Kumpulan Opini Kompas: Sepotong Dongeng Kemacetan

Suhartono Ronggodirdjo

Kejadiannya memang sudah awal November. Namun , gaungnya masih dapat dibahas hingga sekarang. Apalagi kalau bukan soal curahan hati Presiden SBY soal kemacetan. ”Saya menyerupai tertusuk ketemu teman–teman perdana menteri yang hingga dua jam dari bandara ke Istana. Saya tidak yummy ditanya solusi kemacetan. Yang harus jelaskan bukan saya , tapi gubernurnya ,” begitu dikatakannya kepada para wartawan.

Pernyataan Presiden SBY , yang kelihatannya sederhana , menjadi tidak biasa alasannya suhu politik sedang hangat. Maklum , gubernur yang ditunjuk SBY itu sedang jadi ikon politik: dicintai media dan terkenal di mata rakyat.

Maka , pernyataan ini dapat mengandung dua arti. Pertama , Presiden memang murung dan kaget begitu ditanya oleh ”teman-temannya” alasannya , berdasarkan Presiden , yang lebih tahu dan bertanggung jawab ialah Gubernur DKI. Kedua , Presiden sedang menyindir Gubernur DKI alasannya kondisi kemudian lintas di DKI masih parah.

Menelisik pernyataan Presiden SBY ihwal pertanyaan ”teman-temannya” itu , kita tidak perlu memihak siapa pun.

Cukup menggunakan kebijaksanaan saja. Adalah sesuatu yang absurd dan di luar kebiasaan kalau seorang tamu negara yang terhormat: perdana menteri , kepala pemerintahan yang sedang bertamu , menanyakan sisi negatif negara tuan rumah , apalagi mengeluhkan usang perjalanan.

Sopan santunnya , sang tamu terhormat tidak menyinggung hal yang ”remeh-temeh” dalam tingkat pembitrikan antar-dua pemimpin negara , kecuali dimulai pihak tuan rumah.

Biasanya , mereka bakal akal-akalan tidak tahu kalau jalanan macet atau mengatakannya sebagai hal biasa di negara mana pun , termasuk di negara tamu yang bersangkutan. Cukup absurd pula kalau tamu negara yang penting , dari bandara ke Istana tidak menggunakan voorijder , hingga harus memakan waktu dua jam.

Banyak masalah

Seperti gubernur-gubernur sebelumnya , Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya , Basuki Tjahaja Purnama , dari awal memang menghadapi banyak duduk masalah yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Apalagi mereka gres setahun menjabat.

Kenyataannya , gubernur dan wakilnya ini justru sudah memetakan duduk masalah di wilayah kerjanya sehingga dapat membuat konsep dan menyusun planning kerja yang menyeluruh.

Mereka berusaha menerapkan administrasi yang benar setrik benar. Kedua pejabat itu meski tegas tetap menjunjung tinggi kesantunan: tidak pernah menyebut siapa-siapa yang memiliki andil atas kondisi DKI yang semrawut menyerupai sekarang. Bagi mereka , yang penting ialah bekerja menuntaskan setiap duduk masalah untuk kepentingan rakyat banyak , titik.

Mereka menyentuh kesejahteraan rakyat mulai dari Kartu Jakarta Sehat , Kartu Jakarta Pintar , dan mengefisiensikan pelayanan penduduk.

Masalah banjir ditangani mulai dari membersihkan gorong-gorong , penormalan sungai , serta pengembalian dan perbaikan fungsi dan kondisi waduk-waduk. Penduduk di daerah waduk dipindahkan tanpa kericuhan.

Taman-taman terbuka hijau dibangun dan tempat hiburan murah untuk penduduk dikembangkan. Pasar Tanah Abang , yang mengakibatkan kemacetan parah puluhan tahun , dibenahi dengan damai.

Kepadatan kendaraan diatasi dengan penambahan bus transjakarta , pembenahan angkutan umum lain , dan dimulainya pembangunan monorel. Di bidang birokrasi , pegawanegeri DKI yang tidak bekerja dengan baik diganti , jabatan dilelang , dan pengawasan difungsikan.

Tentu semua tidak berjalan mulus , niscaya ada kekurangan dan belum berjalan sesuai rencana. Ada penduduk yang susah diatur dan terbiasa semaunya sendiri , ada pihak-pihak yang terusik pembenahan ini sehingga selalu mencela , mengecilkan , dan mencari-cari kesalahan gubernur dan wakilnya.

Membenahi DKI memang tidak mudah. Urusan banjir dari sungai-sungai dan kepadatan kendaraan di jalan tidak dapat diatasi DKI sendiri. Perlu kolaborasi dengan daerah sekelilingnya alasannya sungai-sungai berhulu di daerah lain dan kendaraan-kendaraan banyak yang tiba dari luar perbatasan DKI.

Tanggung jawab pusat

Bagaimana dapat presiden tidak merasa bertanggung jawab atas kemacetan kemudian lintas , sementara kebijakan pemerintahannya justru menambah kepadatan dengan mengizinkan kendaraan beroda empat murah. Alasan-alasan para elite partai yang membela kebijakan kendaraan beroda empat murah malah menjadi tertawaan. Kiranya lebih baik mereka membisu saja daripada kelihatan ”bodohnya”.

Jokowi menyadari bahwa wewenang pembentukan Otoritas Transportasi Jakarta untuk menyelaraskan arus kemudian lintas wilayah Jakarta , Bogor , Tangerang , Depok , dan Bekasi ada di tangan pemerintah pusat. Namun , pemerintah sentra belum siuman. Oleh alasannya itu , daripada sibuk mencela Jokowi dan wakilnya , lebih baik agarkan saja mereka bekerja menuntaskan program-programnya.

Jika Jokowi berhasil , toh mereka juga menikmati hasilnya. Jika ternyata tidak becus , ya , tidak perlu dipilih kembali. Kalaupun mau dicalonkan jadi presiden , ya , tidak laku.

Mungkin kita lupa bahwa sebagian besar rakyat kini tidak bodoh. Mereka tahu apa seharusnya kiprah pemerintah. Mereka tahu partai mana yang tidak higienis dan tidak benar-benar berjuang untuk rakyat. Mereka tahu , apa itu KPK , mengasihi dan mendukung semua upayanya memberantas korupsi.

Rakyat juga tahu dan mengerti ada tokoh-tokoh partai yang sering bitrik di televisi setrik ngawur , seolah paling pandai. Tapi , ya , itulah demokrasi kita. Baru sebatas itu.

Suhartono Ronggodirdjo , Mantan Diplomat