Kumpulan Opini Kompas: Perubahan Iklim Dan Kemiskinan

Ivan Hadar

KORBAN jiwa angin ribut Haiyan berkecepatan 300 kilometer per jam yang meluluhlantakkan kota-kota dan desa-desa di Filipina melebihi 10.000 orang. Ini yakni musibah terburuk yang pernah terjadi di Filipina. Menurut Laporan Iklim Dunia , kecepatan angin dan curah hujan pada siklon tropis bakal terus meningkat akhir pemanasan bumi yang memicu perubahan iklim.

Setidaknya ada lima sektor penting yang terkena imbas perubahan iklim dan besar lengan berkuasa jelek pada pembangunan insan (UNDP , 2008).

Pertama , produksi pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim memengaruhi curah hujan , suhu udara , dan ketersediaan air bagi pertanian. Kedua , kebanjiran dan kekurangan air. Ketiga , meningkatnya permukaan laut. Peningkatan suhu udara 3-4 derajat celsius , menjadikan banjir dan rob sehingga 330 juta penduduk dunia menjadi pengungsi , masing-masing lebih dari 70 juta di Banglades , 6 juta di dataran rendah Mesir , 22 juta di Vietnam dan jutaan di Pantura Jawa.

Keempat , gonjang-ganjing sistem ekologi dan punahnya keragaman hayati. Perubahan iklim telah pula mengubah sistem ekologi. Separuh sistem terumbu karang dunia yang juga menjadi salah satu kekayaan Indonesia , contohnya , rusak (bleaching) akhir pemanasan laut.

Kelima , bahaya bagi kesehatan manusia. Sekitar 220-400 juta jiwa di negara miskin diperkirakan bakal tertular malaria. Begitu pula demam berdarah diperkirakan bakal semakin buruk.

Sebenarnya , setrik jangka panjang , penggunaan teknologi nonfosil menyerupai tenaga surya , biogas dan geothermal bakal menjadi penyumbang terbesar kelestarian alam.

Meskipun demikian , sulit dipastikan , apakah krisis iklim sanggup diatasi hanya dengan kemajuan teknologi.

Reduksi CO2 setrik radikal , contohnya , mensyaratkan ”perubahan referensi hidup konsumtif setrik radikal ,” ungkap Sandra Postel dari yayasan World Watch. Tanpa itu , bakal selalu ada benturan antara kepentingan ekonomi dan upaya melestarikan alam.

Peran Indonesia

Sebagai penghasil karbon dioksida terbesar ketiga dunia , Indonesia seharusnya telah mengidentifikasi sektor-sektor yang berperan dalam penurunan emisi dan prosedur pembangunan bersih.

Sebagai negara kepulauan dengan 65 persen penduduk tinggal di pesisir , pemanasan global yang berdampak pada kenaikan permukaan maritim harus dilihat sebagai bahaya serius.

Sementara itu , sebagai negara agraris , produktivitas pertanian negeri ini pun terancam gangguan tak kalah serius akhir imbas perubahan iklim (Gayatri et.al. 2012).

Periode 2000-2005 , Indonesia menjadi juara dunia perusak hutan sebab dalam kurun waktu tersebut hutan kita yang rusak mencapai 1 ,87 juta hektar per tahun. Bencana lingkungan pun merebak di mana-mana. Salah satu perusak hutan dan lingkungan hidup yakni sektor pertambangan.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam , 2006) , donasi sektor tambang terhadap APBN relatif kecil , lebih kecil dibandingkan dengan sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah sebab materi tambang diekspor sebagai materi mentah , ditambah rendahnya perembesan tenaga kerja massal di tingkat lokal.

Contoh paling kasat mata yakni PT Freeport , korporasi tambang skala besar pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama hampir 40 tahun di Papua.

Hingga sekarang , setidaknya 1.448 ton emas , belum lagi tembaga dan perak telah dikeruk. Menurut Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara , laba salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia ini dari hasil tambangnya di Papua mencapai Rp 4.000 triliun dihitung dari laporan cadangan mineral 2010 (Tambang.co.id , 18/11/2011).

Ironisnya , meskipun produk domestik bruto (PDB) Papua menduduki peringkat ketiga , nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah , yang mencerminkan rendahnya rata-rata usang sekolah , buruknya kesehatan menyerupai tingginya angka ajal ibu melahirkan , bayi dan anak balita , serta penghasilan masyarakat.

IPM Provinsi Papua menempati urutan buncit , sedangkan Provinsi Papua Barat pada urutan ke-29 dari 33 provinsi Indonesia.

Papua juga memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia , di atas 25 persen.

Kemiskinan

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan memiliki relasi kausalitas. Indonesia bahwasanya memiliki taktik pembangunan berbasis pro-poor , pro-job , dan pro-growth , yang dilengkapi denganpro-environment sehingga sanggup dipandang sebagai implementasi komprehensif dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).

Namun , statistik kemiskinan sanggup menjadi dasar penilaian , sejauh mana kinerja taktik tersebut. Saat ini , persentase kemiskinan 11 ,4 persen , masih jauh dari sasaran MDG sebesar 7 ,5 persen untuk Indonesia.

Bagi Amartya Sen , seseorang disebut miskin sebab tidak memiliki kanal untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang itu ditentukan oleh nilai diri yang dimiliki.

Bagi kebanyakan orang , nilai yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Karena itu , kemiskinan tidak sanggup diatasi dengan sekadar memperbesar produksi. Orang miskin harus memiliki pekerjaan.

Pelestarian lingkungan setrik partisipatif , dalam arti yang luas , ikut memperluas lapangan pekerjaan.

Pemerintah yang mewakili negara terkait konstitusi , memiliki kewajiban , contohnya menunjukkan pengukuhan hak-hak masyarakat budbahasa dalam pengelolaan hutan dan tambang dengan kearifan lokal , membantu nelayan dan petani dalam upaya penyesuaian dan mitigasi perubahan iklim sambil berbagi pendidikan , kesehatan , dan penghasilan.

Jeffrey Sachs dalam bukunya The End of Pkelewat / overty (2006) menyimpulkan ”sementara investasi pada kesehatan , pendidikan , dan infrastruktur mungkin sanggup mengatasi perangkap kemiskinan yang sudah ekstrem kondisinya , degradasi lingkungan pada skala lokal , regional , dan global sanggup meniadakan manfaat investasi”.

Dengan kata lain , ada banyak variabel penting yang ikut memilih kesejahteraan dan kemiskinan , tetapi lingkungan alam sanggup dipandang sebagai salah satu yang terpenting.

Ivan Hadar; Direktur Eksekutif IDE (Institute for Democracy Education); Ketua Dewan Pengurus IGJ (Indonesia for Global Justice)