J Kristiadi
BANJIR bandang yang melanda beberapa wilayah Indonesia mulai surut. Musibah tersebut menyisakan derita dan nestapa bagi yang terkena serta memperlihatkan pekerjaan rumah bagi penyelenggara negara semoga mereka lebih serius menanggulangi musibah tersebut.
Namun , surutnya air belum bakal segera membebaskan masyarakat dari ancaman banjir. Bencana yang mengintip publik dan tidak kalah dahsyatnya yaitu banjir komitmen politik siklus lima tahunan. Lonceng ancaman tersebut bakal bergema ketika dimulainya pelaksanaan kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) melalui rapat umum serta iklan media massa cetak dan elektronik yang bakal dimulai 16 Maret hingga 5 April 2014.
Persaingan internal saling ”mematikan” di antara sesama kader partai politik , akhir kerancuan sistem pileg antara sistem proporsional dan bunyi terbanyak , diperkirakan bakal menyebabkan gelombang pasang janji-janji muluk para politisi , terutama mereka yang motivasinya semata kekuasaan. Pemilu yang seharusnya dirayakan untuk menyongsong kemenangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan bakal menjadi pameran tanpa makna.
Janji sebagai etika sosial dan bab dari peradaban , alasannya yaitu terkait dengan niat , komitmen , dan akidah untuk melaksanakan sesuatu (menyejahterakan masyarakat) , atau tidak melaksanakan sesuatu (korupsi) yang memiliki kegunaan untuk rakyat; hanya dijadikan sekadar siasat sesaat oleh para politisi guna mengumpulkan suara.
Sumber dari kedua peristiwa yang angker tersebut sama , yaitu keserakahan nafsu primitif insan yang melebihi ambang batas peradaban. Banjir komitmen politik jauh lebih berbahaya dan apokaliptik. Pertama , peristiwa tersebut tidak gampang terdeteksi alasannya yaitu datangnya disertai dengan semilirnya angin nirwana yang membuat publik terlena. Peringatan tersebut bukan mengingatkan , melainkan justru memabukkan.
Masyarakat biasanya terlambat menyadari kesalahannya dalam menentukan para pengumbar komitmen jelang pemilu. Setelah mereka berkuasa , perilakunya berbanding terbalik dengan ketika mereka mengumbar janji. Sementara itu , datangnya air bah lebih gampang dideteksi sehingga masyarakat sanggup menghindar dari akhir peristiwa yang lebih parah.
Kedua , banjir bandang memang memiliki daya rusak yang angker alasannya yaitu menyebabkan penderitaan masyarakat. Namun , pemulihan dan pencegahan peristiwa tersebut lebih gampang diatasi. Sementara itu , imbas daya hancur banjir komitmen politik menyentuh tataran peradaban dan sanggup melumpuhkan sendi-sendi kehidupan politik. Kredibilitas demokrasi serta lembaga-lembaga politik dan pemerintahan semakin melorot. Pengalaman 15 tahun terakhir , kampanye dalam pileg , pemilu presiden , dan seribu kali pemilu kepala kawasan mengambarkan hal itu. Janji para politisi hanya menggelorakan retorika dan demagogi politik. Miskin substansi dan edukasi.
Sarat kebohongan
Janji politik lebih seolah-olah kebohongan daripada komitmen dan obligasi moral. Alih-alih menumbuhkan dan merawat rasa saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya , banjir komitmen politik justru menyebabkan putusnya tali silaturahim antara rakyat dan pemimpinnya. Perilaku politik yang sarat kebohongan juga menenggelamkan para politisi itu sendiri dalam kubangan lumpur korupsi kekuasaan dan kepalsuan. Lapisan kebohongan mereka bertingkat-tingkat alasannya yaitu kebohongan yang satu harus ditutupi dengan kebohongan
lain.
Kemuliaan politik menjadi sekadar komoditas yang dipasarkan melalui gambaran dan fatamorgana politik. Seharusnya , meski ranah politik merupakan medan pertarungan yang penuh siasat , kebijaksanaan kancil , saling mengecoh , serta sabung lihai dalam menyusun taktik dan seni administrasi , tidak sanggup dijadikan alasan pembenar untuk mengumbar komitmen palsu.
Berdasarkan pengalaman kampanye dari banyak sekali kompetisi politik selama ini , rakyat harus Siaga 1 untuk mengantisipasi dan memitigasi gelombang hiperbola komitmen para politisi. Tanpa upaya sungguh-sungguh serta kewaspadaan yang prima dan maksimum , banjir komitmen politik bakal semakin menenggelamkan impian masyarakat.
Salah satu trik ampuh untuk mengurangi imbas dari musibah komitmen politik yaitu menelusuri rekam jejak satu per satu dari semua calon wakil rakyat. Melalui pencermatan tersebut sanggup diketahui sejauh mana tenggang rasa dan rasa peduli mereka terhadap penderitaan rakyat. Cara tersebut juga sanggup menguak integritas dan kompetensi mereka. Rakyat tidak hanya percaya , bahkan dihentikan percaya hanya kepada omongan politisi pada kampanye. Rakyat perlu bukti.
Beberapa upaya telah dilakukan , contohnya Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyiapkan rapor dengan metodologi yang sanggup dipertanggungjawabkan , para petahana dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 yang jumlahnya sekitar 9 persen dicalonkan lagi oleh pimpinan partainya untuk periode 2014-2019.
Penilaian tersebut memperlihatkan ajaran kepada para pemilih dengan memperlihatkan nilai kepada para kandidat mulai sangat jelek hingga dengan sangat baik. Berdasarkan rapor tersebut , para pemilih mendapat materi info untuk menentukan wakilnya di forum yang terhormat tersebut.
Memitigasi daya rusak banjir komitmen politik memerlukan kerja amat keras dan bekerjsama semoga benar-benar sanggup menemukan serta menentukan calon wakil rakyat yang amanah dan bersedia mengabdi pada kepentingan masyarakat. Melalui daya upaya tersebut , semoga Pemilu 2014 menjadikan rakyat sebagai pemenang sebenarnya.
J Kristiadi , Peneliti Senior CSIS
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Siaga Satu| Banjir Kesepakatan Politik!"