Suwidi Tono
Kita mendapatkan dengan takzim disebut bangsa muda , hanya alasannya ialah ketika Inggris bikin maklumat Magna Charta (1215) yang membatasi monarki , sementara Kerajaan Singasari gres hendak berdiri. Saat Eropa dilanda renaisans , kita masih mendekap mistis dan takhayul.
Rendah diri ini menyesatkan. Kita punya Borobudur dan banyak prasasti adiluhung hasil olah rasa-karsa-karya leluhur. Juga Sriwijaya dan Majapahit , bukti ekstensi daulat maritim Nusantara jauh sebelum Britania Raya menguasai dunia. Kita kedodoran meneruskan kiprah pemersatu negara-negara bekas jajahan melanjutkan kiprah Bung Karno memimpin Konferensi Asia-Afrika 1955 dan mengatakan Pancasila di Majelis Umum PBB (To Build the World a New , New York , 1960). Semua kejayaan itu seolah onggokan artefak , beku di lorong gelap sejarah.
Singkatnya , kita terjebak kebodohan kolektif yang bermula dari kemiskinan huruf , sengkarut bernegara , balasannya kesulitan melaksanakan transformasi paradigmatik dan aksi. Kita enggan menangkap ”api” kedaulatan dan sukarela masuk pusaran globalisasi. Padahal , kemajuan selalu berpangkal kemandirian segimana Jerman , AS , Inggris , Jepang , China , dan Korsel tak pernah berkompromi dalam meneguhkan kepentingan nasionalnya.
Tugas sejarah
Energi dan kesempatan banyak terbuang pasca-Reformasi 1998. Presiden gres punya kesempatan menunaikan kiprah sejarah membangun ”titik berangkat” bersama supaya tak kembali terperangkap involusi , berkubang pada kesalahan yang sama. Setidaknya ada 10 aktivitas besar untuk dikerjakan sebagai pijakan kokoh ke depan supaya bangsa maju dan terus bertumbuh.
Pertama , pendidikan yang mencerdaskan , berdikari , dan bermartabat. Pendidikan dasar harus didesain ulang untuk membudidayakan esensi daerah kognitif-psikomotorik-afektif sebagai basis pembentukan pola pikir bawah umur bangsa. Menyemai hasrat meluap untuk mengeksplorasi bakat , menyuburkan kebajikan insani , dan membentuk huruf berpengaruh terlalu mahal ditukar dengan aneka silabus hampa nilai.
Kedua , pencegahan korupsi sebagai gerakan tak henti-hentinya. Korupsi merajalela akhir mewabahnya tabiat munafik dan menyelinap semenjak perencanaan. Terbukti forum pengawasan menempel (inspektorat dan sejenisnya) dan hukuman aturan tidak efektif alasannya ialah rentang kendali sangat lentur , memberi keleluasaan bagi praktik kejahatan kemanusiaan itu. Bahkan , lembaga procurement , yang dibuat 2007 untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah , belum berdaya guna mencegah korupsi.
Kita berkaca dari beban bunga obligasi rekap BLBI dalam APBN yang mencapai Rp 70 triliun-Rp 80 triliun per tahun hingga 2033. Fakta ini tak sekadar mengingkari asas deliberasi publik , sekaligus memperlihatkan mandulnya moral eksekutif-legislatif , yang mengubah piutang negara kepada sejumlah pengusaha dan perbankan menjadi beban utang rakyat.
Ketiga , revitalisasi aktivitas Keluarga Berencana (KB). Struktur demografi ke depan dibayang-bayangi ledakan jumlah penduduk usia produktif berkualitas rendah akhir minimnya asupan gizi dan pendidikan bermutu. Dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi , rata-rata 1 ,5 persen per tahun (di beberapa daerah miskin malah 2 persen) , aktivitas KB merupakan pangkalan utama dan pertama untuk merekayasa generasi unggul masa depan dengan campur tangan penuh negara.
Keempat , fokus pada paradigma pembangunan maritim. Masa depan Indonesia ialah eksplorasi , eksploitasi , konservasi keanekaragaman hayati beserta seluruh potensi lautnya. Sejak usang negara menyia-nyiakan anugerah dan peluang besar ini , sebaliknya condong pada seni administrasi land-base development yang melahirkan aneka konflik ”lapar lahan” luar biasa.
Kelima , menata bangun ekonomi yang lebih memenuhi rasa keadilan. Patronase politik-ekonomi yang tetap berpengaruh terus mereproduksi jenis korporasi lisensi dan konsesi di sektor-sektor strategis. Jumlah wira usahawan berdikari hanya 1 ,25 persen dari total penduduk. Jauh dari mencukupi syarat untuk meraih mimpi ”Indonesia Incorporated”.
Menurut Kepala Lembaga Demografi UI Sonny HB Harmadi , hasil sensus 1928 (era kolonial) dan 2010 memperlihatkan fenomena ajek , ditandai sebaran penduduk dan bantuan ekonomi per wilayah terhadap pendapatan nasional tidak berubah signifikan. Konsentrasi kegiatan ekonomi tetap bertumpu di Jawa dan sebagian Sumatera. Transformasi ekonomi tersendat , tidak efisien , dan lamban membangun basis produksi bagi pertumbuhan dan pemerataan berkelanjutan.
Liberalisasi industri keuangan selain rawan juga diperburuk operasi para pelaku rente , ibarat merebaknya pegadaian swasta dan bank-bank berkedok koperasi yang meruyak ke seluruh daerah. Harga dana tetap mahal dan sukar diakses kelompok perjuangan kecil-menengah meskipun mereka terbukti selalu tampil sebagai bantal pengaman ketika krisis. Joseph E Stiglitz (1999) mengkritik: ”Another metaphor has become fashionable for small , less developed countries embarking on financial and capital market liberalization. It is likened to a small boat setting sail on a wild and rough ocean—even if well steered and solidly constructed , it is vulnerable to being hit broadside by a wave and capsizing.”
Keenam , reforma agraria dengan determinasi tinggi. Mustahil berharap triple-track strategy: pro-pertumbuhan , pro- pembukaan kesempatan kerja , dan pro- pengentasan dari kemiskinan berhasil tanpa konsolidasi dan redistribusi lahan setrik adil dan produktif. Terdapat 7 ,5 juta hektar tanah telantar di seluruh Indonesia yang selama ini diagarkan menganggur , tumpang tindih penguasaannya. Belajar dari sukses pembangunan pertanian di negara mana pun , reforma agraria selalu menjadi hulu pemecahan masalah.
Ketujuh , mengakhiri paradoks TKI dan ketimpangan pemilikan aset , antara remitansi dan repatriasi. Jumlah TKI melonjak 6 ,5 juta orang memberi pesan tegas semakin menyempitnya peluang kerja , analog dengan tingginya angka pengangguran terbuka. Selama acuannya penghasil devisa (seperti Banglades dan Filipina) , kita bakal terus dihadapkan ”buah simalakama” dari perdagangan legal insan berketerampilan terbatas ini.
Struktur penguasaan aset sumber daya alam (pertambangan dan perkebunan) juga semakin memperlihatkan berkuasanya dominasi asing. Inilah salah satu ironi terbesar negeri ini: rakyatnya berduyun-duyun mencari nafkah ke luar negeri , sementara aset produktifnya dikuasai para pemodal besar. Ini mengingatkan pleidoi Bung Karno di depan pengadilan kolonial (”Indonesia Menggugat” , Bandung , 18/8/1930): ”Penduduk Bumiputera dibikin hanya sebagai bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh di antara bangsa-bangsa.”
Kedelapan , pembangunan infrastruktur dengan pola arisan daerah. Akibat APBN terbebani bermacam subsidi dan pembayaran utang , kapasitas pemerintah semakin terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Salah satu alternatifnya dengan pola arisan antarwilayah , termasuk menggandeng swasta. Model ini menjanjikan terutama untuk menjembatani kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah , keterbatasan sumber daya lokal , dan sinergi pembentukan ”titik-titik api” pertumbuhan ekonomi.
Sejak inisiasi proyek Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu di sejumlah daerah di kala Orde Baru hingga Infrastructure Summit 2005 , realisasi pembangunan prasarana strategis bergerak lambat. Kawasan Indonesia barat melaju kian jauh meninggalkan Indonesia timur sehingga melebarkan disparitas harga , ketertinggalan , kelambatan arus barang dan jasa.
Kesembilan , merawat dan memperkuat kebinekaan. Eksistensi keberagaman terus mendapatkan rongrongan terorisme , gerakan sektarian , eksklusivisme atas nama agama-kepentingan-kedaerahan , intoleransi , berkecamuknya bermacam konflik ekonomi dan adat. Kemampuan mengelola ”perbedaan dalam persatuan” yang terus merosot memperlihatkan negara dan masyarakat abai menjaga kemajemukan sebagai omnipresent , suatu kenyataan tak terbantahkan.
Kesepuluh , menyusun tim kabinet mumpuni. Selama ini , harapan tinggi digantungkan kepada figur presiden. Indonesia terlalu besar , luas , dan multidimensi untuk ditangani seseorang , sekaliber apa pun. Realistisnya , kita memerlukan segugus pemimpin kredibel—bukan sekadar sekumpulan pejabat tinggi—untuk melansir perubahan besar. Meski penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden , publik kiranya sanggup aktif berperan menetapkan kriteria menurut tantangan dan kebutuhan situasi. Keterlibatan publik (akademisi , praktisi , profesional) bisa menjadi rujukan , penguat seleksi kapabilitas , dan integritas kandidat. Ini juga sanggup diartikan sebagai bentuk pinjaman nonpolitik , sekaligus watchdog bagi kinerja kabinet.
Mengobarkan semangat
Kita butuh banyak figur dengan karakteristik enabler bukan provider , leader bukan dealer , pemimpin bukan pembesar. Negarawan otentik dengan visi melenting ke depan , bukan kontestan yang menjual keajaiban. Konfigurasi tantangan dan beban negara menghendaki lisan keteguhan perilaku , keputusan , dan tindakan yang menyatukan visi besar bersama.
Kita tidak menentukan seorang presiden biasa yang gampang berjanji , tetapi belum cukup memberi di lapangan dedikasi kemasyarakatan dan kebangsaan. Perlu banyak tokoh teladan yang sanggup membangkitkan tekad untuk memecahkan begitu banyak kebuntuan , bersendikan misi berpengaruh , terukur , dan terencana. Figur-figur dengan pinjaman mencukupi dari banyak sekali kalangan , bisa merangkum harapan bangsa , dan mengobarkan semangat dan hasrat besar supaya Indonesia meraih martabat semestinya.
Kita butuh para pemimpin yang sanggup meningkatkan kapasitas bangsa menggapai daya saing tinggi , tetapi sekaligus mengembangkan daya sanding kohesif. Pemimpin yang paham mengendalikan kompetisi yang sering kali memakan korban pihak paling lemah , sekaligus kolaborasi untuk saling membuatkan ruang dan peluang.
Tokoh yang hendak berubah menjadi jadi pemimpin sejati sepatutnya mengerti makna konfesi , kiprah utama seorang insan pilihan sebagai representasi makhluk mulia yang sukacita mengusung ”titipan” kebajikan-kebajikan besar. Bagaimana ia menunaikan kiprah itu , memperlihatkan sejauh mana derajat konfesinya.
Suwidi Tono , Koordinator Forum ”Menjadi Indonesia”
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Kiprah Sejarah Presiden Baru"