Kumpulan Opini Kompas: Menebak Final Kabinet Indonesia Bersatu Ii

Umi Kulsum

PEMERIKSAAN sejumlah menteri dalam masalah dugaan korupsi membangkitkan pertanyaan publik wacana dapat dipercaya menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Isu miring yang menimpa sejumlah menteri ditambah minimnya prestasi menonjol membuat wajah kabinet tak kunjung membaik di mata publik.
Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali merombak anggota kabinet semenjak Oktober 2011 , bahkan menambah struktur wakil menteri (wamen) , sepertinya belum membawa perubahan berarti.

Hingga jelang pergantian tahun 2013 , kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet tetap bergeming. Alih-alih membaik , yang terjadi justru sebaliknya , yakni terjadi penurunan tingkat kepuasan publik.

Jajak pendapat triwulanan yang diselenggarakan semenjak awal pemerintahan periode kedua SBY (Januari 2010 hingga Oktober 2013) merekam , persepsi positif publik tak pernah beranjak dari angka maksimal 20 hingga 30 persen.

Bahkan , dari tahun 2010 hingga 2013 , setiap tahun terjadi penurunan gradual dari rata-rata 27 ,2 persen pada 2010 , menurun curam hingga rata-rata sekitar 20 ,8 persen pada 2011 hingga 2013.

Jika ditelusuri lebih jauh , penurunan kepuasan publik sepertinya sangat terkait dengan terjadinya kasus-kasus hukum. Sebanyak 83 ,1 persen responden menyatakan tidak puas dalam hal penegakan hukum.
Sebaliknya , yang merasa puas justru semakin turun. Kepuasan responden pada Oktober 2013 hanya mencapai 15 ,3 persen , turun dari 20 ,9 persen dibandingkan jajak Juli 2013.

Persoalan selain aturan yang cukup besar disorot ialah problem ekonomi , yakni terkait dengan mahalnya harga kebutuhan hidup sehari-hari.
Persoalan lain ialah terpaan sejumlah info moral yang melibatkan individu menteri yang bisa memengaruhi evaluasi publik dan aspek keseluruhan sistem pemerintahan yang melingkupi menteri.

Segimana diketahui , sistem pemerintahan dikala ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah tempat , terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan , dua bidang yang pribadi bersentuhan dan dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dibandingkan gambaran pemerintahan SBY setrik keseluruhan pun , kinerja para menteri masih berada di bawahnya , terpaut hampir 1 ,5 kali angka kepuasan pada pemerintahan SBY.

Jika dirunut pada periode pertama kepemimpinan SBY (2004-2009) , teladan apresiasi yang sama terlihat. Namun , berbeda dengan periode kedua ini , simpulan periode pertama pemerintahan SBY (tahun 2009) , ada rebound apresiasi publik yang signifikan kepada menteri , yaitu mencapai hingga 38 persen responden.

Dengan demikian , ada dua hal yang khas pada simpulan tahun jelang berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Yudhoyono dikala ini.

Pertama , apresiasi terhadap pemerintahan SBY sepertinya tak ”mengikutsertakan” apresiasi terhadap para menteri sebagai anggota kabinet.
Kedua , tak ada perbaikan evaluasi publik atas kinerja para menteri di simpulan periode segimana yang terjadi di periode pertama pemerintahan.

Hal ini tak mengherankan alasannya dari sejumlah jajak pendapat sebelumnya , apresiasi terhadap pemerintah tampak masih ”terkatrol” oleh keberadaan sosok SBY yang setrik individu masih cukup diapresiasi separuh lebih responden (58 persen).

Sebaliknya , para menteri yang sebagian besar berlatar belakang partai politik justru banyak ”terseret” gambaran parpol yang sedang disangkutpautkan dengan sejumlah masalah dugaan korupsi.

Persoalan mendesak

Terpuruknya evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II ini bersamaan dengan besarnya ketidakpuasan publik atas dua dilema mendasar.
Dua dilema yang dinilai mendesak untuk diatasi ialah soal pemberantasan korupsi atau penegakan aturan (45 ,1 persen) dan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau (34 ,3 persen).

Publik sangat terkejut dan kecewa ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan. Dugaan cecunguk peradilan dan jual beli masalah di banyak sekali level pengadilan seakan terkonfirmasi hingga tingkat tertinggi.
Apalagi Akil disinyalir ikut memanipulasi beberapa masalah pemilu kepala tempat yang berujung dengan tensi politik dan konflik di daerah.

Hampir berbarengan dengan itu , masalah suap SKK migas yang melibatkan Kepala SKK Migas yang juga mantan Wamen Rudi Rubiandini membuat kepercayaan publik makin tergerus.

Sebanyak 43 ,8 persen responden tidak percaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terbebas dari masalah suap tersebut.

Terkait soal ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau , data Litbang Kompas mencatat , dalam bulan Juni 2013 terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok 2 hingga 6 persen menjelang kenaikan harga BBM di tengah jumlah kenaikan upah yang bervariasi di semua provinsi.

Tengok pula polemik harga daging sapi dan kedelai. Pada 2013 , dari kebutuhan kedelai 2 ,5 juta ton , Indonesia hanya bisa memproduksi 35 persen kebutuhan nasional. Akibatnya , harga terus melonjak. Tak heran 60 ,4 persen responden tidak memercayai kinerja Kementerian Pertanian bebas dari korupsi.

Kelemahan administrasi yang berimbas ke masyarakat bawah itu makin parah tatkala kemampuan komunikasi kementerian juga tak memadai. Hal itu tecermin pada jadwal Kementerian Kesehatan terkait dengan pencanangan Pekan Kondom Nasional.

Kendati tujuan pencanangan ialah untuk mencegah penularan HIV/AIDS , langkah yang ditempuh Menteri Kesehatan dianggap ”kurang peka” pada kondisi sosio kultural masyarakat.

Tidak mengherankan bila penolakan atas jadwal ini terdengar sangat kencang , bahkan muncul dari anggota kabinet , terutama Kementerian Agama.

Pola komunikasi sosial yang tak ideal ini juga sebelumnya terjadi di Kementerian Dalam Negeri dalam masalah soal ”janji” penyelesaian KTP elektronik. Masyarakat sempat khawatir dengan kebijakan kartu identitas elektronik tersebut.

Belakangan , sebagian masyarakat belum juga memperoleh e-KTP , di tengah dilema terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) di e-KTP untuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilu. Penjelasan dari Kemendagri atas karut-marut dilema DPT hasilnya dibeberkan tatkala kericuhan sudah terjadi.

Akhir masa jabatan

Tantangan terbesar menjelang tahun terakhir masa jabatan kabinet yang tinggal hitungan ahad ini ialah membagi energi dan tenggang rasa antara kiprah sebagai top manager dalam mengendalikan bidang-bidang pemerintahan dan kepentingan partai politik pendukung.

Apalagi sejumlah menteri , termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa , Menteri Perdagangan Gita Wirjawan , bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan , sudah ancang-ancang maju dalam kompetisi dingklik presiden tahun depan.
Kabinet Indonesia Bersatu sepertinya harus bekerja keras untuk mempertahankan idealisme dedikasi bagi masyarakat di tengah tarikan keperluan berkampanye bagi parpolnya atau bahkan mencari ”dana politik” parpol.

Tanpa keteguhan idealisme itu , kabinet pemerintahan bisa-bisa bakal menyerupai ”demisioner” dan kehilangan arah , berjalan limbung tanpa kejelasan arah tujuan.

Umi Kulsum , Litbang Kompas