Kumpulan Opini Kompas: Nasib Presiden

Acep Iwan Saidi

Esai ini ditulis sehabis saya membaca buku Selalu Ada Pilihan karya Susilo Bambang Yudhoyono. Buku setebal 807 halaman itu bergotong-royong tidak diperuntukkan bagi pembaca menyerupai saya. Periksalah , judul kecilnya berbunyi: ”Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang”.

Tentu saya bukan calon presiden mendatang. Saya juga bukan pencinta demokrasi , setidaknya demokrasi yang dirayakan di negeri ini. Sejauh yang teramati , demokrasi yang kita praktikkan kiranya masih bolong di sana-sini. Ia bahkan memberi ruang bagi penistaan bahasa: atas nama demokrasi apa pun seolah sanggup dibahasakan.

Namun , saya tetap membeli dan membacanya. Saya dan bangsa ini mesti berterima kasih kepada Presiden SBY alasannya yaitu telah bersusah payah menulis di sela- sela kesibukannya sebagai presiden. Kita tahu , tak banyak pemimpin yang menulis. Padahal , goresan pena yaitu ”artefak pikiran” yang di dalamnya si penulis mengabadikan diri. Seorang presiden yang menulis yaitu ia yang menambahkan ”artefak” itu ke perbendaharaan sejarah kepemimpinan , ke dalam perjalanan peradaban bangsa ke depan.

Sebagai keburukan

Segimana disampaikan SBY , Selalu Ada Pilihan (SAP) yaitu kumpulan pengalaman selama lebih kurang 9 tahun jadi presiden. Namun , ia ditulis selama satu tahun , yakni antara 2012 dan 2013. Dengan begitu , pengalaman yang terjadi tahun 2004 , contohnya , menjadi sebuah opini wacana pengalaman di tahun lampau tersebut. Dengan kata lain , SAP yaitu narasi pengalaman SBY selama 9 tahun menjadi presiden dalam perspektif satu atau dua tahun terakhir.

Di situlah SAP jadi menarik. Kita tahu , ruang dan waktu bakal selalu memengaruhi psikologi penulis ketika menulis. Dan , semua pihak yang peduli pada bangsa ini kiranya bersaksi: tahun-tahun terakhir kepemimpinan SBY yaitu episode begitu banyak problem , baik sebagai ketua partai maupun presiden. Hal ini , paling tidak , sanggup dilihat dari gesture SBY yang belakangan kian resah , emosional , dan acap marah-marah. Walhasil , SAP yaitu rekaman pengalaman masa kemudian yang ditulis dalam gundah.

Sebab itu pula nada buku ini terasa agak sumbang , sarat pengalaman negatif , juga saran-saran yang dimotivasi pengalaman demikian. SBY menyampaikan , SAP yaitu hak jawabnya atas begitu banyak perlakuan jelek yang dialamatkan kepadanya; SBY tak merasa perlu menawarkan hak jawab wacana sesuatu yang sebaliknya. Dalam masyarakat kita , kebaikan memang seolah tak perlu lagi dikritik , sedangkan keburukan selalu meminta dibitrikkan. Ini juga pendapat yang disitir SBY mengenai pers , good news is no news. Sebaliknya , yang buruk-buruk bakal terhormat sebagai berita. Disadari atau tidak , SAP pun menyerupai itu: mengabarkan yang buruk-buruk , setidaknya nuansa ini yang membungkus keseluruhannya.

”Asalkan Tahu , Beginilah Kaprikornus Presiden” , demikian judul Bagian II SAP. Isinya (33 artikel) , umumnya berupa cerita luka: wacana kritik yang tidak berhenti , caci maki , hingga fitnah. Atas semua informasi jelek tersebut barangkali kita bakal mengajukan dua pertanyaan. Pertama , sebegitukah menjadi presiden. Kedua , begitukah mestinya presiden bersikap atas apa yang dihadapi dan dialaminya? Jawaban atas pertanyaan ini penting , terutama untuk presiden mendatang; sebuah alamat yang setrik spesifik memang dituju oleh buku ini.

Dalam perspektif hermeneutika , segala yang mewujud di jagat ini sanggup disebut teks; sebuah tenunan (textile) yang dibangun oleh relasi tanda , bahkan ketika ia masih bersifat alamiah. Selembar daun kuning yang jatuh yaitu tanda. Kita mungkin sanggup menafsir: di situ Tuhan sedang mengirim pesan , yang bau tanah (kuning) pada karnanya luruh , kemudian jatuh. Dalam konteks ini , seorang presiden—juga pejabat dan tokoh publik—adalah teks. Ia hadir ke tengah-tengah dan mengemban amanat publik. Konsekuensinya , ia menjadi milik publik , menyerupai penari yang  tidak lagi berhak atas tubuhnya ketika ia menari.

Sebagai teks

Ketika predikat presiden telah menjadi teks sedemikian , ia segera jadi makhluk tafsir. Pada titik ini , segala tindak dan sikap presiden yaitu sumber informasi yang menawarkan ruang terbuka untuk ditafsir. Di sini , predikat presiden telah melampaui ranah politik. Komunikasi presiden bukan lagi komunikasi praksis-politik , melainkan telah masuk ke dalam ranah signifikasi (John Fiske , 1990). Presiden bukan sekadar sekumpulan pesan , melainkan konstruksi makna. Dalam komunitas tafsir , pemaknaan dan ketepatan makna tak pernah jadi milik mutlak seseorang atau kelompok tertentu. Itu sebabnya Fiske mengatakan: tak pernah ada tafsir salah , yang ada tafsir berbeda. Kebenaran tafsir bersifat metodologis.

Demikianlah , di hadapan 250 juta penduduk , presiden sanggup jadi memiliki makna sejumlah itu pula. Di dalamnya sanggup hadir kebanggaan setinggi langit , juga cercaan securam palung di lautan. Keduanya yaitu kritik , timbangan baik dan buruk. Dengan trik berbeda , ia memberi makna bagi eksistensi kepresidenan seorang presiden. Belum lagi kalau kita bitrik soal intrik politik. Hingga situasi terburuk yang dialaminya , seorang politisi harus paham bahwa itu yaitu potongan dari risiko politik yang harus dihadapi.

Dengan begitu , seorang presiden—predikat yang meniscayakan dirinya sebagai negarawan— semestinya tidak menyikapi hal yang terburuk pada dirinya sebagai ”fitnah” , contohnya. Jika sesuatu yang serupa menimpa rakyat atau bangsanya , barulah hal itu sanggup dirasakan sebagai fitnah oleh presidennya. SBY memang insan biasa , tapi Presiden SBY bukan. Ia subyek utama bangsa. Sebab itu , mau tak mau , suka tak suka , ia harus jadi tidak biasa.

Bukankah begitu pemimpin sejati dipilih sejarah. Ketika pisau bermata dua ditusukkan Abu Lu’lu’ah ke perut Umar bin Khatab , pemimpin besar ini berkata , ”Itu potongan dari titah Tuhan ,” bukan buah kedengkian manusia. Umar pun melarang membunuh si penusuknya. Khalifah ini bahkan menyuruh wudu , shalat , dan ibadah haji kepada orang yang telah berucap bakal membunuh Lu’lu’ah kalau Umar menghendakinya. Umar sadar betul: takdir menjadi pemimpin besar sering jelek setrik fisik , tapi itu risiko yang mesti diambil. Maka , demikianlah pula Gandhi ditembak , dan Soekarno dikucilkan di simpulan kehidupannya. Bukalah riwayatnya , bukankah tidak ada keluhan dari mereka?

Mereka menyerahkan kepada sejarah untuk mengambil alih hak jawabnya. Dan , sejarah ternyata memang memilihnya. SBY menentukan trik lain. Tentu sah. Selalu ada pilihan , dengan begitu , menjadi judul yang tepat.

Acep Iwan Saidi; Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB