusun sebuah konstitusi yang tidak mengatakan kesewenangan yang otoriter kepada penguasa.

Dengan kondisi psiko-politik Mesir yang masih rawan dan konstitusi gres yang tidak memberi kekuasaan mutlak pada presiden serta gelombang protes rakyat Mesir yang gampang pasang , Jenderal Sisi atau siapa pun yang bakal mencalonkan diri sebagai presiden Mesir nanti bakal menemui jalan buntu jikalau ingin menjadi seorang diktator.

Mohamad Guntur Romli , Pengamat Politik Timur Tengah