Kumpulan Opini Kompas: Waktu Dan Persoalan Kedaulatan

Ahmad Syafii Maarif

MENGAPA kemunculan seorang Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) atau seorang Joko Widodo (mantan Wali Kota Solo , kini Gubernur DKI Jakarta) demikian fenomenal dan memikat perhatian publik setrik luas?

Jawabannya sederhana tanpa memerlukan banyak teori: alasannya ialah keduanya dinilai menawarkan referensi sebagai pemimpin yang prorakyat dan menjalankan kiprah dengan bahasa hati. Setidak-tidaknya demikianlah kesan publik terhadap keduanya hingga hari ini.

Adapun ke depan , sekiranya keduanya diberi posisi yang lebih tinggi , apakah idealisme mereka masih bisa bertahan , kita tidak tahu. Godaan terhadap orang yang berkuasa niscaya muncul dari segala penjuru , di semua lini , termasuk dari lingkungan pengusaha hitam , kalau tidak waspada. Kewaspadaan ini harus disiapkan semenjak dini dengan bersenjatakan mata rajawali , bukan mata kelelawar yang redup pada siang hari. Tidak banyak elite Indonesia yang kebal terhadap godaan benda dan kekuasaan.

Terpaku dan terpukaunya mata publik terhadap kedua tokoh itu tidaklah terlalu mengherankan. Bukankah ratusan pejabat publik yang lain di seluruh Nusantara lebih banyak disibukkan dengan urusan politik kekuasaan , di samping memikirkan gimana trik melunasi utang dana kampanye yang bisa menelan miliaran rupiah? Termasuk janji-janji mereka kepada cukong yang hebat ”berjudi” dalam mendukung politisi yang sedang bersaing , demi melebarkan sayap bisnis mereka , kalau pihak yang didukung memenangi persaingan.

Semua ini bukan lagi belakang layar , tetapi sudah menjadi pengetahuan orang banyak. Tri dan Jokowi dinilai relatif higienis sekalipun niscaya juga telah mengeluarkan dana untuk jadi pemenang. Saya katakan relatif alasannya ialah keduanya mustahil bebas 100 persen dari dunia percukongan.  

Dalam pusaran politik

Apa yang disebut politik uang ialah riil. Dalam suasana perlombaan terhadap kekuasaan yang sedang berjalan kini , kesetiaan pada idealisme sudah usang menguap ke langit tinggi. Maka , kalau tuan dan puan sudah bosan dengan politik , itu masuk akal. Akan tetapi , larut dalam kebosanan sangat berbahaya alasannya ialah bisa melumpuhkan perjalanan bangsa yang bahwasanya ingin menegakkan sistem demokrasi yang sehat dan kuat.

Manusia , di mana pun di muka bumi , mustahil terhindar dari pusaran politik. Tugas kita sebagai rakyat ialah berupaya dalam batas kemampuan kita masing-masing semoga politik itu dijadikan kendaraan untuk kepentingan orang banyak , bukan untuk mengorbankan mereka.

Politik yang mengorbankan rakyat banyak ialah jenis politik kumuh dan biadab. Sebaliknya , politik yang higienis dan beradab niscaya bertujuan mulia membela kepentingan yang lebih besar , jauh melampaui parameter hitung-hitungan untung-rugi jangka pendek. Indonesia merdeka benar-benar memerlukan terciptanya politik yang beradab ini dalam tempo yang dekat. Sebab , kalau berlama-lama terseret dalam kebiadaban berkepanjangan , waktu niscaya bakal menjadi ancaman serius terhadap nasib kita semua.

Kita sungguh sedang berlomba dengan waktu dan waktu itu bisa sangat kejam. Kata peribahasa Arab: ”Waktu itu menyerupai pedang; kalau tidak pintar menggunakannya , leher tuan dan puan bakal dipancungnya”. Terlambat berarti merelakan proses pembusukan politik yang sedang berjalan ini semakin membusuk serta bisa menggiring bangsa dan negara menggali kuburan masa depannya.

Situasi menjelang Pemilu 2014 , dalam perspektif kedaulatan bangsa dan negara , sungguh mencemaskan. Apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidato ”Nawaksara” pada dikala kekuasaannya sedang berada di ujung tanduk pada 22 Juni 1966 patut dicermati: ”Berdaulat dan bebas dalam politik , berkepribadian dalam kebudayaan , dan berdikari dalam ekonomi.” Semua ranah itu kini berada di tikungan sejarah dan di bawah ancaman , abnormal atau distributor domestiknya , sehingga bangsa dan negara ini nyaris kehilangan kedaulatan , kepribadian , dan kemandirian dalam makna yang sejati.

Berdaulat penuh

Kemerdekaan bangsa tanpa kedaulatan ialah kemerdekaan palsu yang hanya bisa dinikmati mereka yang mengidap mentalitas terjajah. Di luar sepertinya merdeka , tetapi jiwanya telah dicuci pihak abnormal semoga perasaan kemerdekaannya tumpul tak berdaya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bertujuan membebaskan bangsa dan negara ini dari suasana batin insan budak dan insan terjajah itu.

Apakah sistem demokrasi kita bisa digerakkan ke arah tujuan yang ”berdaulat penuh” itu? Jika mau , niscaya bisa. Syaratnya: ucapkan ”selamat tinggal pada mentalitas budak dan mentalitas terjajah”.

Dengan pemenuhan syarat ini , waktu insya Allah bakal berpihak kepada bangsa dan negara tercinta ini bersamaan dengan pulihnya kedaulatan penuh.

Ahmad Syafii Maarif ,  Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah