Marselli Sumarno
Yang menarik , BPI menjadi tonggak sejarah yang pertanda babak gres perfilman nasional Indonesia lantaran , pada masa silam , baik Badan Film Nasional (BFN) maupun Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) dirasakan terlampau birokratis. Padahal , masyarakat perfilman justru sangat membutuhkan ruang gerak untuk sanggup maju dan berkembang. Belajar dari pengalaman , BPI semenjak pembentukannya berusaha menerapkan semangat reformasi yang demokratis , transparan , dan akuntabel. Kesembilan pengurusnya dipilih oleh 40-an organisasi dan asosiasi perfilman. Aspirasi masyarakat perfilman berusaha mendudukkan pemerintah bukan hanya sebagai fasilitator , melainkan juga sebagai kawan strategis dan tunduk kepada undang-undang.
BPI ialah sebuah tubuh nasional yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 , sebagai penggalan dari kiprah serta masyarakat dalam memajukan perfilman Indonesia. Dalam undang-undang itu diatur bahwa bidang perfilman ada di dalam dua naungan kementerian , yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar dan EK). Seperti yang disampaikan Menpar dan EK Mari Elka Pangestu dalam pidato pembukaannya di Musyawarah Besar Pembentukan BPI: ”… BPI haruslah mengakomodasi sebuah ekosistem industri perfilman yang bisa merawat keberlangsungannya sendiri.”
Dalam koridor kiprah dan fungsinya , BPI diharapkan sanggup menjadi pendorong tumbuh sehatnya setiap lini dalam ekosistem industri film Indonesia: kreasi-teknologi-produksi-ekshibisi-distribusi-studi-apresiasi. BPI dicanangkan untuk menjadi wadah yang sanggup menaungi organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi perfilman , baik sentra maupun tempat , sehingga diharapkan sanggup merepresentasikan kehendak masyarakat film yang terarah sekaligus sanggup menumbuhkan kesadaran manusia perfilman untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya melalui organisasi atau asosiasi profesinya.
Sinematografer
Salah satu asosiasi yang sangat mendukung terbentuknya BPI ialah kumpulan profesional para penata kamera atau yang disebut Sinematografer Indonesia (SI) , di tangan mereka gambar-gambar yang menjadi bahasa utama sinematografis bakal ditentukan pencapaiannya. SI yang sudah beranggotakan tak kurang dari 70 orang ini dipimpin setrik presidium oleh beberapa sinematografer jago , antara lain Agni Aryatama , Roy Lolang , Arya Tedja , Arif R Pribadi , dan Surajudin Datau.
Menurut Agni , ia pernah menghadiri konferensi produksi film Asia Pasifik di Seoul , Korea Selatan , Juli 2009. Tema konferensi tersebut ialah ”Bagaimana Bisa Hidup dengan Membuat Film”. Sebab , semenjak tahun 1990-an hingga memasuki kala gres , film-film Korea Selatan tumbuh subur dan maju. Masalahnya , pertumbuhan pesat itu tidak dinikmati oleh para pekerja film lantaran laba yang diperoleh tidak dikaitkan dengan sistem pengupahan. Maka , diharapkan pembentukan serikat pekerja film dan perjanjian pengupahan setrik kolektif dengan asosiasi produser semoga terjadi kekerabatan kerja yang saling menguntungkan dan meletakkan dasar-dasar upaya bagi pemberian hak-hak para pekerja film.
Lebih jauh Agni mengemukakan , perjanjian pengupahan setrik kolektif tersebut telah memperbaiki kondisi pasar kerja dalam industri sinema Korea Selatan. Apabila hal itu sanggup direalisasikan di Korea , gimana kalau diterapkan juga di Indonesia. Inilah sebabnya mengapa Agni dan kawan-kawan membentuk SI.
Dengan kata lain , SI ialah komponen yang siap masuk ke dunia sistem industri. Segimana Anggi Frisca sebagai sinematografer muda yang mewakili SI dalam Musyawarah Besar Pembentukan BPI memberikan visi ”membangun peradaban Indonesia yang lestari dengan kesejahteraan masyarakat perfilman”. Anggi juga terpilih sebagai salah seorang koordinator BPI.
Produser
Dari sekian banyak organisasi dan asosiasi yang bergabung mendukung BPI , hanya ada satu organisasi yang belum mau bergabung , yakni Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). PPFI ialah organisasi film tertua yang sudah eksis semenjak zaman Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik pada awal 1950-an. Merekalah yang , antara lain , memperjuangkan eksistensi film nasional di Tanah Air. Kalaupun mau dikatakan mengapa PPFI belum mau masuk ke BPI , barangkali lantaran mereka masih bersikap wait and see terhadap BPI.
Masalah permodalan barangkali bukan yang paling utama , tetapi yang ingin dibangun dari bawah ialah gimana mengangkat derajat dan kesejahteraan para profesional yang terlibat dalam ekosistem perfilman. Demi menjamin hal itu , sangat dibutuhkan suatu jalur peredaran yang lebih menguntungkan produksi film nasional.
Sebagai citra , pada tahun-tahun belakangan ini sulit sekali mendapat film Indonesia yang betul-betul meledak di pasaran. Sulit menemukan film yang memperoleh 2 juta lebih penonton , ibarat yang telah dicapai oleh film 5cm (2 ,5 juta penonton) dan Habibie dan Ainun (4 ,6 juta penonton) pada tahun 2012. Sejauh ini , produksi pada tahun 2013 yang cukup manis perolehan sementara penontonnya ialah Soekarno (900.000) ,Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1 ,7 juta) , 99 Cahaya di Langit Eropa (1 ,25 juta).
Artinya , memang dibutuhkan penanganan yang sangat serius mengenai peredaran film nasional untuk sanggup menemukan pasar yang lebih luas , mengingat potensi penonton Indonesia yang begitu besar.
Selain problem peredaran film , yang juga harus diperhatikan ialah nilai produksi yang di dalamnya termasuk dongeng , gambar , tema-tema yang mengena untuk kondisi masyarakat kontemporer Indonesia , pemain-pemain berbakat , penyutradaraan , dan para profesional di bidang film lainnya.
Semua hal yang sudah disinggung di atas merupakan pekerjaan rumah usang bagi BPI yang menapaki babak barunya.
Marselli Sumarno , Pengajar di Institut Kesenian Jakarta
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Bpi: Babak Gres Ekosistem Perfilman Indonesia"