Donny Gahral Adian
MEMBACA judul artikel ini , siapa saja niscaya bertanya , ”apa hubungannya peristiwa dan politik?” Bencana yakni sesuatu yang natural , sementara politik sebaliknya. Padahal , sejatinya tidak ada lagi yang natural di kolong langit ini. Kadar toksin di air minum kita yakni jawaban kebijakan politik yang ngawur. Banjir menahun yang melanda republik ini juga tak ada bedanya.
Politik dan peristiwa tak sanggup dipisahkan. Politik , bagi saya , memiliki tingkat kecerdasannya sendiri. Pemberian sembako , bahtera karet , dan selimut memang membantu , tetapi bukan sesuatu yang cerdas. Bencana harus tidak boleh dari hulu. Persoalannya , hulu peristiwa tidak pernah diatasi setrik cerdas oleh politik.
Politik ”asjadut”
Politik bukan semata urusan perebutan kekuasaan. Lebih substansial dari itu , politik yakni seni menggunakan kekuasaan demi kepentingan umum. Saya harus menggunakan bahasa terang. Tingkat kecerdasan politik kita masih beredar pada level ”asjadut” alias ”asal jadi duit”. Politik semacam inilah yang memberi izin pembangunan rumah peristirahatan di daerah resapan , memagarkan alih fungsi lahan tanpa kendali , meloloskan pembalak liar , dan menutup mata terhadap analisis mengenai imbas lingkungan (amdal) demi kas negara.
Politik ”asjadut” mungkin memompa pertumbuhan ekonomi. Program kendaraan beroda empat murah , contohnya , membuka lapangan pekerjaan di sektor otomotif. Namun , peningkatan polusi yang ditimbulkan tak ada di kalkulator para politisi ”asjadut”. Pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) kepada industri perkebunan terperinci positif bagi ekonomi lokal. Akan tetapi , konsekuensi ekologisnya diserahkan begitu saja pada teka-teki masa depan.
Politik ”asjadut” bukan kelakuan pemerintah kita saja. Pada kurun waktu 1970-1980 , Pemerintah Brasil mendukung pembakaran hutan tadah hujan demi lahan peternakan sapi. Ini disebabkan kenaikan undangan daging sapi oleh resto-resto cepat saji di Amerika Serikat. Politik ”asjadut” di Brasil ini juga dikenal dengan sebutan ”hamburgerisasi hutan tadah hujan”.
Meski begitu , politik ”asjadut” tetap sanggup dibela setrik akademis. Sebagian akademisi berargumen bahwa jalan tercepat menuju evakuasi lingkungan yakni pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pendapatan meningkatkan undangan terhadap barang dan jasa non-material atau semi-material sekaligus kualitas lingkungan yang baik.
Beckerman (1992) menyebutkan , dalam jangka panjang , trik paling sempurna untuk meningkatkan kualitas lingkungan yakni menjadi kaya. Argumen yang lebih ekstrem menyatakan betapa regulasi lingkungan yang menurunkan pertumbuhan ekonomi justru mendegradasi kualitas lingkungan.
Politik ”asjadut” sanggup dibenarkan. Kenaikan pendapatan jawaban dibangunnya pabrik sepatu di lahan pertanian berdampak positif terhadap lingkungan. Kuznets (1966) menyebutkan bahwa pada dikala pendapatan per kapita mencapai titik tertentu maka terjadi perubahan struktural , yakni peralihan ke industri berbasis informasi , teknologi yang lebih efisien , dan peningkatan undangan terhadap kualitas lingkungan.
Persoalannya , kecerdikan ”asjadut” semacam itu terbentur beberapa duduk kasus krusial. Pertama , pada pendapatan per kapita berapakah perubahan terjadi. Kedua , berapa besar kerusakan sudah terjadi sebelum kita mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut. Ketiga , apakah ambang batas ekologis sudah terlanggar dan kerusakan yang tak sanggup diperbaiki sudah kadung terjadi sebelum kualitas lingkungan membaik jawaban pertumbuhan ekonomi. Keempat , korelasi antara perbaikan kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis alasannya mensyaratkan reformasi institusional dan kebijakan.
Politik kehati-hatian
Hulu peristiwa yakni politik yang tidak cerdas setrik ekologis (politik ”asjadut”). Saya yakin hingga simpulan zaman pun duduk kasus musibah di republik ini tidak bakal tuntas sebelum trik berpikir politik ”asjadut” dirombak total.
Logika ”asjadut” bersandar pada antropologi purba ilmu ekonomi. Ekonomi mematok insan sebagai ia yang memuaskan nafsu dengan trik-trik yang efisien. Akal sehat bertugas menentukan trik yang paling sempurna untuk memuaskan nafsunya. Akal dikendalikan dan bukan mengendalikan nafsu.
Seseorang tahu kalau ia hanya boleh minum segelas kopi sehari lantaran alasan kesehatan. Namun , nafsu bisa membuat keputusan akalnya menjadi tidak sehat. Dia bakal berpikir , ”minum segelas kopi lagi tidak bakal berdampak serius”.
Akal yang dirasuki nafsu cenderung mendiskon masa depan. Teori keputusan (decision theory) menyebutnya diskon hiperbolis. Artinya , seorang cenderung menentukan laba kecil yang didapat dalam jangka pendek ketimbang laba besar dalam jangka panjang.
Ini menjelaskan mengapa orang tidak mengatur teladan makannya sehingga mengidap obesitas. Ini juga menjelaskan mengapa pemerintah cenderung memagarkan alih fungsi lahan untuk industri manufaktur demi terbukanya lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak berpikir panjang wacana imbas ekologis yang bakal merugikan di masa yang bakal datang.
Pemerintah semacam itu menjalankan politik setrik serampangan. Itu pun kalau tidak boleh dibilang bodoh. Buat apa pertumbuhan ekonomi jikalau sebagian orang terpaksa menggunakan air hujan untuk memasak? Kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari berapa uang yang ada di kantong. Uang banyak tidak ada artinya jikalau kualitas hidup terus melorot tiap tahunnya lantaran lingkungan yang tak layak huni?
Pemerintah sanggup berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi setrik otomatis memperbaiki tingkat pendidikan , yang pada gilirannya membuat orang sensitif terhadap informasi lingkungan. Kenyataannya , banjir terjadi di kota-kota besar yang disesaki kelas menengah terdidik.
Demi mencegat peristiwa dari hulunya , kebodohan politik yang dilakukan pemerintah dikala ini harus dihentikan. Alih fungsi lahan harus ditinjau ulang. Hak pengusahaan hutan jangan dibagikan layaknya permen untuk anak kecil. Analisis mengenai imbas lingkungan mutlak diberlakukan setrik ketat dan konsisten. Kebijakan kendaraan beroda empat murah harus dihentikan. Rumah-rumah peristirahatan yang menempati daerah resapan air harus diratakan. Dan , ini kalau berani , daerah rawan banjir menjadi daerah terlarang bagi pembangunan properti , apa pun bentuknya. Sudah saatnya hutan beton ditebangi sementara hutan kota diperluas.
Sebagian orang mungkin menyanggah , ”belum tentu alih fungsi lahan yakni penyebab peristiwa yang selama ini terjadi”. Atau , ”belum ada bukti-bukti ilmiah yang mengaitkan antara pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan banyak sekali peristiwa yang terjadi”.
Politik ”asjadut” bakal berpegang pada argumen: ”tanpa bukti-bukti yang mencukupi , segala regulasi untuk mengurangi risiko tidak perlu diberlakukan”. Padahal , politik sampaumur ini sudah lebih cerdas dari sebelumnya. Politik sampaumur ini menganut apa yang disebut ”prinsip kehati-hatian”. Prinsip ini berbunyi , ”saat dihadapkan pada peluang katastrofi , absennya bukti-bukti ilmiah tidak sanggup digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kebijakan yang mencegah degradasi ekologis”.
Politik yang cerdas berpikir , ”lebih baik selamat ketimbang menyesal kemudian”. Sebaliknya , politik ”asjadut” semata-mata berpikir , ”lebih baik menyesal ketimbang selamat kemudian”. Semoga kita semua dijauhkan dari kebodohan politik semacam itu. Amin.
Donny Gahral Adian , Dosen Filsafat Universitas Indonesia
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Tragedi Dan Kebodohan Politik"