B Herry Priyono
Maksudnya , demokrasi bakal mulai terhubung dengan pemberantasan korupsi , pengurangan kemiskinan , perbaikan lingkungan , atau perbaikan hak asasi kalau , dan hanya kalau , pemilih sanggup menentukan para direktur dan legislator yang punya rekam jejak dan berdarah daging memberantas korupsi , dihantui oleh luasnya kemiskinan , murka pada penghancuran lingkungan , dan terbukti sebagai pejuang hak asasi. Istilah ”jika , dan hanya jika” di atas begitu sentral. Sinisme terhadap demokrasi bakal terbukti mengada-ada kalau , dan hanya kalau , pemilih sanggup menentukan sosok-sosok menyerupai itu.
Urusan tata trik menentukan sudah sering dibedah dan kriteria pemimpin yang baik juga telah banyak diurai. Tulisan kecil dan sederhana ini hanya bakal membuat lugas apa yang sudah jelas benderang dalam bingkai yang sedikit lebih besar. Jika tujuan bernegara-berbangsa ialah ’kebaikan bersama’ (the common good) , dan demokrasi ialah metodenya , maka pemilu sebagai metode kunci demokrasi perlu menghasilkan para legislator-eksekutor yang siang-malam melibati teknologi mencapai kebaikan bersama. Teknologi itu disebut ’pembangunan’ (development).
Ringkasnya , demokrasi bakal mulai terhubung dengan kebaikan bersama Indonesia kalau , dan hanya kalau , dalam Pemilu 2014 nanti kita sanggup menentukan para legislator-eksekutor yang siang-malam diburu oleh kegelisahan melakukan pembangunan sejati.
Pembusukan pembangunan
Saya sepenuhnya sadar istilah ”pembangunan” memicu rasa mual pada banyak kaum terpelajar dan warga biasa. Salah satunya karna istilah itu mengalami pembusukan semantik luar biasa di zaman Orde Baru. Pembusukan itu terkait dekat dengan pemakaian ”pembangunan” sebagai idiom ideologis untuk membenarkan tualang kediktatoran: dari pengejaran wanita untuk pemasangan paksa alat kontrasepsi hingga pembunuhan misterius , dari pemberangusan hak berserikat hingga sensor ketat media.
Praktik-praktik bengis itu kemudian tercetak dalam proses mental dan memperanakkan pengertian kita ihwal pembangunan sebagai identik dengan kediktatoran. Maka ”pembangunan” menjadi isme yang terasa kotor dan jorok.
Itulah kecelakaan historis , bukan keniscayaan logis. Satu sentuhan kebijaksanaan klasik mungkin perlu untuk menjernihkan perkara: abusus non tollit usum. Artinya , fakta bahwa sesuatu telah disalahgunakan tidaklah berarti sesuatu itu tidak lagi berguna; fakta bahwa pembangunan telah disalahgunakan tidaklah berarti pembangunan tidak lagi berguna. Segimana yang inheren kotor/jorok bukanlah kekuasaan , melainkan penggunaannya , begitu pula yang kotor/jorok bukan pembangunan itu sendiri , melainkan gimana pembangunan dilaksanakan.
Saya juga sadar keruwetan akademik soal pembangunan yang sekarang telah terbelah ke dalam sekurangnya tiga kubu: mazhab pembangunan konvensional yang Eropa-sentris dan ekonomistik , mazhab pembangunan alternatif yang coba mengatasi bias ekonomistik , dan mazhab pasca pembangunan yang meninggalkan pemakaian istilah ”pembangunan”. Perdebatan antara tiga mazhab itu terus berlangsung sengit , dan kita tidak perlu berharap perdebatan itu bakal mereda.
Sesengit apa pun perdebatan , impian yang diemban tidak banyak berubah , semua menunjuk ”upaya berkelanjutan bersama/kelompok memperbaiki kualitas hidup” sering pula dimengerti sebagai ”upaya bersama/kelompok bagi pemberadaban berkelanjutan”. Istilah ’pemberadaban’ (civilising process) di situ tak perlu diartikan dalam idiom tualang kolonial dan penjajahan ratusan/puluhan tahun lalu.
Luasnya kemiskinan , penghancuran lingkungan , tingginya malanutrisi dan busung lapar , atau juga penyingkiran kelompok-kelompok minoritas tentulah kondisi tidak beradab. Kondisi perbaikan/terberantasnya semua itu disebut kondisi lebih beradab , entah upaya ke arah itu disebut ”pembangunan” atau istilah lain.
Rupanya apa yang terjadi ialah tanda-tanda ini. Kita tahu apa yang dimaksud dengan istilah ”pembangunan”. Tetapi , pembusukan semantik telah mencampakkan isi yang diemban istilah ”pembangunan”. Maka , ketika lintasan sejarah menggedor kita dengan urgensi perbaikan kualitas hidup bersama , padahal istilah untuk itu dicampakkan , kita tersesat bahkan untuk menemukan nama bagi upaya bersama itu. Tentu urusan semantik ini hanyalah alasannya ialah kecil kesesatan karna pada dataran praktik apa yang sering disebut ”pembangunan” remaja ini telah membusuk menjadi penjarahan proyek dan rente.
Proyek dan rente
Dengarkan sinisme orang-orang biasa di kota ataupun desa. Ketika mereka melihat jalan yang diaspal , jembatan yang diperbaiki , gedung sekolah yang dibangun , warga yang dikumpulkan untuk penataran gizi , atau pembuatan KTP elektronik , mereka bilang: ”Itu hanya proyek!” Yang mereka maksud ialah kongkalikong penjarahan anggaran pembangunan oleh para kontraktor/pengusaha , politisi , dan pejabat pemerintah.
Itu bahasa sederhana yang mengisyaratkan seberapa akut dan kolosal pembangunan telah membusuk. Bisa saja istilah ”pembangunan” tetap digunakan , tetapi isinya tak lebih dari kontrak-kontrak bisnis melalui kongkalikong para pengusaha , politisi , dan pejabat. Kalau tak ada kebutuhan riil dan manfaat bagi warga , proyek-proyek itu bakal diciptakan dari ketiadaan. Penjarahan anggaran kompleks Hambalang disebut pembangunan olahraga.
Penjarahan anggaran pengadaan kitab suci disebut pembangunan agama atau mungkin pembangunan akhlak. Penjarahan anggaran alat-alat medis disebut pembangunan kesehatan. Bahkan , penjarahan lisensi kendaraan beroda empat murah dengan emisi rendah mungkin disebut pembangunan transportasi dan lingkungan. Makin terdengar luhur istilahnya , makin konyol faktanya.
Silakan menambah daftar contoh. Jika trik menjarah itu dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek (mark up) , pembuatan perusahaan fiktif , atau trik lain , itu hanya soal seni administrasi dan kadar. Sebagian besar kasus megakorupsi yang sedang meledak ke publik dan ribuan kasus lain di tempat yang tidak diproses berisi penjarahan anggaran pembangunan ini. Itulah mengapa istilah proyek menjadi kotor dan jorok.
Proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dilakukan untuk menjarah anggaran pembangunan itu umumnya dipahami sebagai pecahan dari apa yang disebut ’pemburuan rente’ (rent-seeking). Istilah itu digunakan semenjak dasawarsa 1960-an oleh para ekonom yang berpandangan bahwa bahaya terbesar terhadap pasar bebas berasal dari regulasi negara. Adanya otoritas regulasi pemerintah membuat para penjarah berlomba memenangkan privilese-monopoli yang disebut ”rente”.
Itulah mengapa ekonom neoliberal Gary Becker menulis di tahun 1994: ”Jika kita hapus negara , kita lenyapkan korupsi” dan pemburuan rente. Debat kasus ini berlanjut , termasuk pandangan bahwa tidak semua jenis rente merusak. Namun , argumen bahwa korupsi dan pemburuan rente bakal lenyap dengan menghapus negara ialah omongan konyol.
Keruwetan debat akademik itu tidak perlu mengganggu kita. Yang mau dikatakan , luasnya penjarahan anggaran pembangunan melalui proyek-proyek merupakan bentuk pemburuan rente. Itulah mengapa sanggup dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia telah dan sedang membusuk menjadi proyek memburu rente (pembangunan = proyek + rente). Hampir semua terjadi melalui kongkalikong pebisnis , politisi , dan pejabat.
Mungkin bermimpi , tetapi sanggup dikatakan pemilu bakal membuat demokrasi mulai terkait dengan pengurangan kemiskinan atau perbaikan lingkungan kalau , dan hanya kalau , melalui Pemilu 2014 kita sanggup mengenyahkan calon-calon legislator dan eksekutor pemburu proyek dan rente. Itu pun belum cukup! Pilihan perlu ditujukan pada jenis calon politisi dan pejabat yang sanggup ”menanam” kembali pembangunan sebagai gerakan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban.
Mencabut dan menanam
Gejala di atas menunjukkan betapa tercerabutnya kepemimpinan dan pembangunan di negeri ini. Seluruh praktik busuk itu tentu menghancurkan tata negara. Namun , lebih khusus lagi , apa yang didaku ”pembangunan” sama sekali tak punya kaitan apa pun dengan perbaikan kualitas hidup bersama dan pemberadaban.
Tak pernah terjadi pembangunan kalau prevalensi gizi jelek melonjak dari 4 ,9 persen (2010) ke 5 ,7 persen (2013) , menyerupai ditunjuk Riset Kesehatan Dasar 2013. Tidak juga terjadi pembangunan kalau tingkat janjkematian ibu ketika melahirkan melonjak dari 229 (2010) ke 359 (2012) per 100.000 kelahiran , menyerupai dicatat Bank Dunia. Tidak ada pembangunan kalau tingkat kesenjangan (Koefisien Gini) melonjak dari 0 ,33 (2002) dan 0 ,39 (2007) ke 0 ,41 (2011). Tak ada pembangunan kalau 62 persen jalan di Provinsi Banten rusak , sementara dinasti politik dan bisnis di provinsi itu menjarah anggaran pembangunan setrik kolosal.
Di depan saya terpajang grafik , pertolongan teman jago statistik , ihwal perbandingan besaran anggaran pemberantasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan Indonesia (2004-2012). Grafik itu menyimpan absurditas: lonjakan anggaran yang mencengangkan dari 2004 hingga 2012 tak punya kaitan logis dengan pengurangan angka kemiskinan yang beringsut bagai siput. Mengapa? Olok-oloknya , kemiskinan yang sedikit berkurang bagai siput itu tidak disebabkan besarnya anggaran pemberantasan kemiskinan lewat kegiatan bermakna , tetapi karna (seperti kita) orang miskin setrik alami berjuang keras keluar dari kemiskinan , entah ada atau tidak ada anggaran dan kegiatan pemberantasan kemiskinan.
Tentu menyakitkan disebut sebagai pemerintahan irelevan. Namun , bunyi kencang ihwal ”negara dan pemerintah yang absen” atau ”negara tidak hadir” rupanya menunjuk pada tingkat ketercerabutan sedemikian kronis dari arti dan praktik pembangunan. Yang menghibur para pejabat mungkin tinggal fakta ini: membusuknya pembangunan menjadi proyek pemburuan rente tidak hanya dilakukan oleh banyak pejabat , tetapi juga setrik kolosal dilakukan oleh banyak legislator di Senayan , tempat tingkat I dan II , serta penjaga yudikatif.
”Menanam” kembali pembangunan ke dalam denyut hajat hidup warga biasa tentu sesulit jerih payah menata lagi sebuah negeri. Namun , dalam keterperangkapan sejarah ini , pintu masuk untuk ”menanam” kembali pembangunan perlu digedor melalui Pemilu 2014. Cabut semua politisi dan pejabat pemburu rente , pilih calon-calon yang sekecil apa pun telah menandakan diri bahwa kiprah wakil rakyat dan pejabat ialah membuat arti dan praktik pembangunan tertanam kembali dalam denyut hajat hidup warga biasa.
Seperti Anda , saya juga tidak yakin agregasi pilihan kita dalam Pemilu 2014 sanggup membasmi para penjarah pembangunan. Namun , kita mustahil mencabut diri dari sejarah. Kita hanya sanggup menunggang keterbatasan sejarah itu dan mengoreksinya dengan menentukan sosok-sosok yang cacatnya lebih sanggup kita tanggung daripada para pemburu rente , penjarah pembangunan , dan parasit bangsa.
B Herry Priyono , Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara , Jakarta
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Pembangunan = Proyek + Rente"