Kumpulan Opini Kompas: Membaca Kebijakan Luar Negeri Indonesia

David McRae                                                                                                   

                                                                                       
APA yang bakal menjadi ciri-ciri kebijakan luar negeri Indonesia di bawah presiden mendatang? Pertanyaan ini semakin menonjol seiring dengan semakin dekatnya rakyat Indonesia menentukan pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Para bakal calon presiden pun cukup bervariasi , mulai dari pemimpin kawasan hingga mantan jenderal serta pengusaha kelas kakap dan mantan pejabat tinggi. Kita belum tahu setrik mendetail gimana gagasan para bakal calon ini ihwal gosip internasional dan kekerabatan Indonesia dengan pihak luar , boleh jadi perbedaannya besar. Pihak luar juga mengamati dari bersahabat siapa yang bakal dipilih oleh rakyat Indonesia , serta orientasi kepemimpinannya.

Namun , siapa pun yang menjadi presiden mendatang , satu ciri utama dari kebijakan luar negeri Indonesia dipastikan tetap sama: Indonesia takkan memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung gagasannya pada jangka pendek ataupun jangka menengah.

Kenapa begitu? Sedangkan ekonomi Indonesia bertumbuh pesat , rata-rata 5 ,7 persen per tahun selama satu dasawarsa terakhir berdasarkan data Bank Dunia sehingga Indonesia berhak masuk G-20. Keberhasilan transisi demokratisasi semenjak 1998 juga berpotensi menjadi aset diplomasi , khususnya dengan negara yang sedang mengalami transisi dan negara demokrasi lain.

Namun , harus diingat , kalaupun sumber daya yang dimiliki Indonesia terus meningkat , proses ini mulai dari titik awal yang rendah. Selama ini Indonesia belum terlalu kuat di bidang ekonomi sehingga kita lebih sering dengar keluhan dari para diplomat bahwa diplomasi politik Indonesia tidak membuka saluran pasar yang gres , daripada mereka membitrikkan gimana kekuatan ekonomi Indonesia menjadi alat efek politik.

Program proteksi luar negeri milik Indonesia—sebuah bentuk soft power yang lain—juga tak sebanding dengan negara-negara emerging economy yang lain. Menurut asumsi OECD , Indonesia membelanjakan sekitar 10 juta dollar AS sebagai proteksi luar negeri pada tahun 2010. Sementara untuk China , angkanya yakni sekitar 2 miliar dollar AS , Brasil 500 juta dollar AS , India 640 juta dollar AS , dan Afrika Selatan 118 juta dollar AS.

Pertumbuhan ekonomi juga memungkinkan peningkatan belanja militer. Namun , sasaran 1 ,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tak tercapai. Kenyataannya belanja militer tetap di bawah 1 persen. Belanja total Indonesia sekitar sepertiga dari anggaran pertahanan Australia setiap tahun , dan juga di bawah angka Singapura. Dengan demikian , tak mengherankan kalau Dewi Fortuna Anwar menyimpulkan tahun kemudian pada jurnal Europe’s World , ”Dalam hal kekuatan ekonomi dan militer... Jakarta terutama harus mengandalkan proyeksi soft power”.

Tak punya efek nyata

Lantas menyerupai apa kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks keterbatasan sumber daya ini? Pada praktiknya , Indonesia memiliki jadwal diplomasi yang luas , tetapi jadwal ini termasuk aneka macam problem yang dalam kenyataan sulit dipengaruhi oleh Indonesia.

Hal ini terjadi alasannya di satu sisi masyarakat berharap Indonesia memiliki efek yang luas dan bangsa Indonesia juga beraspirasi jadi pemain global. Namun , di sisi lain , pembuat kebijakan luar negeri juga sadar atas keterbatasan sumber daya.

Perbenturan dua faktor ini terlihat terperinci dalam diplomasi Indonesia menyikapi konflik-konflik di Timur Tengah. Konflik ini menerima tempat menonjol dalam jadwal diplomasi Indonesia—seperti komentar Yudhoyono ihwal kebijakan luar negeri dalam pidato kenegaraan tahun kemudian menyangkut Suriah , Palestina , dan Mesir. Namun , Indonesia tak memiliki efek faktual pada situasi-situasi konflik ini. Hal ini diakui Yudhoyono sendiri dalam masalah Suriah , pada keterangan pers di Rusia tahun lalu.

Saat itu Amerika Serikat menyiratkan bakal meluncurkan operasi militer terhadap Suriah untuk merespons penggunaan senjata kimia. Indonesia beropini lain , menginginkan gencatan senjata serta intervensi masyarakat internasional dengan mandat Dewan Keamanan PBB.

Namun , Yudhoyono mengaku , Indonesia tak bisa pribadi memengaruhi keadaan di Suriah , perilaku negara besar ataupun Dewan Keamanan PBB , kalaupun hal ini dinginkan masyarakat. Yang bisa dilakukan , kata Yudhoyono , yakni diplomasi aktif , memberikan pikiran dan saran Indonesia.

Hal ini—masih berdasarkan Yudhoyono—telah ia lakukan dalam aneka macam lembaga multilateral , termasuk kepada Sekjen PBB serta duta khusus Liga Arab. Demikian halnya dengan konflik Palestina. Publik menginginkan Indonesia berperan , dan diplomasi Indonesia terbilang aktif. Namun , aneka macam upaya Indonesia tak memberikannya efek signifikan pada pemain film kunci dalam konflik , dan Indonesia juga tak bisa memainkan tugas mediasi.

Sekali lagi , presiden mendatang mungkin punya gagasan tersendiri dalam diplomasi luar negeri , tetapi bakal tetap terikat oleh keterbatasan sumber daya ini. Membaca opini ini , mungkin ada yang bertanya , kalau efek Indonesia memang betul menyerupai digambarkan di sini , kenapa tahun kemudian Indonesia mendapatkan kunjungan beberapa pemimpin dunia ke Jakarta , termasuk Xi Jinping , Manmohan Singh , dan Shinzo Abe.

Kunjungan ini mencerminkan antisipasi negara lain atas potensi efek Indonesia pada masa depan , bukan kekuatannya ketika sekarang. Dalam jangka pendek dan bahkan jangka menengah , Indonesia bakal paling kuat pada gosip internasional kalau erat kerja samanya dengan negara mitra.

Dalam hal ini , antisipasi negara lain atas potensi jangka panjang Indonesia menjadi laba bagi diplomasi Indonesia sekarang. Justru pada ketika Indonesia butuh kawan , negara lain juga mencari kesempatan bekerja sama dengannya.

David McRae , Visiting Fellow , Australian National University