Kumpulan Opini Kompas: Transisi Demokrasi Tunisia

Zuhairi Misrawi

Dewan Konstituante Tunisia berhasil merampungkan konstitusi gres pascarevolusi sehabis melalui proses panjang dan menegangkan. Dari 216 anggota Dewan Konstituante , 200 orang oke , 4 orang abstain , dan 12 orang menolak konstitusi baru.

Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji setinggi langit konsensus yang telah dicapai Dewan Konstituante sebagai salah satu tahap penting dalam transisi demokrasi. PBB mendukung langkah Tunisia membangun demokrasi.

Konsensus yang dicapai para elite politik di Tunisia merupa- kan impian gres bagi tumbuhnya demokrasi di tempat yang disapu tornado revolusi. Pasalnya , negara-negara yang mengalami revolusi sampai dikala ini belum bisa membangun konsensus. Mesir , Libya , Yaman , dan Suriah masih terjebak dalam kontradiksi ideologis dan intervensi militer dalam politik praktis.

Alih-alih membangun konsensus politik , mereka justru tak bisa membangun rekonsiliasi nasional. Polarisasi kubu Islamis dan kubu sekuler sangat tajam. Polarisasi di dalam kubu Islamis sendiri juga tak kalah rumit , khususnya antara kubu Ikhwanul Muslimin dan kubu Salafi.

Keberhasilan Tunisia melahir- kan konstitusi gres yang ”lebih demokratis” tidak lain alasannya tiga alasan penting. Pertama , konsensus antara kubu Islamis dan kubu sekuler. Sejak merdeka pada 1956 Tunisia telah meletakkan sendi-sendi sekularisme di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba. Tunisia ialah negara dominan penduduk Muslim yang tegas melarang pemakaian keru- dung , poligami , dan kepemilikan tanah oleh para agamawan.

Pascarevolusi 2011 Tunisia memasuki kurun gres dengan naiknya kubu Islamis , Ennahda , sebagai pemenang pemilu. Istimewanya , Ennahda yang menerima 90 dari 217 dingklik di tubuh legislatif justru tidak memaksakan ambisi kekuasaan dan ideologinya. Ennahda menyerahkan jabatan presiden kepada Moncef Marzouki yang dikenal sebagai penggagas hak asasi insan dan beraliran sekuler. Di samping itu , sedari awal Ennahda berjanji tak bakal memasukkan aturan Islam dalam konstitusi baru.

Memuluskan jalan

Sikap Ennahda yang moderat itu telah memuluskan jalan bagi tercapainya konsensus politik , khususnya bagi terbentuknya konstitusi gres yang menjamin kesetaraan , keadilan , dan kedamaian sebagai nilai-nilai penting dalam demokrasi liberal.

Kedua , Ennahda bisa keluar dari tekanan politik kaum Salafi yang dikenal konsisten mendikte kegiatan Islamisme. Kaum Salafi punya kegiatan serius memasukkan klausul ”syariat Islam sebagai sumber utama konstitusi” dalam konstitusi gres sebagai pintu masuk lahirnya undang-undang yang bersuasana syariat , mengacu pada pemahaman kaum Salafi , yang dikenal kaku dan rigid.

Konstitusi gres Tunisia yang eksplisit menghapus klausul ”syariat Islam sebagai sumber utama konstitusi” menandakan Ennahda tak mau didikte kaum Salafi. Sekali terjebak dalam kegiatan mereka , Ennahda bakal kehilangan sumbangan dari kubu sekuler yang sudah mengakar berpengaruh dalam realitas sosial politik. Di sini pilihan Ennahda merangkul kubu sekuler dianggap sebagai pilihan sempurna dalam menjaga momentum transisi demokrasi.

Ketiga , absennya intervensi militer dalam politik praktis. Tak menyerupai Mesir yang masih belum bisa keluar dari determinasi militer , elite politik Tunisia relatif bisa meredam nafsu politik militer. Ennahda sebagai pemenang pemilu sangat cermat dan cerdas bahwa satu-satunya jalan mencegah militer terlibat dalam politik ialah membangun konsensus dengan kekuatan politik lainnya serta menjamin stabilitas politik. Di samping itu , agenda-agenda yang sejalan dengan haluan nasionalisme harus ditegakkan dan diutamakan sehingga militer tak beralasan perebutan kekuasaan dan menguasai ranah politik.

Tunisia merupakan negara pascarevolusi yang memberi impian bagi transisi demokrasi. Bola demokrasi berada di tangan Ennahda sebagai pemain utama di parlemen. Jika mereka masih konsisten dengan peta jalan demokrasi , Tunisia tak bakal terpuruk lagi dalam otoritarianisme.

Terlalu dini menilai kualitas transisi demokrasi yang sedang bergulir di Tunisia. Menurut Alaya Allani , tantangan yang dihadapi juga tak kalah rumit alasannya kelompok Islamis masih terus bergerilya mengubah kegiatan revolusi , yaitu kebebasan dan keadilan menuju kegiatan kepentingan identitas politik kelompok tertentu (www.tunisia-live.net).

Dalam Pasa1 1.1 konstitusi gres dinyatakan bahwa Tunisia ialah negara bebas , merdeka , dan berdaulat. Islam ialah agama negara , bahasa Arab ialah bahasa negara , dan republik ialah sistem pemerintahan. Meski di dalam konstitusi tak tercantum klausul ”syariat Islam sebagai sumber utama konstitusi” ,  klausul ”Islam sebagai agama negara” multitafsir. Setrik sosiologis , dari 10 juta lebih penduduk Tunisia , 98 persen Islam , 1 persen Nasrani , dan 1 persen Yahudi.

Fakta itu menandakan bahwa Tunisia masih rentan alasannya kubu Islamis sanggup menggunakan Pasal 1.1 sebagai jalan memuluskan kegiatan politik identitas. Tekanan yang terus masif dari kubu Salafi dan kelompok Islamis lainnya terhadap Ennahda semakin kencang pascakonsensus. Mereka menuduh Ennahda telah mencederai kegiatan politik kaum Islamis.

Salah satu informasi yang jadi perdebatan serius di ranah publik: menyikapi penodaan agama. Di dalam Pasal 3.2 penodaan agama jadi salah satu klausul yang ditegaskan setrik eksplisit. Di satu sisi , konstitusi menjamin kebebasan berkeyakinan dan kebebasan melakukan ritual keagamaan , tetapi ada larangan tegas terhadap penodaan atas kesucian simbol keagamaan.

Pasal penodaan agama bisa jadi pasal karet alasannya sanggup dipakai kelompok tertentu untuk mengkriminalkan kelompok minoritas , baik di dalam intraagama maupun antar-agama. Apalagi masih ada kelompok yang dengan gampang menuduh kelompok lain telah ”menodai agama”.

Transisi demokrasi Tunisia di masa tiba tak gampang alasannya Ennahda dituntut membangun keseimbangan politik , baik dengan kubu sekuler maupun Salafi. Tatkala pendulum politik kian kencang ke kubu Salafi , Ennahda bakal terjebak dalam perdebatan politik identitas dan terjauh dari kegiatan revolusi , menyerupai kebebasan dan keadilan. Sebaliknya , kalau Ennahda bisa membangun aliansi dan konsensus politik dengan kubu sekuler , mereka sanggup melanjutkan pencapaian spektakuler segimana tertera dalam konstitusi baru.

Kepemimpinan Rachid Ghannouchi di dalam Ennahda bakal dipertaruhkan dalam menjaga transisi demokrasi. Di masa tiba transisi demokrasi Tunisia masih butuh konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan demokrasi berkualitas.

Zuhairi Misrawi , Analis di Middle East Institute