Kumpulan Opini Kompas: Gagap Elitisme Dan Delusi Otonomi

Pamungkas A Dewanto

PEMILU Presiden 2014 menjadi menarik alasannya penyegaran dalam aspek ketokohan dan dinamika pasang-surut partai politik yang terbangun dalam empat tahun terakhir. Penyegaran ketokohan ditandai dengan munculnya figur-figur gres dari kalangan direktur daerah , intelektual , dan pebisnis.

Biarpun menarik , masyarakat lupa dengan pelajaran terpenting yang tersirat dalam perjalanan demokrasi kita , ialah spirit elitisme. Gejala elitisme ini menjamur dalam perpolitikan kita , bahkan merasuk dalam kelompok masyarakat madani , termasuk dalam menyikapi pemilu.

Pertama , semangat kolektif yang bersifat sentralistik tetap merajai dengan masyarakat yang kian mengarusutamakan politik nasional ketimbang pembangunan daerah.

Baru saja pesta demokrasi fenomenal di Jakarta yang memenangkan Jokowi , sekarang rakyat telah melangkah mendesak Jokowi kembali mempertimbangkan kiprahnya di kancah nasional. Fenomena ini muncul alasannya masyarakat meletakkan skala nasional lebih penting ketimbang daerah.

Kedua , tugas media mendorong informasi ”Jakarta” mengesampingkan dinamika politik dan pembangunan di daerah lainnya.

Masyarakat yang sehari-hari bergantung pada biaya materi pokok , contohnya , diajak untuk lebih peduli pada masalah kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi yang melibatkan artis Ibu Kota ketimbang perkembangan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Ketiga , kerja sama organisasi non-pemerintah dan media , mendorong lahirnya masyarakat yang peduli-Jakarta ketimbang daerah lain yang memerlukan perhatian khusus. Apalagi di kala sekarang , kinerja pemerintah sangat didorong oleh desakan kolaboratif dua pihak ini.

Akibatnya tak heran jikalau pemerintah lebih fokus membenahi kebijakan yang diawasi ketat di Jakarta dibandingkan dengan eksesnya di daerah.

Sorotan terhadap informasi penegakan aturan , contohnya , masih terfokus pada kasus-kasus kakap (elitis) dan belum berimbang. Keberanian masyarakat madani dalam mendorong masalah korupsi non-elitis masih dibatasi tembok inpopularitas.

Padahal , budaya sentralistik kita terbukti gagal mengubah paradigma berpikir masyarakat umum.
Di sisi lain , korupsi administratif yang lebih mengakar , menyerupai kepengurusan dokumen , tilang , dan surat izin , terus berlangsung sampai pada level terbawah.

Kasus lain terkait pangan , naiknya harga kedelai contohnya , lebih direspons setrik sentralistik dengan menghapus biaya impor daripada melihat daerah penghasil kedelai mana saja yang memerlukan penemuan teknologi pertanian berkelanjutan.

Akibatnya , produsen tempe-tahu sekarang menuntut perlindungan barang impor dengan trik subsidi kedelai impor , bukannya menuntut peningkatan produksi pertanian negeri yang tanahnya subur ini.

Kooptasi nilai

Budaya sentralistik ini bersumber dari kala kolonial. Belanda semenjak tahun 1800 mengakibatkan Jawa sebagai pusat transportasi dan produksi materi pertanian , mengesampingkan Ternate dan daerah perairan timur Sumatera yang berkembang ratusan tahun sebelumnya.

Muncul dikotomi ”Jawa” dan ”luar-Jawa” yang membangkitkan duduk masalah definisi Indonesia yang terbatas Jakarta.

Kini , pemikiran ini masih mendengung di indera pendengaran kita. Padahal , konstruksi ini melanggengkan paradigma sentral-pinggiran (core-periphery) , yang setrik filosofis tidak mengizinkan kita memiliki Indonesia dengan komposisi kepulauan yang berdiri sama tegak dan sama maju.

Hambatan utama negeri ini bukan berada di hilir (pusat) , tetapi di hulu (daerah). Kesulitan daerah memahami bahasa peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam kerangka berpikir serba sentralistik , hasilnya melahirkan peraturan-peraturan daerah gres yang memungkinkan daerah melenggang bebas mengontrol sumber-sumber ekonomi di daerah.

Apalagi , budaya perekrutan yang masif melahirkan birokrasi gemuk dan inefektif (Bureaucratic parkinsonization). Otonomi daerah belum maksimal alasannya paradigma sentralistik juga masih mengakar di daerah. Ketergantungan pemerintah daerah untuk mendapat gelontoran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , contohnya , mengakibatkan daerah kurang inovatif dan mengutamakan atrik lobi kepada pusat dibandingkan melahirkan sebaran pertumbuhan baru.

Namun perlu diakui pula , banyak pemimpin visioner yang lahir alasannya lulus menghadapi tantangan otonomi ini. Belakangan kita mendengar testimoni warga Labuan Bajo atas ketidaksesuaian laporan dan kenyataan (window dressing) pelaksanaan Sail Komodo.

Sebagian besar kegagalan terjadi alasannya ideologi ”asal bapak senang” yang dipelihara semenjak Orde Baru. Kepuasan pusat terhadap daerah sanggup dengan gampang diciptakan dengan laporan yang mengada-ada , jauh dari kenyataan di lapangan.

Kita dihadapkan pada suatu fakta di mana reformasi elitis sudah terbukti tidak cukup berhasil dalam 15 tahun terakhir.

Oleh alasannya itu paradigma sentralistik harus diubah menjadi konsentrik di mana pusat hanya berperan sebagai poros dan bundar terluar tentunya memiliki ”keliling” (baca: tanggung jawab) yang lebih besar. Di sinilah pentingnya untuk penguatan pelayanan dalam lingkup daerah , termasuk pengawasannya. Oleh alasannya itu , ketimbang mendorong Jokowi duduk di poros kekuasaan , lebih baik berkonsentrasi mengawasi para kepala daerah supaya lahir Jokowi-Jokowi baru.

Pemimpin dengan skala kecil bakal lebih realistis dalam melaksanakan kalkulasi sanksi kekuasaannya ketimbang dalam lingkup yang luas , termasuk pengawasannya. Meski demikian , semua terpulang pada budaya berpikir kita , apakah kita bisa membebaskan diri dari jerat elitisme yang masih bersarang di benak kita masing-masing.

Pamungkas A Dewanto , Mahasiswa Graduate School of International Relations , Ritsumeikan University , Kyoto