Kumpulan Opini Kompas: Pemilu 2014 Menentukan

GKR Hemas

BEBERAPA  kejadian terkini membuat banyak orang hingga pada kesimpulan revolusi diperlukan.

Pemerintah dipandang sudah tidak efektif , perkembangan politik tak tentu arah , rupiah melemah , penggawa aturan tertinggi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi , Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah , dan pemerintah dilecehkan pula oleh negara tetangga. Apa lagi yang tersisa kecuali semangat massa yang siap dibakar?

Penyadaran

Bagi orang yang sehari-hari bergelut dalam problem kenegaraan tentu mafhum belaka bahwa kesimpulan itu tidak berlebihan. Ada kekecewaan yang lahir tak usang sesudah Reformasi. Terus membesar alasannya yaitu politik menyimpang dari impian , perbaikan ekonomi tak menyentuh sebagian besar warga , dan para pemimpin makin terlihat individualis. Rakyat kehilangan harapan.

Namun , harapan pulalah yang bekerjsama melandasi kesimpulan itu sehingga kita bisa menyampaikan bahwa harapan terhadap perbaikan negeri ini bekerjsama masih sangat besar di balik semua bunyi yang pesimis. Revolusi hanyalah sebuah jalan. Arahnya sulit diprediksi. Pemilu juga sebuah jalan. Dengan perencanaan dan kendali yang lebih jelas. Dalam seluruh konteks ini , Pemilu 2014 jadi sangat menentukan.

Penyadaran pemilih selalu penting menjelang pemilu. Mereka kunci utama pemimpin dan politik pascapemilu. Calon pemilih perlu disadarkan bahwa kondisi negara bisa genting apabila pilihan mereka masih berfokus pada unsur kedekatan , kekeluargaan , dan popularitas. Sudah cukup pelajaran. Ini bukan hanya menyangkut calon presiden untuk menghindarkan terpilihnya presiden yang lemah dan individualis , melainkan juga legislatif perwakilan rakyat dan perwakilan kawasan (DPD).

Wawasan kebangsaan dan bela negara yang sederhana bisa sangat membantu. Pemilih perlu mencermati kemampuan calonnya menuntaskan banyak sekali dimensi masalah. Kedaerahan , budaya , politik , ekonomi , sosial , dan batas-batas negara yang memilih perwujudan kedaulatan. Presiden dan politisi mendatang mesti menguasai masalah ini dan memiliki tekad mempertahankan format keindonesiaan yang kuat.

Cara paling gampang yaitu melihat dari perspektif konstitusi , yang merupakan dasar usaha dan atrik politik. Pemilih perlu mendapat saluran dan rangsangan membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisasi mengenai masalah ini mestinya menjadi tanggung jawab dan jadwal forum penyelenggara pemilu.

Demikian juga dengan para calon. Semua perlu mendapat pengetahuan konstitusi yang cukup semoga konstitusi menjadi pegangan utama , pedoman dalam politik dan penyelenggaraan negara. Parpol punya kewajiban memastikan kadernya mendapat pembekalan yang memadai. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap para calon anggota DPD yang nonpartisan.

Pemilu dan perubahan

Pemilu 2014 bekerjsama merupakan ketika yang tepat untuk mempertahankan atau mengganti para pelaku politik dan menyempurnakan sistem. Orang- orang ditentukan oleh para pemilih. Sistem ditentukan oleh orang-orang yang terpilih dan gagasan-gagasan yang ditawarkan. Pemilu mestinya menjadi alat yang tepat untuk mengawali perbaikan konstitusi , sejalan dengan pemikiran modern yang mengharuskan konstitusi menjadi living and working constitution.

Untuk kondisi negara yang telah membuat sebagian orang berpikir sudah saatnya revolusi , perubahan konstitusi merupakan jalan terbaik menyeimbangkan saling kontrol dan harmoni pada cabang-cabang kekuasaan. Ada tiga pokok penting yang perlu segera disempurnakan. Sistem presidensial , penguatan forum perwakilan , dan otonomi daerah.

Sistem presidensial perlu ditingkatkan efektivitasnya dengan desain yang merangsang sistem kepartaian sederhana yang memperbesar kekuasaan konstitusional pemerintah. Terutama untuk menghindari minority president dan pemerintahan yang terbelah (divided gkelewat / overnment) yang umum dilahirkan oleh sistem multipartai menyerupai ketika ini , yang berakibat ketidakstabilan demokrasi dan kekuranglantrikn pembangunan.

Penguatan forum perwakilan diharapkan untuk menyeimbangkan saling kontrol melalui penguatan tugas MPR sebagai forum joint session dewan perwakilan rakyat dan DPD , serta harmonisasi melalui penguatan kewenangan DPD semoga efektif menjadi kawan penyeimbang DPR. Disebut harmonisasi alasannya yaitu mengarah pada prinsip saling melengkapi dalam sistem bikameral efektif dan bukan bikameral sama berpengaruh (perfect bicameralism).

Penyempurnaan otonomi kawasan merumuskan formula yang tepat sebagai bingkai yang mendorong desentralisasi sejalan dengan bentuk negara kesatuan yang bisa meredam potensi disintegrasi. Desainnya mengandung norma yang berpihak pada keberagaman , kekhususan kawasan , dan perspektif masyarakat moral setempat. Ini semua bukan gagasan gres di dunia. Kegagalan menerapkannya telah memberi pelajaran bagi negara-negara Amerika Latin yang tak berhasil membangun demokrasi yang stabil. Yang di negeri kita sekarang sedang berproses dan kesudahannya bakal banyak ditentukan hasil Pemilu 2014.\\

GKR Hemas , Wakil Ketua DPD